Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II
Oleh : Yohanes Wandikbo
Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.
Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.
Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.
Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Isu Reformasi Jilid II yang berkembang di berbagai daerah perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat. Kritik dan aspirasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Namun, perubahan yang diharapkan masyarakat tidak akan tercapai apabila penyampaian aspirasi justru menciptakan ketidakstabilan yang berdampak pada masyarakat sendiri. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif warga negara, tetapi juga memerlukan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pandangan.
Dalam kaitan ini, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting. Sebagai kelompok terdidik, mahasiswa diharapkan mampu menjadi contoh dalam membangun budaya diskusi yang rasional dan argumentatif. Kampus sejak lama dikenal sebagai ruang lahirnya berbagai gagasan besar yang mendorong kemajuan bangsa. Oleh karena itu, kontribusi mahasiswa tidak hanya diukur dari keberanian menyampaikan kritik, tetapi juga dari kemampuan menawarkan solusi dan menjaga suasana yang kondusif bagi kemajuan masyarakat.
Seruan agar mahasiswa tetap fokus pada pendidikan juga memiliki makna yang strategis. Papua masih membutuhkan banyak sumber daya manusia unggul untuk mengisi berbagai sektor pembangunan. Investasi terbesar bagi masa depan Papua bukan hanya pembangunan fisik, melainkan juga peningkatan kualitas generasi mudanya. Karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh terganggu oleh berbagai agenda yang berpotensi menghambat proses belajar dan pengembangan kapasitas diri.
Di sisi lain, pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Papua melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, hingga program perlindungan sosial merupakan bagian dari komitmen negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Berbagai program tersebut membutuhkan dukungan stabilitas agar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata.
Salah satu contoh yang disoroti dalam beberapa waktu terakhir adalah pentingnya menjaga kelancaran program-program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, termasuk bagi anak-anak usia sekolah. Ketika situasi keamanan terganggu, berbagai pelayanan publik dan program sosial berpotensi mengalami hambatan. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari berbagai kebijakan pemerintah.
Karena itu, ajakan menjaga stabilitas Papua sejatinya bukan semata-mata untuk menjaga ketertiban, melainkan juga untuk memastikan bahwa agenda pembangunan dapat terus berjalan. Stabilitas merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, berbagai upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang lebih besar.
Pernyataan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni yang mengajak seluruh pihak menjaga keamanan dan menghindari provokasi patut dipahami sebagai seruan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok tertentu. Papua membutuhkan suasana yang damai agar seluruh potensi yang dimiliki dapat berkembang secara maksimal.
Pada akhirnya, penyampaian aspirasi dan kritik terhadap kebijakan publik tetap merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, demokrasi yang berkualitas menuntut adanya tanggung jawab, kedewasaan, dan penghormatan terhadap kepentingan masyarakat yang lebih luas. Di tengah berkembangnya isu Reformasi Jilid II, mahasiswa Papua memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa perubahan dapat diperjuangkan melalui cara-cara yang damai, argumentatif, dan konstruktif. Dengan demikian, stabilitas tetap terjaga, pembangunan terus berjalan, dan masa depan Papua dapat dibangun melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua
