Pemerintah Bangun LENSA SR agar Publik Terhindar dari Hoaks Sekolah Rakyat Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat tata…
Browsing: Uncategorized
LENSA SR Diperkuat, Informasi Sekolah Rakyat Dibuat Cepat dan Terintegrasi JAKARTA — Kementerian Sosial memperkuat tata kelola informasi Program Sekolah…
Hilirisasi Terintegrasi Jadi Fondasi Indonesia Menuju Ekonomi Maju 2045 Oleh : Radjiman Arif Hilirisasi bukan lagi sekadar agenda pembangunan industri,…
Hilirisasi Jadi Jalan Indonesia Mengubah Kekayaan Alam Menjadi Kekuatan Ekonomi Oleh : Catur Ronggo Hilirisasi bukan lagi sekadar istilah ekonomi…
Pemerintah Siapkan Hilirisasi Puluhan Komoditas, Bidik Investasi hingga 2045 Jakarta – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, mengatakan pemerintah…
Menjaga Papua Tetap Aman, Melindungi Rakyat, Mengawal Masa Depan Oleh: Markus Wend Keamanan Papua merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan…
Stabilitas Keamanan Menjadi Kunci Papua Melangkah Lebih Maju Oleh: Yohanis Pigom Keamanan merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan…
Tokoh Papua Dorong Penguatan Keamanan demi Lindungi Masyarakat PAPUA — Sejumlah tokoh masyarakat Papua mendorong penguatan keamanan dan perlindungan terhadap…
Tokoh Papua Serukan Perdamaian untuk Lindungi Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan PAPUA — Tokoh adat dan agama Papua menyerukan penghentian kekerasan…
Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana yang baik harus berjalan dalam dua arah: pemerintah wajib memberikan informasi secara cepat dan terbuka, sementara masyarakat perlu memiliki disiplin untuk mengakses sumber resmi. Kewaspadaan harus tetap tinggi, tetapi tidak boleh berubah menjadi ketakutan tanpa dasar. Data menjadi pembeda antara kesiapsiagaan yang rasional dan kepanikan yang tidak produktif. Pelajaran serupa terlihat dalam penanganan informasi mengenai aktivitas Gunung Semeru. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap video erupsi yang beredar di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut dipastikan tidak sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan data pemantauan resmi aktivitas Gunung Semeru. Menurut Isnugroho, penyebaran informasi kebencanaan yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Karena itu, publik perlu membiasakan diri melakukan pengecekan sebelum membagikan konten. Dalam situasi bencana, satu video yang salah konteks dapat menciptakan persepsi bahwa ancaman sedang berlangsung, padahal kondisi sebenarnya mungkin telah berubah atau tidak sesuai dengan narasi yang beredar.…
Pemerintah Bergerak Tangani Erupsi Anak Krakatau Jakarta – Pemerintah bergerak memperkuat kesiapsiagaan menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan sebaran…
Negara Hadir, BNPB hingga BMKG Perkuat Mitigasi Erupsi Anak Krakatau Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah mitigasi dan penanganan dampak erupsi…