SOP Jadi Pagar Keamanan Pangan, MBG Prasmanan Diperluas Bertahap Oleh: Bagas Nurahman Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur penanganan makanan matang. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas makanan yang disalurkan kepada peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya. Penguatan prosedur tersebut juga relevan dengan rencana perluasan pola penyajian makanan, termasuk sistem prasmanan, yang perlu disesuaikan dengan kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia. Dengan demikian, peningkatan cakupan pelayanan harus berjalan seiring dengan pengawasan keamanan pangan. Salah satu langkah yang ditempuh BGN…
Author: Kata Indonesia
MBG Prasmanan Tekan Sisa Makanan, SOP Pastikan Penyajian Terkendali Jakarta — Pemerintah mendorong peningkatan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sistem penyajian prasmanan untuk menekan sisa makanan, menjaga kualitas hidangan, dan memperkuat keamanan pangan di sekolah. Badan Gizi Nasional (BGN) telah menguji coba model prasmanan di lebih dari 60 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Makanan disajikan dalam kondisi hangat agar kualitasnya terjaga hingga dikonsumsi siswa. “Kita harapkan satu, makanannya lebih enak karena hangat-hangat. Yang kedua, tentu saja lebih fresh karena tidak ada delay waktu. Sehingga mengurangi risiko kerusakan makanan yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan,” ungkap Kepala…
MBG Prasmanan Makin Luas, SOP Perketat Keamanan dari Dapur Jakarta – Pemerintah memperluas penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan metode prasmanan untuk meningkatkan kualitas pengalaman makan peserta didik sekaligus menanamkan kebiasaan makan sehat di lingkungan sekolah. Melalui skema ini, siswa tidak hanya memperoleh makanan bergizi, tetapi juga belajar mengenai kemandirian, kedisiplinan, kebersihan, dan tanggung jawab saat makan bersama. Badan Gizi Nasional (BGN) kini menguji penerapan sistem tersebut di 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia. Jika evaluasi berjalan positif, jumlah dapur yang menerapkan metode prasmanan ditargetkan mencapai 1.000 hingga 5.000 unit hingga akhir…
Presiden Prabowo: Listrik Lebih Tanggap, Stabil, Kuat dan Andal Oleh: Nadira Citra Maheswari Keandalan pasokan listrik menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi, pertumbuhan industri, dan digitalisasi layanan publik, pemerintah mendorong pembenahan sektor ketenagalistrikan agar semakin tanggap, stabil, kuat, dan andal. Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat infrastruktur strategis sekaligus mendukung produktivitas masyarakat dan daya saing nasional. Gangguan pasokan listrik yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Presiden menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama…
Prabowo Dorong Evaluasi Listrik Menyeluruh demi Layanan Lebih Stabil JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis dan operasional PT PLN (Persero) setelah gangguan pasokan listrik di Batam dan sebagian wilayah Bintan, Kepulauan Riau, pada 12 Oktober 2026. Arahan itu ditujukan untuk memperkuat keandalan sistem, memperbaiki respons layanan, sekaligus meningkatkan efisiensi perusahaan. Selain perbaikan teknis, pemerintah juga mendorong percepatan energi surya sebagai bagian dari transformasi kelistrikan nasional. Usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan bahwa Presiden meminta transformasi PLN dipercepat, termasuk peninjauan model bisnis perusahaan dan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya…
Prabowo Percepat Pembenahan Listrik Dikebut, Keandalan Jadi Prioritas Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai gangguan layanan kelistrikan di sejumlah wilayah, termasuk Batam, serta kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali. Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah mendorong pembenahan layanan listrik secara lebih intensif agar keandalan pasokan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin terjaga. “Saya melaporkan beberapa perkembangan terkait dengan tadi saya mewakili Bapak Presiden di acara membuka Trade Expo yang ke-41 di Tangerang. Yang kedua, saya melaporkan perkembangan pembahasan RUU Migas kepada Bapak Presiden,” ujar Bahlil. …
Pemerintah Percepat Rehab-Rekon Bencana agar Warga Segera Pulih JAKARTA — Pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana untuk memulihkan kehidupan masyarakat sekaligus membangun infrastruktur yang lebih tangguh. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan tenaga ahli agar pemulihan berjalan terarah serta mampu mengurangi risiko bencana berulang. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, mengatakan percepatan pemulihan di Aceh menjadi perhatian pemerintah setelah bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah Sumatera pada 2025. Koordinasi diperlukan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah berjalan dan menyelesaikan kendala di lapangan. “Proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini kita harapkan…
Pemerintah Perkuat Koordinasi Penanganan Bencana dari Pusat hingga Daerah Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi penanggulangan bencana dari tingkat pusat hingga daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mengurangi risiko, serta memastikan penanganan darurat berjalan efektif. Upaya ini dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, program, dan kapasitas antarlembaga guna membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Tahun 2026 untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan program penanggulangan bencana sesuai kapasitas masing-masing wilayah. Kegiatan ini memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemangku kepentingan guna…
Aparat Tegas dan Profesional, Pemerintah Perkuat Keamanan Masyarakat Papua PAPUA — Pemerintah melalui aparat keamanan terus memperkuat upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata di Papua guna melindungi masyarakat sipil dan menjaga stabilitas wilayah. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen negara untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung kelancaran pelayanan publik, serta memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi tanpa ancaman kekerasan. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto mengungkapkan bahwa operasi terhadap kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, pada 9 Oktober 2026 didukung informasi intelijen. Dalam operasi…
Pemerintah Perkuat Keamanan Papua, Lindungi Warga dan Dukung Pembangunan PAPUA — Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua melalui koordinasi intelijen, operasi penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat sipil. Langkah ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, menjaga kelancaran pelayanan publik, serta mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di berbagai wilayah. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI Lucky Avianto menyampaikan bahwa operasi gabungan TNI terhadap kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, pada 9 Oktober 2026 didukung informasi intelijen. Dalam operasi tersebut, tiga orang yang diidentifikasi sebagai pimpinan kelompok, yakni…
BSU Buruh Menjadi Bukti Aspirasi Pekerja Didengar dengan Solusi Nyata Selama Dua Tahun Prabowo-Gibran Oleh: Dwi Saputri Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perhatian terhadap kesejahteraan pekerja menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Rencana penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2026 menunjukkan upaya pemerintah memberikan dukungan langsung kepada pekerja, terutama ketika kebutuhan rumah tangga masih menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan pendapatan. BSU diproyeksikan menjangkau 13,3 juta pekerja dengan bantuan sebesar Rp900 ribu untuk setiap penerima. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa bantuan…
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Aspirasi Buruh Didengar, Dialog Dibuka untuk Cari Solusi Bersama Jakarta – Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dialog dengan pekerja dan penguatan perlindungan sosial menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesejahteraan buruh. Pemerintah bersama pemangku kepentingan terus membuka ruang komunikasi agar aspirasi pekerja dapat disampaikan, dibahas, dan ditindaklanjuti melalui solusi yang konstruktif. Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Hartanto menegaskan bahwa komunikasi terbuka merupakan langkah penting untuk membangun hubungan yang baik dengan kalangan pekerja. Dalam pertemuan bersama pimpinan serikat pekerja dan elemen buruh di Polda Metro Jaya pada 13 Oktober 2026, ia menyampaikan bahwa kepolisian berkomitmen mendengarkan aspirasi…