Author: Kata Indonesia

Kualitas Hunian Jadi Fokus Percepatan Program 3 Juta Rumah Oleh Prasetyo Mulya Percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto kini tidak hanya diarahkan untuk mengejar jumlah hunian, tetapi juga memastikan kualitas rumah yang diterima masyarakat benar-benar layak, aman, nyaman, dan sesuai standar. Fokus terhadap kualitas menjadi penting agar program perumahan rakyat tidak sekadar menghasilkan angka pembangunan yang besar, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah secara nyata. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus memperkuat kolaborasi dengan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta…

Tiga Juta Rumah Berkualitas Dipastikan lewat Pengawasan Rumah Subsidi Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap pembangunan dan pemanfaatan rumah subsidi untuk memastikan Program 3 Juta Rumah tidak hanya mengejar jumlah unit, tetapi juga menghasilkan hunian yang layak, berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kualitas hunian menjadi perhatian utama pemerintah dalam mempercepat Program 3 Juta Rumah. “Kami ingin rumah yang dibangun bukan hanya banyak, tetapi juga berkualitas, layak huni, dan tepat sasaran untuk rakyat,” tegas Maruarar. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap pembangunan,…

Pemerintah Tekankan Kualitas Bangunan dalam Program 3 Juta Rumah Jakarta – Pemerintah terus mempercepat Program 3 Juta Rumah dengan menempatkan kualitas hunian dan kemudahan pembiayaan sebagai bagian penting dari pelaksanaannya. Program yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah rumah yang tersedia, tetapi juga memastikan hunian dibangun secara layak untuk masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pengawasan terhadap pembiayaan perumahan dilakukan secara langsung agar program benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui kondisi penerima pembiayaan sekaligus memastikan proses pelayanan berlangsung tanpa praktik pungutan liar. “Kami perlu turun langsung…

Koperasi Merah Putih Catat Transaksi Besar, Perputaran Usaha Desa Menguat Jakarta* – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai mencatatkan aktivitas ekonomi dalam skala besar seiring meluasnya jaringan koperasi di seluruh Indonesia. Perputaran uang dalam ekosistem Koperasi Merah Putih telah mencapai Rp207,77 miliar per hari, yang mencerminkan semakin aktifnya kegiatan usaha di tingkat desa dan kelurahan. Mengutip data Simkopdes, ekosistem KDKMP saat ini telah menjangkau 83.762 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Luasnya jaringan tersebut menjadi fondasi bagi penguatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui koperasi yang hadir sebagai wadah perdagangan komoditas lokal hingga pemenuhan kebutuhan pokok. Besarnya aktivitas ekonomi juga terlihat dari…

Transaksi Koperasi Merah Putih Naik, Perputaran Uang Desa Makin Terlihat JAKARTA – Aktivitas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kota Madiun mulai menunjukkan perkembangan seiring meningkatnya transaksi di tingkat masyarakat. Hingga Agustus 2026, nilai transaksi dari 27 KDMP tercatat mencapai sekitar Rp2,3 miliar, meski pembangunan gerai permanen koperasi belum seluruhnya rampung. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnaker KUKM) Kota Madiun Angga Wahyu Nurcahyo mengatakan, capaian tersebut merupakan akumulasi transaksi seluruh KDMP yang telah beroperasi. “Kalau untuk omzet, khususnya KDMP di Kota Madiun, dari 27 KDMP yang ada sampai dengan posisi Agustus…

Kedaulatan Pangan Menjawab Tantangan dari Sawah sampai Dapur Rakyat Oleh : Maulana Fikri Kedaulatan pangan menjadi kebutuhan penting bagi Indonesia di tengah perubahan iklim, gejolak ekonomi global, serta perubahan harga komoditas pangan. Pangan tidak hanya berbicara mengenai tersedianya beras, jagung, telur, daging, sayur, dan kebutuhan pokok lainnya, tetapi juga menyangkut kemampuan negara memenuhi kebutuhan masyarakat dari produksi dalam negeri. Pemerintah menempatkan penguatan produksi pangan, perlindungan petani, stabilitas harga, hingga kelancaran distribusi sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan. Presiden Prabowo Subianto bahkan menegaskan bahwa pangan merupakan persoalan hidup dan keberlangsungan sebuah bangsa. Kedaulatan pangan pada dasarnya dimulai dari sawah dan…

Kedaulatan Pangan Didorong melalui Produksi, Teknologi, dan Kesejahteraan Petani Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen memperkuat kedaulatan pangan dengan mendorong peningkatan produksi sekaligus menjaga kesejahteraan petani melalui berbagai akselerasi di sektor pertanian, termasuk pemanfaatan teknologi. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa mengatakan tantangan mewujudkan kedaulatan pangan ke depan tidak ringan. Karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas produksi, membuka lahan pertanian, dan memperkuat kesejahteraan petani. “Pesan Presiden, tugas ke depan cukup berat. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian harus bekerja bersama untuk membangun kedaulatan pangan. Pembukaan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani juga…

Kedaulatan Pangan Diperkuat lewat Percepatan Program Pertanian Nasional Jakarta,- Pemerintah Indonesia terus memperkuat agenda pembangunan sektor pertanian dengan menempatkan kedaulatan pangan sebagai salah satu prioritas. Langkah tersebut diarahkan melalui percepatan program pertanian, perluasan area produktif, peningkatan kesejahteraan petani, serta pembenahan tata kelola distribusi pangan. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menyatakan bahwa arahan strategis Presiden Prabowo Subianto telah diterjemahkan ke dalam langkah konkret yang perlu dilaksanakan secara bersama. Dalam menjalankan agenda tersebut, Saleh akan bekerja bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian. “Ini merupakan tugas negara yang harus kita laksanakan.…

Sekolah Rakyat Bawa Kesetaraan Pendidikan, dari Wacana Jadi Layanan Nyata Oleh: Yandi Arya Adinegara Kesetaraan pendidikan sering kali diukur dari seberapa luas anak-anak memperoleh kesempatan untuk bersekolah. Padahal, persoalan pendidikan jauh lebih kompleks daripada sekadar tersedianya ruang kelas. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi dapat menghadapi persoalan yang saling berkaitan, mulai dari akses terhadap fasilitas belajar, lingkungan pengasuhan, kemampuan akademik, hingga kondisi psikososial. Karena itu, pemerataan pendidikan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya membuka pintu sekolah, tetapi juga memastikan anak memperoleh dukungan untuk berkembang. Dalam kerangka tersebut, Sekolah Rakyat menawarkan model yang menarik untuk dilihat bukan semata sebagai…

Kesetaraan Pendidikan Diperkuat, Sekolah Rakyat Jadi Jalan Anak Kembali Belajar Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat (SR) memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya, yang sudah dimanfaatkan ratusan anak anak dari keluarga prasejahtera, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana prasara SR ini, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makanan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku. “Banyak sekali masyarakat…

Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengkritik praktik blusukan pemimpin negara yang dinilainya perlu dikembalikan pada tujuan utamanya: memahami kondisi masyarakat secara langsung, bukan sekadar menjadi tontonan publik. Kritik itu disampaikan dalam peluncuran dan bedah buku Politik Kaum Tertindas yang digelar penerbit Turos Pustaka bersama IBP Library di Djon Books & Coffee, Bekasi (10/10). Dalam diskusi bertajuk Penguasa Dzolim, Feri menegaskan bahwa kepedulian para pemimpin terhadap rakyat semestinya berangkat dari kesadaran akan tanggung jawab, bukan kebutuhan membangun citra. “Kita harus memurnikan blusukan, karena sekarang blusukan disertai dengan mata yang banyak. Sedang dahulu, Nabi Daud hingga Umar bin Khattab tidak butuh…

Negara Kian Solid dan Responsif Atas HAM dalam Dua Tahun Prabowo-Gibran Oleh : Abdul Razak Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi periode penting dalam penguatan koordinasi negara di bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), dan pemasyarakatan. Perkembangan tersebut terlihat melalui konsolidasi antarlembaga, pembenahan sistem pemasyarakatan, penguatan mekanisme pemulihan korban tindak pidana korupsi, serta peningkatan pemahaman HAM di tengah masyarakat dan lingkungan pendidikan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menilai koordinasi tiga kementerian teknis dalam lingkupnya, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, telah berjalan…