Author: Kata Indonesia

Indonesia Dorong Peran G20 dalam Menyelesaikan Polycrisis Dunia Oleh : Edward Harahap Peran dari adanya forum KTT G20 dalam upaya menyelesaikan polycrisis yang sedang terjadi di dunia ternyata sangatlah besar, pasalnya di sana Indonesia selaku Presidensi akan terus mendorong seluruh negara bisa bersama menyatukan kekuatan dan bangkit bersama-sama. Krisis yang terjadi belakangan secara menyeluruh di dunia ini terkesan terus menerus bergantian terjadi, mulai dari adanya krisis akibat pandemi Covid-19, lalu merembet ke krisis pangan, termasuk juga diperparah dengan krisis energi yang terjadi karena konflik antara Rusia dan Ukraina hingga krisis keuangan lantaran normalisasi kebijakan moneter dari negara maju. Seluruh krisis…

RKUHP Menjaga Demokrasi di Indonesia Oleh : Made Prawira Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan menjaga demokrasi di Indonesia, karena rakyat diperbolehkan berpendapat dan tidak dilarang untuk bersuara. Masyarakat tidak perlu takut adanya pembungkaman karena dalam RKUHP, yang dilarang adalah hinaan ke kepala negara, bukan kritikan. Indonesia adalah negara demokrasi dan merdeka tahun 1945. Meski fungsi demokrasi tidak berjalan pada masa Orde Baru, karena pemerintahannya yang saklek, tetapi reformasi menjungkalkannya. Pasca 1998 pemerintah terus menjaga semangat reformasi dan menegakkan demokrasi, termasuk pemerintahan Presiden Jokowi. Sejak awal dipilih jadi presiden Indonesia tahun 2014, bapak Jokowi berjanji untuk menegakkan demokrasi di…

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta masyarakat menilai kasus penganiayaan salah seorang santri hingga meninggal di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) dengan proporsional dan tidak menggeneralisasi secara berlebihan. “Gontor telah berjasa bagi negeri ini dan para lulusannya berkontribusi di banyak ranah kebangsaan dan global. Jangan sampai nila setitik rusak susu sebelanga,” kata Haedar melalui keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta, Kamis (08/09/2022). Haedar berharap publik lebih adil dan bijak dalam menyikapi insiden di Ponpes Gontor tersebut dengan menyerahkan kepada aparat penegak hukum. “Lebih baik serahkan kasusnya ke ranah hukum untuk diproses secara transparan dan objektif. Hukum adalah instrumen…

Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Tidak Bisa Dihindari Oleh : Abdul Razak Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) tidak bisa dihindari karena harga minyak dunia mengalami kenaikan drastis akibat gejolak di Eropa Timur. Masyarakat juga perlu memahami hal ini karena penyesuaian harga BBM tidak hanya di Indonesia. Namun juga terjadi di negara-negara lain. Per 3 September 2022 pemerintah resmi menyesuaikan harga BBM jenis Pertalite menjadi 10.000 rupiah per liter. Sementara BBM jenis solar subsidi menjadi 6.800 per liter. Sedangkan BBM jenis Pertamax non subsidi harganya jadi 14.500 rupiah per liternya. Pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian harga karena harga minyak mentah dunia juga…

Pemerintah Mitigasi Inflasi Dampak Penyesuaian BBM Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak yang dilakukan Pemerintah diyakini akan berpengaruh pada tingkat inflasi. Kendati demikian, Pemerintah diyakini telah menghitung secara cermat dan memitigasi dampak kebijakan tersebut. Dalam sebuah acara diskusi di salah satu stasiun televisi, Pengamat isu-isu strategis, Prof. Imron Cotan menyampaikan bahwa sekarang ini sudah ada lebih dari 20,6 juta masyarakat ditambah dengan sekitar 16 juta pekerja akan mendapat bantalan sosial dari Pemerintah. “Terdapat kurang lebih 20,6 juta penduduk kelas bawah dengan memberikan subsidi perbulan Rp 600 ribu per keluarga, kemudian subsidi upah kepada 16 juta pekerja kita Rp 600 ribu per…

Pembangunan IKN Demi Menekan Kesenjangan Ekonomi Oleh : Deka Prawira IKN (Ibu Kota Negara) Indonesia yang baru, yang diberi nama ‘Nusantara’ masih dalam proses pembangunan. Seluruh masyarakat, terutama warga Kalimantan, menanti peresmiannya karena dengan keberadaan IKN di Kalimantan maka dapat menekan kesenjangan ekonomi dan menaikkan kondisi finansial warganya. Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun tetapi masih ada PR yang wajib diselesaikan, agar ada pemerataan kesejahteraan di seluruh negeri. Pembangunan yang masif memang dimulai sejak era Orde Baru, sistem yang diterapkan adalah sentralisasi, dimana Pulau Jawa masih menjadi pusat ekonomi Indonesia. Padahal ada banyak potensi ekonomi di pulau lain, termasuk Kalimantan.…

Penyesuaian Harga BBM Solusi Terbaik Jaga Stabilitas Negara Oleh : Raditya Rahman Salah satu tugas utama Pemerintah adalah terus menjaga stabilitas negara supaya tidak ada ketimpangan atau ketidakadilan terjadi di masyarakat. Maka memang kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan solusi terbaik bahkan jika dilihat dari berbagai macam aspek untuk kebaikan rakyat. Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan sebuah upaya terbaik yang dilakukan Pemerintah untuk bisa mengurangi beban APBN yang selama ini ternyata terlalu terbebani karena subsidi energi. Kemudian, anggaran negara yang sudah diringankan tadi akan kembali diperuntukkan demi memberikan subsidi namun khusus hanya untuk masyarakat kelompok rentan saja sehingga akan…

Arus Investasi ke Indonesia Semakin Deras Oleh : Agung Priatna Setelah pandemi Covid-19 yang sempat memperlambat arus ekonomi di Indonesia, rupanya catatan pertumbuhan perekonomian Indonesia menunjukkan hasil yang positif. Bahkan indikator ekonomi negara masih berada di jalur yang tepat dapat terlihat dari realisasi investasi semester I-2022 yang tumbuh 32 persen (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi negara tujuan wisata dari dalam maupun luar negeri. Kementerian Investasi mencatat, realisasi investasi sepanjang periode Januari-Juni 2022 atau hingga semester I-2022 mencapai Rp 584,6 triliun. Realisasi investasi sepanjang semester I-2022 itu mengalami kenaikan sebesar 32,0 persen. Kementerian Investasi/BKPM juga telah mengumpulkan sekitar…

Penyusunan RKUHP Mengakomodasi Berbagai Pihak Oleh : Agung Suwandaru RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sudah disusun sedemikian rupa sehingga akan melindungi masyarakat dari kejahatan pidana. Penyusunannya sudah mengakomodasi berbagai pihak, termasuk para ahli. Masyarakat diminta untuk tenang karena isi pasal-pasal RKUHP dirancang agar melindungi mereka, dan pemerintah akan terus mensosialisasikan RKUHP ke lebih banyak orang. Ketika KUHP akan direvisi dan beberapa pasal dalam RKUHP bocor ke publik, maka masyarakat langsung heboh. Perubahan memang selalu identik dengan arah negatif tetapi seharusnya mereka paham bahwa perubahan dan penambahan pasal-pasal dalam RKUHP selalu ke arah positif. KUHP wajib direvisi karena usianya sudah…

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), memberikan dukungan kepada Pondok Modern Darussalam Gontor untuk menyelesaikan masalah kematian santri asal Palembang berinisial AM dengan baik. “Kita semua prihatin, dan kita mendukung Pesantren Gontor sepenuhnya untuk mengatasi masalah ini dengan baik. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kami menyampaikan belasungkawa,” kata Gus Yahya saat ditemui di The Ritz-Carlton Jakarta, Rabu (6/9). Dirinya menilai kasus tersebut sama seperti kecelakaan lalu lintas. Pihak Gontor tentu memiliki sistem yang baik untuk mengelola ribuan santri. Peristiwa itu pun merupakan kejadian yang tidak pernah diinginkan. “Kita bisa bayangkan seperti pesantren…

PT PLN (Persero) menyerahkan sertifikat energi baru terbarukan atau _Renewable Energy Certificate_ (REC) untuk mendukung penggunaan listrik ramah lingkungan di 5 Istana Kepresidenan yakni Istana Merdeka Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Cipanas, dan Tampaksiring. Penyerahan REC ini sekaligus menjadi tanda jika Sekretariat Presiden (Setpres) menjadi lembaga pemerintah pertama yang memanfaatkan REC PLN. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, hal ini menjadi bukti nyata bahwa PLN dan Setpres telah bergerak mewujudkan transisi energi bersih, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. “Istana negara menjadi salah satu garda depan untuk menjadi bagian dalam perubahan iklim. Ini contoh yang luar biasa, sehingga harapannya langkah Istana ini…

Skema Pemberian BLT Upaya Mitigasi Penyesuaian Harga BBM Pemerintah telah menganggarkan Rp. 24,17 triliun sebagai dana bantalan sosial.Langkah mitigasi tersebut mendapat apresiasi banyak pihak sebagai bentuk kesiapan pemerintah hadapi dampak penyesuaian harga. Pengamat isu-isu strategis Prof. Imron Cotan menyatakan bahwa pemerintah juga telah menargetkan sekitar 20,6 juta masyarakat kelas bawah, termasuk juga ada sekitar 16 juta pekerja. Selain itu, sebagian dana bantalan sosial juga digunakan untuk memberikan subsidi pada sektor transportasi. “Terdapat kurang lebih 20,6 juta penduduk kelas bawah dengan memberikan subsidi perbulan Rp 600 ribu per keluarga, kemudian subsidi upah kepada 16 juta pekerja kita Rp 600 ribu per…