Arus Investasi ke Indonesia Semakin Deras

Arus Investasi ke Indonesia Semakin Deras

Oleh : Agung Priatna

Setelah pandemi Covid-19 yang sempat memperlambat arus ekonomi di Indonesia, rupanya catatan pertumbuhan perekonomian Indonesia menunjukkan hasil yang positif.

Bahkan indikator ekonomi negara masih berada di jalur yang tepat dapat terlihat dari realisasi investasi semester I-2022 yang tumbuh 32 persen (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi negara tujuan wisata dari dalam maupun luar negeri.

Kementerian Investasi mencatat, realisasi investasi sepanjang periode Januari-Juni 2022 atau hingga semester I-2022 mencapai Rp 584,6 triliun. Realisasi investasi sepanjang semester I-2022 itu mengalami kenaikan sebesar 32,0 persen.

Kementerian Investasi/BKPM juga telah mengumpulkan sekitar 51% dari total target investasi tahun 2022 sebesar Rp. 1.200 triliun. Pencapaian kinerja yang moncer itu rupanya menjadi berkah bagi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Bahlil menuturkan, capaian itu menjadi pertanda akan pulihnya investasi, setelah sempat melambat akibat pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020. Di masa itu, menurutnya, para pelaku usaha mulai melakukan penyesuaian. Baik berupa penundaan maupun penghentian produksi untuk sementara waktu.
Di saat bersamaan, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk membantu para pelaku usaha agar tetap bisa bertahan dan hasilnya bisa dirasakan saat ini. Yakni adanya peningkatan angka realisasi investasi pada kuartal II-2022 sebesar 7,0 persen ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Bahkan, Bahlil menambahkan, persebaran realisasi investasi di luar Pulau Jawa pada triwulan ini kembali lebih unggul dari Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar Rp 157,1 triliun. Atau 52,0 persen dari total investasi, meningkat 38,0 persen dari periode yang sama di tahun 2021.
Adapun investasi di luar Pulau Jawa juga mendapatkan kontribusi yang besar dari Sulawesi Tengah yang berada di peringkat ketiga. Dan Riau di peringkat kelima. Selain kedua daerah tersebut, posisi lima besar oleh Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur yang masih memberikan kontribusi besar dalam realisasi investasi di triwulan ini.
Sebelumnya, pemerintah telah meresmikan Sistem Perizinan Online terpadu atau Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.
Meski perekonomian global saat ini sedang seret, Bahlil mengatakan bahwa dirinya sangat optimis bahwa Indonesia akan menjadi salah satu tujuan investasi.
Menurut Bahlil, keyakinan tersebut muncul karena pondasi ekonomi Indonesia masih sangat baik, dengan tingkat inflasi yang terjaga di 4,35 persen pada Juni 2022 di tengah ketidakpastian global yang mendera dunia.
Capaian tersebut rupanya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pondasi makro ekonomi terbaik di dunia. Terlebih apabila dibandingkan dengan negara-negara anggota G20 lainnya.
Dirinya juga optimis, target realisasi investasi pada tahun 2022 akan mencapai target sebesar Rp 1.200 triliun. Pasalnya, hingga semester I-2022, realisasi investasi telah mencapai Rp 584,6 triliun atau mencapai 58,4 persen dari target.
Bahlil juga menjelaskan, bahwa arus realisasi investasi biasanya akan mengalami peningkatan hingga akhir tahun untuk bisa mengejar target perusahaan.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani berharap agar dengan adanya sistem OSS ini, kinerja laju penanaman modal atau investasi di Indonesia menjadi semaki meningkat.
Dengan laju investasi yang diharapkan semakin deras tersebut, dirinya meyakini bahwa perekonomian juga akan bergerak naik, apalagi di tengah-tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Dirinya juga menambahkan, bahwa ke depannya setelah UU nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan, pertumbuhan ekonomi akan sangat terdorong oleh investasi.
Sebagai refleksi pemerataan ekonomi di Indonesia, pertumbuhan investasi di luar Jawa ternyata cukup stabil dan terus mengalami peningkatan secara signifikan.
BKPM telah mempublikasi data capaian realisasi investasi pada Triwulan I (periode Januari-Maret) untuk tahun 2022 yakni sebesar 282,4 triliun, lebih tinggi 28,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Capaian Triwulan I Tahun 2022 juga meningkat 16,9% dibandingkan Triwulan IV Tahun 2021. Capaian Triwulan I Tahun 2022 berkontribusi sebesar 23,5% dari target realisasi yang dicanangkan sebesar Rp 1.200 Triliun.
Dengan peningkatan prosentase capaian realisasi investasi Triwulan I – 2022 meningkat menjadi dua digit dibanding Triwulan 1 – 2021, hal ini menunjukkan bahwa keyakinan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri semakin meningkat terhadap kebijakan pemerintah khususnya di bidang investasi.
Tujuan dari investasi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya adalah penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Indonesia masuk ke dalam 5 besar negara yang menjadi tujuan investasi oleh pengusaha dari negeri lain. Penyebabnya adalah, masih adanya sumber daya alam yang berlimpah dan belum diolah secara profesional sehingga para investor dengan senang hati akan saling membantu dan bekerja sama.
Hal ini menunjukkan jika Arus Investasi ke Indonesia semakin deras, perekonomian di Indonesia akan semakin meningkat karena terserapnya tenaga kerja yang akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025