Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Menepis Seruan Reformasi Jilid II
Oleh: Joshua Timoti
Rencana aksi massa yang mengusung tema gerakan Reformasi Jilid II mulai marak diperbincangkan di berbagai lini media sosial. Sejumlah kelompok pemuda dan elemen mahasiswa di berbagai daerah tengah mengonsolidasikan gerakan untuk merespons kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak nonsubsidi. Fenomena ini tentu menjadi bukti nyata bahwa ruang demokrasi di Tanah Air tetap memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk mengekspresikan pandangannya. Namun, jika mencermati lanskap ekonomi global dan domestik yang sedang berlangsung, sudah saatnya mahasiswa menatap ke depan dan menyadari bahwa langkah penolakan melalui eskalasi di jalanan kecil kemungkinan dapat mengubah ketetapan. Pemerintah saat ini dihadapkan pada realitas anggaran yang memerlukan penyelamatan demi kepentingan nasional yang jauh lebih besar.
Prioritas utama yang sedang dikejar saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional agar tetap berada di jalur yang aman. Tenaga Ahli Utama BAKOM RI, Fithra Faisal menegaskan bahwa Pemerintah terus berkomitmen menjaga disiplin fiskal sesuai koridor yang telah ditetapkan. Presiden telah mengarahkan agar defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen. Bahkan untuk tahun depan, pemerintah menargetkan defisit dapat ditekan hingga sekitar 1,8 persen. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah efisiensi, refocusing anggaran, serta pengalokasian belanja ke sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi tinggi. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat tetap dapat ditingkatkan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono memberikan pandangan akademis yang memperkuat rasionalitas di balik kebijakan ini. Agustinus menilai bahwa tekanan fiskal serta pelemahan nilai tukar rupiah membuat pemerintah cenderung mempertahankan kebijakan penyesuaian harga demi menjaga stabilitas fundamental ekonomi dan mempertahankan kepercayaan para investor global. Ruang ekspresi dalam iklim demokrasi memang harus dihormati secara penuh, termasuk hak para mahasiswa dalam melayangkan kritik. Kendati demikian, agar tidak terjebak dalam pusaran gerakan yang kurang produktif, penting untuk dipahami bahwa peluang membatalkan keputusan tersebut dinilai sangat kecil mengingat pilihan yang tersedia bagi pengambil kebijakan sangat terbatas di tengah situasi depresiasi mata uang saat ini.
Selain faktor ketahanan anggaran, soliditas internal dari gerakan itu sendiri sebenarnya masih menghadapi tantangan nyata di lapangan. Dampak langsung dari penyesuaian harga energi nonsubsidi ini sejatinya tidak menyasar seluruh lapisan masyarakat secara merata, karena sebagian besar pengguna kendaraan masih mengandalkan bahan bakar yang disubsidi oleh negara. Tantangan terbesar yang justru harus diantisipasi bersama adalah potensi terjadinya perpindahan konsumsi secara masif ke bahan bakar bersubsidi yang bisa memicu antrean panjang di stasiun pengisian. Oleh karena itu, langkah mitigasi yang lebih mendesak untuk didorong adalah memastikan pasokan bahan bakar bersubsidi tetap aman di berbagai daerah agar tidak memicu gejolak sosial yang lebih luas di tengah masyarakat bawah.
Menyikapi rencana gelombang protes ini, aparat penegak hukum dan keamanan tetap menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjaga hak-hak sipil dengan mengedepankan pendekatan yang persuasif. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan imbauan agar seluruh elemen masyarakat mengutamakan cara-cara yang damai, tertib, dan konstruktif dalam menyuarakan aspirasi mereka. Listyo menegaskan komitmen institusinya untuk mengawal setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar tetap berlangsung secara aman, terukur, dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Melalui ruang dialog yang sehat, dinamika sosial dan politik yang berkembang diharapkan dapat dikanalisasi menjadi solusi nyata, bukan justru melahirkan sumbatan aktivitas publik.
Kesiapan untuk menjaga stabilitas juga ditunjukkan oleh jajaran militer demi memastikan roda perekonomian dan aktivitas sosial warga tidak terganggu. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas menyatakan kesiapsiagaan seluruh prajurit dalam mengantisipasi segala bentuk dinamika keamanan nasional kapan pun negara membutuhkan. Meski belum ada kebutuhan mendesak untuk mengerahkan pasukan tambahan atau pemberlakuan pengamanan khusus, pernyataan tersebut menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin rasa aman bagi semua pihak. Keamanan nasional merupakan modal utama yang tidak boleh dikorbankan, terutama ketika pondasi ekonomi makro sedang diuji oleh ketidakpastian global yang bergerak sangat dinamis.
Potensi munculnya ketidakpuasan publik akibat tekanan ekonomi eksternal memang menjadi catatan penting yang perlu diwaspadai secara cermat oleh segenap pengambil kebijakan. Gejolak sosial yang tidak terarah berisiko memperburuk sentimen ekonomi yang sedang diupayakan untuk bangkit. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih bijak dalam merespons kebijakan nasional adalah dengan membangun kemitraan strategis yang kritis namun tetap objektif, ketimbang memaksakan penolakan di ruang terbuka yang rentan disusupi oleh agenda-agenda non-akademis.
Menjauhi jebakan gerakan yang kontraproduktif dan menjaga situasi tetap kondusif merupakan tanggung jawab kolektif demi masa depan. Dengan mengalihkan energi menjadi sumbangsih pemikiran yang solutif melalui jalur kemitraan strategis, pemuda dan institusi negara dapat berjalan beriringan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional tetap kokoh berdiri menghadapi tantangan zaman yang sangat kompleks.
*) Pakar Ekonomi dan Pengamat Kebijakan Publik
