Author: Kata Indonesia

Ekonomi RI Berpeluang Tembus 5,6 Persen Ditopang Investasi Produktif JAKARTA — Perekonomian Indonesia dinilai memiliki peluang tumbuh hingga 5,6 persen sepanjang 2026. Optimisme tersebut didukung oleh fondasi ekonomi domestik yang relatif kuat, terutama melalui peningkatan investasi dan aktivitas produktif sektor swasta yang diperkirakan menjadi penggerak penting pertumbuhan pada semester II. GREAT Institute memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,3-5,6 persen pada 2026. Peneliti Ekonomi GREAT Institute Adrian Nalendra Perwira mengatakan pencapaian batas atas proyeksi tersebut membutuhkan sejumlah prasyarat, terutama penguatan investasi, kepastian kebijakan, serta terjaganya kepercayaan pelaku ekonomi. “Proyeksi pertumbuhan 5,3-5,6 persen adalah optimisme dengan prasyarat. Kita melihat…

Pemerintah Benahi DTSEN agar Bantuan Sosial Lebih Tepat Sasaran JAKARTA — Pemerintah terus membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan akurasi penetapan penerima bantuan sosial (bansos). Perbaikan dilakukan menyusul munculnya keluhan masyarakat terkait pengelompokan tingkat kesejahteraan atau desil yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi keluarga. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung perbaikan DTSEN dan pelaksanaan sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, pemerintah ingin memastikan kualitas data sosial ekonomi semakin akurat sehingga dapat menjadi dasar yang…

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional  Oleh: Melki Nursahid  Indonesia sedang memasuki fase penting dalam pembangunan ekonomi. Transformasi energi tidak lagi sekadar agenda untuk mengurangi emisi, tetapi telah menjadi bagian strategis dari upaya memperkuat kedaulatan energi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah, kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan patut dipandang sebagai langkah visioner menuju ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas energi terbarukan sebagai fondasi ketahanan energi nasional. Target pengembangan energi surya hingga 100 GW menjadi gambaran besarnya ambisi pemerintah dalam membangun sistem energi yang semakin kuat. Pernyataan Presiden bahwa dengan kapasitas 100 GW Indonesia dapat menjadi bangsa yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri menunjukkan bahwa energi dipandang sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional. Pandangan tersebut sangat relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia ke depan. Pertumbuhan penduduk, industrialisasi, digitalisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi akan membutuhkan pasokan energi yang semakin besar. Karena itu, ketahanan energi tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menyediakan energi pada hari ini, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan ketersediaannya dalam jangka panjang dengan biaya yang kompetitif dan sumber yang berkelanjutan. Target pengembangan energi surya tersebut tentu membutuhkan terobosan, investasi, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pengembangan PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat kedaulatan energi nasional. Strateginya pun tidak bertumpu pada satu model, melainkan memanfaatkan potensi berbagai wilayah melalui PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pemanfaatan energi surya untuk kawasan industri dan kegiatan produktif. Pendekatan tersebut penting karena Indonesia memiliki karakter geografis yang sangat beragam. Potensi energi surya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. PLTS terapung, misalnya, dapat memanfaatkan badan air tanpa harus mengorbankan lahan produktif. Sementara PLTS atap dapat mendorong masyarakat, dunia usaha, dan institusi untuk ikut menjadi bagian dari ekosistem energi bersih. Lebih jauh, pengembangan energi terbarukan harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi, bukan semata-mata kebijakan energi. Investasi di sektor energi bersih berpotensi menciptakan rantai ekonomi baru, mulai dari pembangunan pembangkit, manufaktur komponen, jasa konstruksi, pengembangan teknologi, hingga pemeliharaan infrastruktur. Semakin besar ekosistem yang terbentuk di dalam negeri, semakin besar pula peluang Indonesia memperoleh nilai tambah. Yang tidak kalah penting, transisi energi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kehadiran PLTS Pulau Sembur, sebagaimana disampaikan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, menjadi contoh bahwa pengembangan energi terbarukan dapat berjalan beriringan dengan penguatan koperasi dan pertumbuhan ekonomi desa. Artinya, energi bersih tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur, tetapi dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Model seperti itu perlu terus diperluas. Ketika akses energi yang andal hadir di wilayah pedesaan, masyarakat memiliki peluang lebih besar mengembangkan usaha produktif. Pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, fasilitas pelayanan publik dapat bekerja lebih optimal, sementara aktivitas ekonomi lokal dapat berkembang. Dengan demikian, pembangunan energi terbarukan juga dapat menjadi instrumen pemerataan pembangunan. Di tingkat industri, ketersediaan energi hijau memiliki arti strategis. Dunia usaha global semakin memperhatikan jejak karbon dalam rantai pasok. Negara yang mampu menyediakan energi bersih dan kompetitif akan memiliki posisi lebih kuat dalam menarik investasi. Indonesia karena itu mempunyai peluang besar mengembangkan industri hijau, termasuk industri yang berorientasi ekspor dan memiliki nilai tambah tinggi. Kebijakan energi terbarukan juga dapat memperkuat agenda hilirisasi. Pengolahan sumber daya mineral untuk kebutuhan teknologi energi bersih, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, baterai, hingga industri pendukung pembangkit energi terbarukan dapat menciptakan rantai nilai yang lebih panjang di dalam negeri. Jika dikelola dengan baik, transformasi energi dapat menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk naik kelas dalam struktur ekonomi global. Namun, tantangan tentu tidak ringan. Pemerintah perlu memastikan pembangunan jaringan listrik, kepastian investasi, ketersediaan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola proyek berjalan secara konsisten. Integrasi energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan juga membutuhkan perencanaan matang agar peningkatan kapasitas pembangkit berjalan seiring dengan penguatan jaringan transmisi dan distribusi. Pada saat yang sama, masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari proses transformasi tersebut. Edukasi mengenai manfaat energi bersih, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta keterlibatan pemerintah daerah dan komunitas lokal harus diperkuat. Dengan begitu, agenda transisi energi tidak dipersepsikan sebagai proyek pemerintah semata, melainkan sebagai gerakan pembangunan bersama. Pada akhirnya, keberhasilan transformasi energi akan ditentukan oleh kemampuan Indonesia mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi nyata. Target besar pengembangan energi surya hingga 100 GW harus diterjemahkan menjadi proyek yang produktif, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi global. *)  Penulis merupakan Pengamat Industri Energi

Molinas Jadi Simbol Keberanian Pemerintah Membangun Industri Masa Depan Oleh : Antonius Utomo Peluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas) pada Agustus 2026 menjadi salah satu penanda penting dalam perjalanan transformasi ekonomi Indonesia menuju era industri berteknologi tinggi. Kehadiran Molinas tidak hanya dimaknai sebagai peluncuran sebuah produk kendaraan listrik, tetapi juga sebagai simbol keberanian pemerintah dalam membangun fondasi industri masa depan yang berbasis inovasi, kemandirian teknologi, dan penguatan rantai pasok nasional. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pasar bagi produk teknologi dunia, melainkan berupaya menjadi pemain utama yang mampu menciptakan nilai tambah…

Membangun Ekosistem Motor Listrik Nasional, Menguatkan Ekonomi Rakyat Oleh : Tubagus Ramadi Pemerintah terus mendorong pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat industri dalam negeri, mempercepat transisi energi, sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pada 2026, agenda tersebut memasuki tahap penting setelah Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Motor Listrik Nasional (MoLiNas) beserta ekosistem pendukungnya di Cikarang, Jawa Barat. Kehadiran MoLiNas tidak hanya diarahkan sebagai produk kendaraan baru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun rantai industri nasional yang mencakup manufaktur, komponen, baterai, infrastruktur pengisian dan penukaran baterai, pembiayaan, hingga layanan purna jual. Presiden Prabowo Subianto menempatkan pengembangan…

Molinas Diproyeksikan Ciptakan Nilai Ekonomi dan Lapangan Kerja Baru JAKARTA — Program Motor Listrik Nasional (Molinas) diproyeksikan menciptakan nilai ekonomi sekitar Rp150 triliun sepanjang 2026–2031. Program tersebut juga diperkirakan mampu membuka sekitar 215.000 lapangan pekerjaan melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik dari industri manufaktur hingga infrastruktur pendukung. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Molinas dirancang tidak sekadar meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga membangun rantai industri nasional yang terintegrasi. Ekosistem tersebut mencakup manufaktur, industri komponen dan baterai, distribusi, pembiayaan, infrastruktur pengisian daya, hingga layanan purnajual. “Program motor listrik manfaatnya banyak sekali, selain penghematan subsidi bahan bakar,…

Pemerintah Matangkan Skema Insentif untuk Percepat Adopsi Motor Listrik Jakarta – Pemerintah terus mematangkan skema insentif pembelian sepeda motor listrik produksi dalam negeri sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi menuju kendaraan rendah emisi. Pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 triliun dengan bantuan Rp3 juta untuk setiap unit yang memenuhi ketentuan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pagu tersebut secara teknis mampu mendukung pemberian insentif hingga 1 juta unit motor listrik. Namun, apabila penyalurannya mencapai sekitar 100.000 unit hingga akhir tahun, anggaran yang terserap diperkirakan sebesar Rp300 miliar atau 10 persen dari total pagu. “Saya pikir paling 100.000 (unit…

Presiden Prabowo Dorong Riset Strategis Dukung Program Prioritas Nasional JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan nasional melalui penguatan sektor riset dan inovasi. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumpulkan sekitar 150 periset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan Jakarta, guna menyinergikan hasil penelitian dengan program-program prioritas strategis pemerintah. Langkah nyata ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam membangun kemandirian bangsa yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi unggul. Sebagai fondasi utama, Presiden Prabowo menegaskan bahwa lompatan besar dalam riset dan inovasi hanya dapat terwujud jika didukung oleh sistem pendidikan yang tangguh. Oleh karena itu,…

Pemberantasan Korupsi Daerah Diperkuat lewat Pembinaan Integritas Kepala Daerah Jakarta – Upaya pemberantasan korupsi di daerah semakin diperkuat melalui pembinaan integritas bagi kepala daerah sebagai bagian dari strategi membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penguatan integritas dinilai menjadi langkah preventif yang penting untuk mencegah praktik korupsi sejak dini, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, mengatakan bahwa pembinaan integritas bagi kepala daerah merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan budaya pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, kepala daerah memiliki peran strategis sebagai pemimpin yang menentukan arah…

Aman dan Nyaman, Mari Sambut HUT RI dengan Tenang dan Gembira  Oleh : Abdul Razak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum yang tidak hanya sarat makna sejarah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan, optimisme, dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika global serta derasnya arus informasi di ruang digital, masyarakat diharapkan dapat menyambut hari kemerdekaan dengan suasana yang aman, nyaman, dan penuh kegembiraan. Komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan kembali ditunjukkan melalui langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengumpulkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Mohamad Tonny Harjono di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan mengenai berbagai program strategis TNI yang terus berjalan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan negara, tetapi juga mencakup berbagai capaian pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Teddy, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap percepatan pembangunan 2.500 jembatan desa yang ditargetkan selesai pada Agustus 2026, pembangunan 3.000 titik air bersih di berbagai wilayah Indonesia, serta perluasan program listrik masuk desa yang menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional. Teddy juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan khusus agar TNI menghadirkan sesuatu yang spesial bagi masyarakat dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Arahan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bhakti Sosial TNI secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Menurutnya, berbagai program tersebut menunjukkan bahwa TNI tidak hanya berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan mempercepat pemerataan pembangunan. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan nasional tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan pelayanan dasar yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Infrastruktur desa, akses air bersih, maupun jaringan listrik merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup sekaligus penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Selain pembangunan, aspek keamanan juga menjadi perhatian utama menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago memastikan bahwa situasi keamanan nasional tetap berada dalam kondisi aman dan terkendali. Pemerintah, menurut Djamari, terus melakukan pemantauan terhadap seluruh perkembangan situasi meskipun aktivitas masyarakat, dunia usaha, layanan publik, hingga pusat-pusat perdagangan berjalan normal tanpa gangguan yang berarti. Djamari juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait isu kerusuhan maupun ajakan demonstrasi yang belum dapat diverifikasi. Ia menegaskan bahwa sejumlah video yang beredar merupakan dokumentasi lama yang kembali disebarluaskan seolah-olah menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Karena itu, masyarakat diminta lebih bijaksana dalam menerima informasi dan mengutamakan sumber resmi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya kembali. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tantangan menjaga stabilitas nasional saat ini tidak hanya berasal dari ancaman fisik, tetapi juga dari penyebaran disinformasi yang dapat memengaruhi persepsi publik. Informasi yang keluar dari konteks waktu maupun fakta berpotensi menciptakan kepanikan yang sebenarnya tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Oleh sebab itu, peningkatan literasi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat ketahanan nasional. Kemampuan masyarakat dalam memilah informasi, melakukan verifikasi, serta tidak mudah terprovokasi menjadi modal penting untuk menjaga suasana tetap kondusif menjelang hari kemerdekaan. Dukungan terhadap upaya menciptakan ruang digital yang sehat juga datang dari kalangan legislatif. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan mendukung pemerintah agar mengambil langkah tegas terhadap penyebaran video hoaks, disinformasi, maupun konten provokatif yang berpotensi mengganggu suasana masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Ahmad Irawan, peringatan hari kemerdekaan seharusnya menjadi momentum yang dirayakan dengan penuh sukacita, sehingga berbagai konten yang sengaja memicu keresahan publik perlu segera ditindak melalui mekanisme yang berlaku. Selain itu, ia menambahkan bahwa pemerintah tetap harus memberikan jaminan atas kebebasan berekspresi sebagaimana diamanatkan konstitusi. Penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks tidak boleh dimaknai sebagai pembatasan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai dan bertanggung jawab. Ahmad Irawan juga berpandangan bahwa setiap kebijakan pemerintah pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, proses pembangunan membutuhkan waktu serta dukungan seluruh komponen bangsa agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Momentum HUT ke-81 RI menjadi kesempatan untuk memperkuat optimisme terhadap arah pembangunan nasional. Berbagai program pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan masyarakat, hingga penguatan keamanan menunjukkan bahwa negara terus bekerja menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan bukan sekadar diperingati melalui seremoni tahunan, melainkan diwujudkan dalam semangat menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah bangsa. Dengan mengedepankan sikap bijak dalam bermedia sosial, menghormati perbedaan pendapat, serta mendukung terciptanya ruang publik yang sehat, masyarakat dapat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan rasa aman, nyaman, dan penuh kebanggaan sebagai bangsa yang terus melangkah maju. )* Analis Kebijakan Publik

Sekolah Rakyat, Upaya Negara Memutus Kemiskinan Antargenerasi Oleh: M. Naufal Fahri Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbentuk melalui keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan memperoleh pendidikan yang layak, siklus kemiskinan akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, pembangunan manusia harus menjadi fondasi utama dalam strategi pembangunan nasional. Kehadiran Program Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa negara tidak sekadar memberikan bantuan sosial yang bersifat jangka pendek, melainkan membangun jalan keluar yang berkelanjutan melalui pendidikan. Sekolah Rakyat menjadi salah satu kebijakan paling strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pembangunan dan pengoperasian sekolah berasrama tersebut mencerminkan perubahan pendekatan negara dari sekadar mengurangi dampak kemiskinan menjadi memutus akar penyebabnya. Pendidikan yang berkualitas membuka ruang mobilitas sosial, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta memperluas peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, investasi pada pendidikan merupakan investasi yang memberikan manfaat lintas generasi. Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari kelompok desil 1 dan desil 2 atau 20 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Menurut Dirgayuza, seluruh kebutuhan pendidikan, pengasuhan, tempat tinggal, hingga kebutuhan dasar peserta didik dipenuhi oleh negara agar mereka dapat belajar dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menghilangkan hambatan ekonomi yang selama ini menjadi penyebab utama anak-anak putus sekolah atau tidak memperoleh pendidikan yang layak. Langkah tersebut sekaligus mempertegas bahwa negara hadir secara nyata untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara. Lebih jauh, Dirgayuza menilai Sekolah Rakyat merupakan implementasi konkret amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta memberdayakan masyarakat yang lemah sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan hak konstitusional yang harus dapat dinikmati seluruh anak Indonesia tanpa memandang kondisi ekonomi keluarganya. Keberhasilan menuju Indonesia sebagai negara maju tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menghadirkan keadilan dalam akses pendidikan. Semakin banyak anak dari kelompok rentan memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas, semakin besar peluang Indonesia membangun sumber daya manusia yang unggul. Selain meningkatkan akses pendidikan, model sekolah berasrama juga memberikan ruang pembinaan karakter yang lebih komprehensif. Anak-anak tidak hanya memperoleh materi akademik, tetapi juga dibimbing untuk membangun disiplin, kemandirian, kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, serta keterampilan hidup yang dibutuhkan pada masa depan. Pendekatan tersebut menjadi penting karena kemiskinan sering kali disertai berbagai keterbatasan sosial yang memengaruhi proses tumbuh kembang anak. Dengan lingkungan belajar yang kondusif, negara berupaya memastikan setiap peserta didik memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi paling strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Menurut Mahyeldi, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi titik balik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan berkualitas secara gratis sekaligus membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga menilai pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk karakter, kecerdasan, serta masa depan bangsa. Oleh sebab itu, kebijakan yang memperluas akses pendidikan akan memberikan dampak sosial yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang dirasakan oleh satu individu saja. Pandangan tersebut memiliki dasar yang kuat karena pendidikan merupakan instrumen paling efektif untuk meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Ketika seorang anak memperoleh pendidikan yang baik, peluang memperoleh pekerjaan yang lebih produktif akan meningkat, sehingga kesejahteraan keluarganya pada masa depan juga mengalami perubahan. Dampak tersebut kemudian akan diwariskan kepada generasi berikutnya melalui peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan kesempatan pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian, manfaat Sekolah Rakyat tidak berhenti pada lulusan angkatan pertama, tetapi berpotensi membentuk perubahan sosial yang berlangsung dalam jangka panjang. Lebih dari itu, keberadaan Sekolah Rakyat mengirimkan pesan bahwa pembangunan nasional tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur fisik. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah kemampuan negara menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ketika anak-anak dari keluarga miskin memperoleh pendidikan yang bermutu, Indonesia sedang membangun fondasi bagi lahirnya generasi yang lebih produktif, berdaya saing, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Inilah esensi pembangunan manusia yang sesungguhnya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas yang berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Dukungan berbagai pemangku kepentingan akan menjadi faktor penting agar program ini terus berkembang, menjangkau lebih banyak anak dari keluarga rentan, serta melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Dengan investasi yang konsisten pada pendidikan, Indonesia sedang menyiapkan fondasi yang kokoh untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan mampu menyongsong Indonesia Emas 2045. *) Analis Kebijakan Publik

Pemerintah Perkuat Tata Kelola Sekolah Rakyat agar Anggaran Tepat Manfaat Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan berkualitas yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Penguatan sistem pengelolaan dilakukan mulai dari perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan penggunaan anggaran, hingga evaluasi pelaksanaan program. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas presiden agar dapat berjalan optimal. “Salah satu tugas Kementerian Keuangan adalah memastikan ketersediaan anggaran agar program tersebut dapat berjalan optimal,” ujarnya. Purbaya menjelaskan program Sekolah Rakyat ditujukan untuk memberikan kesempatan pendidikan…