Verifikasi dan Validasi Koperasi Merah Putih Dikebut, Pemerintah Targetkan Belasan Ribu Titik Rampung

Verifikasi dan Validasi Koperasi Merah Putih Dikebut, Pemerintah Targetkan Belasan Ribu Titik Rampung

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat proses verifikasi dan validasi (verval) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari persiapan pengoperasian koperasi di berbagai daerah. Sebanyak 17.288 KDKMP yang telah menyelesaikan pembangunan fisik ditargetkan mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.

 

 

 

 

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan ribuan koperasi tersebut telah memiliki bangunan gudang, gerai, serta sejumlah kelengkapan pendukung lainnya. Data dari PT Agrinas itu selanjutnya menjalani proses verval untuk memastikan kesiapan koperasi sebelum memasuki tahapan operasional.

 

 

 

 

“Sudah bisa, seperti yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, bisa ke angka 30.000 koperasi (operasional),” kata Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI.

 

 

 

 

Ferry menjelaskan, selain 17.288 KDKMP yang siap menjalani verval, terdapat 7.028 koperasi yang masih berada dalam proses verifikasi dan validasi. Proses tersebut melibatkan tim di tingkat provinsi serta kabupaten/kota agar kesiapan setiap koperasi dapat diperiksa secara menyeluruh.

 

 

 

 

Operasional KDKMP dilakukan setelah tahapan verval, reviu, serah terima bangunan, serta penempatan manajer koperasi rampung. Hasil verval nantinya direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai dasar pembayaran pemerintah kepada bank-bank Himbara sekaligus proses serah terima bangunan kepada desa.

 

 

 

 

Ferry menyebut KDKMP yang telah menjalani verval dan diserahterimakan kepada desa dapat segera menjalankan kegiatan usaha. Kepemilikan koperasi berada pada desa, sementara Kementerian Koperasi menyiapkan sumber daya manusia untuk menopang operasionalnya.

 

 

 

 

“Karena SK-nya sudah ada, langsung bisa ditempatkan oleh Agrinas ke 17.288 koperasi tersebut,” ujar Ferry, merujuk pada 28.626 manajer yang telah direkrut.

 

 

 

 

Percepatan juga terlihat di Provinsi Riau. Hingga 20 September 2026, sebanyak 209 KDKMP di Riau telah menjalani verval dan 105 di antaranya telah masuk SIMKOPDES dari target 552 koperasi yang tercantum dalam DIPA.

 

 

 

 

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan penginputan data terus dikebut agar hasil pemeriksaan lapangan tidak berhenti pada tahap verifikasi. “Proses verifikasi dan validasi terus kita percepat, termasuk memastikan hasil pemeriksaan yang sudah lengkap dapat segera diinput sehingga data KDKMP di Riau tetap terbarui,” ujarnya.

 

 

 

 

Langkah Riau mendapat apresiasi langsung dari Ferry. Ia bahkan meminta pengalaman dan strategi percepatan verval di Riau dibagikan kepada daerah lain agar proses nasional dapat bergerak lebih cepat dan target pengoperasian KDKMP dapat dicapai. (*)

Mengawal Kesiapsiagaan Bencana Sebelum Hujan Ekstrem Datang

By 0

Mengawal Kesiapsiagaan Bencana Sebelum Hujan Ekstrem Datang   Oleh: Rizky Adinata Kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi perlu diperkuat sebelum hujan ekstrem datang, menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa musim hujan 2026/2027 memiliki pola yang perlu diwaspadai. Meski awal musim hujan diperkirakan berlangsung lebih lambat di sejumlah wilayah, jarak menuju puncak musim hujan relatif berdekatan sehingga potensi lonjakan curah hujan dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gangguan pelayanan publik. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana tidak seharusnya baru dilakukan ketika hujan deras mulai menimbulkan dampak, tetapi harus dipersiapkan sejak jauh hari melalui koordinasi pemerintah dan partisipasi masyarakat. BMKG memprakirakan sebanyak 185 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 24,66 persen luas daratan Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Selanjutnya, sebanyak 266 ZOM atau 17,3 persen wilayah daratan diperkirakan menyusul pada Desember 2026. Di sisi lain, sebanyak 529 ZOM atau 61,08 persen wilayah mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan rata-rata klimatologinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memahami karakteristik cuaca di wilayah masing-masing agar kebijakan kesiapsiagaan dapat disusun secara tepat dan tidak bersifat seragam. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah jarak antara awal musim hujan dengan puncak musim yang diperkirakan cukup dekat. Puncak musim hujan diproyeksikan terjadi pada Desember 2026 di 155 ZOM, Januari 2027 di 162 ZOM, dan Februari 2027 di 190 ZOM. Menurut Ardhasena Sopaheluwakan, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena curah hujan tinggi dalam periode yang berdekatan dapat memicu bencana hidrometeorologi apabila kapasitas lingkungan dan infrastruktur tidak memadai. Meskipun durasi musim hujan pada sebagian wilayah diperkirakan lebih pendek, akumulasi curah hujan tidak berarti berada pada kondisi rendah. BMKG mencatat 510 ZOM atau sekitar 69,7 persen daratan berada dalam kategori curah hujan normal, sedangkan 147 ZOM atau 18,5 persen daratan diperkirakan berada di atas normal. Data tersebut memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan tetap diperlukan karena besarnya curah hujan dan kondisi wilayah menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat risiko bencana. Karena itu, rekomendasi BMKG perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata lintas sektor. Di bidang pangan, pemerintah dapat menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas berumur pendek. Pada sektor air dan energi, kapasitas drainase, waduk, serta tampungan air perlu dioptimalkan. Sementara itu, sektor kesehatan perlu meningkatkan kewaspadaan…

All Rights Reserved © 2025