Author: Kata Indonesia

RUU Perampasan Aset Dinilai Bisa Beri Efek Jera bagi Koruptor Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam menelusuri, mengamankan, dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kasubdit II Direktorat Pencegahan Kortastipidkor Polri, Kombes Affandi Eka Putra, mengatakan aturan khusus mengenai perampasan aset dibutuhkan untuk memperkuat kerja penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi. Menurutnya, payung hukum khusus akan memberikan dukungan lebih kuat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. “Kami tentunya sangat mendukung RUU…

RUU Perampasan Aset Masuk Momentum Penting Perkuat Efek Jera Korupsi Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki momentum penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Kehadiran regulasi tersebut dinilai dapat memperkuat kemampuan aparat penegak hukum dalam mengejar, menyita, dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana sekaligus meningkatkan efek jera bagi pelaku korupsi. Dukungan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset salah satunya disampaikan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Kasubdit II Direktorat Pencegahan Kortastipidkor Polri, Kombes Afandi Eka Putra mengatakan bahwa regulasi khusus mengenai perampasan aset dibutuhkan untuk membuat pemberantasan korupsi lebih efektif. “Kami tentunya sangat mendukung…

Pemerintah Jaga Momentum Ekonomi usai Keyakinan Konsumen Membaik Oleh : Devika Ay Pemerintah terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional setelah tingkat keyakinan konsumen kembali membaik pada Agustus 2026. Perbaikan kepercayaan masyarakat menjadi sinyal positif karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2026 meningkat dibandingkan Juli 2026. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat semakin optimistis terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun prospek ke depan, meskipun ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan. Membaiknya keyakinan konsumen menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mempertahankan aktivitas ekonomi domestik. Ketika masyarakat…

Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia (PATI) menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus pusat periode 2026-2031 di Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat (12/9/2026. Dalam susunan pengurus yang dilantik, Ir. Timbul Sinaga M.Hum resmi mengemban amanah sebagai Ketua Umum, sementara Dr.Ir. Richard Napitupulu sebagai Sekeratis Jenderal dan Ir. Effendi Sianipar sebagai Bendahara Umum dan Gubernur DKI Jakarta Dr.Ir.Pramono Anung Wibowo, MM sebagai Penasehat. PATI adalah sebagai waôah berhimpunnya para Ahli Teknik untuk kemajuan Bangsa dan Negara. Dalam sambutannya, Timbul Sinaga mengatakan pelantikan pengurus pusat PATI sebagai momentum para ahli teknik bagaimana bangsa Indonesia bisa menguasai Teknologi di berbagai bidang untuk kemajuan bangsa. Suatu Bangsa…

BGN Responsif Tingkatkan Pengawasan dan Keamanan Pangan MBG Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan dan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengetatan pemenuhan standar higiene sanitasi, hingga pemberian sanksi terhadap dapur yang tidak memenuhi ketentuan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi syarat mutlak bagi setiap dapur yang menyelenggarakan program MBG. “Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis,” ujarnya. BGN…

Survei Tegaskan MBG Jadi Program Paling Dirasakan Manfaatnya Jakarta — Program Makan BergiziSurvei Tegaskan MBG Jadi Program Paling Dirasakan Manfaatnya Gratis (MBG) kembali mendapatkan pengakuan publik. Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh Arus Survei Indonesia (ASI), program prioritas pemerintah ini dinilai sebagai kebijakan yang paling dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rifan, menjelaskan bahwa temuan tersebut mencerminkan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap implementasi kebijakan yang digagas pemerintah saat ini. “Untuk program prioritas yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat yakni program makan bergizi gratis,”…

Pastikan Kualitas MBG, Pemerintah Seleksi Ulang Ribuan Dapur SPPG JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan seleksi ulang terhadap ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur yang melayani penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan, tata kelola, akuntabilitas, dan kebutuhan gizi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, evaluasi dilakukan setelah pihaknya memvalidasi kembali 27.022 SPPG yang sebelumnya telah memperoleh Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sementara (SPS) tahap pertama. Dari proses tersebut, sebanyak 13.761 SPPG memperoleh SPS tahap kedua, sedangkan 13.261 lainnya masih harus…

Pemerintah Tangani Potensi Dampak Bencana Alam Secara Terpadu Jakarta – Pemerintah memperkuat penanganan bencana alam secara terpadu dengan mengerahkan kekuatan nasional, mempercepat respons di daerah terdampak, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya. Presiden Prabowo Subianto menilai respons pemerintah terhadap berbagai bencana saat ini semakin cepat dan masif dibandingkan penanganan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka rapat terbatas untuk membahas penanganan sejumlah bencana di Istana Merdeka, Jakarta. “Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu. Sekarang pun dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu respons kita sangat cepat,” kata Presiden Prabowo. Menurutnya, pemerintah telah menunjukkan respons…

Pemerintah Pastikan Penanganan Terpadu Bencana Alam Berjalan 24 Jam JAKARTA — Pemerintah mempercepat penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia dengan menggerakkan unsur pusat, daerah, TNI, BNPB, serta kementerian dan lembaga terkait secara terpadu. Langkah ini dilakukan menyusul gempa di Flores, peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah daerah. Penanganan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan situasi, pemenuhan kebutuhan dasar, evakuasi, hingga pemulihan layanan publik. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran memastikan layanan masyarakat kembali berjalan dan proses pemulihan di wilayah terdampak dipercepat. “Kita menghadapi berbagai keadaan karena…

Presiden Prabowo Tegaskan bahwa Karhutla Bukan Pelanggaran Ringan Oleh : Catur Ronggo Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan api yang harus segera dipadamkan. Di balik setiap hektare hutan yang terbakar, terdapat ancaman terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, aktivitas ekonomi, hingga masa depan pembangunan nasional. Karena itu, pesan Presiden Prabowo Subianto dalam perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan patut dibaca sebagai penegasan penting: negara tidak boleh lagi memandang karhutla sebagai pelanggaran biasa yang selesai hanya dengan pemadaman dan sanksi administratif. Sikap Presiden menjadi semakin relevan ketika risiko kebakaran masih mengancam sejumlah wilayah. Pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan…

Karhutla Diusut, Prabowo Minta Penelusuran Pemilik Korporasi Bermasalah Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa kepolisian terus mengusut kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera. Hingga saat ini, terdapat 200 laporan polisi yang sedang diproses, dengan 138 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) secara daring, Presiden meminta Kapolri melaporkan perkembangan penanganan terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi penyebab karhutla, termasuk keterlibatan korporasi. “Ada 200 laporan polisi yang saat ini sedang kami proses. Ada 138 tersangka yang kita amankan,” ujar Kapolri. Dari jumlah tersebut, Sigit menjelaskan sebanyak 119 orang diduga…

Pemerintah Siapkan Sanksi Izin bagi Korporasi Terbukti Terlibat Karhutla JAKARTA — Pemerintah menyiapkan langkah tegas terhadap korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sanksi dapat diberikan secara berlapis, mulai dari pemulihan ekosistem, pembekuan izin hingga pencabutan izin dan hak guna usaha (HGU). Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum segera menyampaikan daftar korporasi yang tengah diproses terkait karhutla. “Saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya. Yang 8 maupun yang 18,” kata Prabowo kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Prabowo menegaskan pemerintah dapat mengambil langkah lebih jauh apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya keterlibatan korporasi.…