Pembangunan IKN Demi Menekan Kesenjangan Ekonomi

Pembangunan IKN Demi Menekan Kesenjangan Ekonomi

Oleh : Deka Prawira

IKN (Ibu Kota Negara) Indonesia yang baru, yang diberi nama ‘Nusantara’ masih dalam proses pembangunan. Seluruh masyarakat, terutama warga Kalimantan, menanti peresmiannya karena dengan keberadaan IKN di Kalimantan maka dapat menekan kesenjangan ekonomi dan menaikkan kondisi finansial warganya.

Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun tetapi masih ada PR yang wajib diselesaikan, agar ada pemerataan kesejahteraan di seluruh negeri. Pembangunan yang masif memang dimulai sejak era Orde Baru, sistem yang diterapkan adalah sentralisasi, dimana Pulau Jawa masih menjadi pusat ekonomi Indonesia. Padahal ada banyak potensi ekonomi di pulau lain, termasuk Kalimantan.

Setelah desentralisasi dimulai di masa reformasi dan semangatnya dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, maka pemerintah membangun Indonesia dengan semangat dan menekankan pada pemerataan ekonomi. Salah satu caranya adalah dengan memindahkan ibu kota dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dengan pemindahan ini maka diharapkan kehidupan masyarakat Kalimantan akan lebih baik.
Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa pembangunan IKN menjadi solusi untuk pemerataan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah untuk terus menurunkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah.
Febrio melanjutkan, selama ini pertumbuhan ekonomi hanya di Pulau Jawa dan Sumatera. Menurut data pemerintah, sejak tahun 1983 hingga 2018, pertumbuhan ekonomi di 2 pulau tersebut mencapai 80% dari pertumbuhan ekonomi nasional. IKN akan jadi akselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan di sekitar IKN.
Sementara itu, Kalimantan dipilih sebagai lokasi IKN karena minim bencana dan memiliki sumber daya alam serta pasokan air yang mencukupi. Juga terdapat aksesbilitas ke lokasi kota yang sedang berkembang. Pemerintah tidak asal memilih lokasi IKN karena harus memenuhi banyak persyaratan. Apalagi pemindahan IKN ke Kalimantan memenuhi keinginan Bung Karno, yang memang ingin agar ibu kota ada di Kalimantan supaya berada di tengah Indonesia.
Pembangunan IKN di Kalimantan akan menekan kesenjangan ekonomi karena nantinya akan ada pertumbuhan yang pesat di Kalimantan. Baik di bidang bisnis, ekonomi, pariwisata, edukasi, dll. Semua akan bertumbuh dan mengakibatkan naiknya kesejahteraan masyarakat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur.
IKN memang belum berdiri tetapi dalam proses pembangunannya saja sudah ramai. Dalam artian, banyak sekali lapangan pekerjaan yang ada di Kalimantan Timur berkat pembangunan tersebut. Misalnya untuk posisi pekerja proyek, tenaga ahli sipil, dll.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor pernah menyatakan bahwa ada prioritas bagi para warga Kalimantan dalam pembangunan IKN. Mereka akan dilibatkan dan otomatis mendapatkan pemasukan yang cukup besar. Dijamin, warga asli Kalimantan tidak hanya jadi penonton, tetapi ikut andil dalam mega proyek pembangunan IKN dan merasa bangga karena menjadi bagian dari sejarah pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Selain itu, warga Penajam Paser Utara yang tidak terlibat dalam proyek pembangunan IKN juga masih kecipratan rezeki. Mereka bisa berjualan makanan yang pasti dibutuhkan oleh para pekerja proyek IKN. Mereka juga menyediakan kamar-kamar kos bagi pekerja yang bermukim di luar Penajam Paser Utara.
Kesenjangan ekonomi akan terhapuskan jika IKN sudah resmi berdiri. Jika dulu 59,03% PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia ada di Jawa, sementara di Kalimantan hanya 8%, maka diprediksi akan meningkat. PDB Kalimantan bisa sama, bahkan melebihi Pulau Jawa.
Penghapusan kesenjangan ekonomi terjadi karena jika ada IKN Nusantara maka otomatis dibangun juga fasilitas-fasilitasnya. Misalnya gedung olahraga berkelas internasional. Di gedung tersebut akan diramaikan dengan berbagai pertandingan olahraga dan membuat banyak sponsor muncul, sehingga perekonomian di Kalimantan, khususnya Penajam Paser Utara, akan lebih dinamis.
Fasilitas yang akan dibangun jika ada IKN Nusantara adalah sekolah-sekolah dengan gedung dan fasilitas yang representatif, seperti perpustakaan dan internet gratis. Para guru juga minimal S1 dan memiliki semangat mengajar yang tinggi. Nantinya para murid akan lebih semangat belajar dan mereka bisa menuntut limu sampai SMA dan melanjutkannya ke perguruan tinggi.
Jika masyarakat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, bisa sekolah tinggi (berkat fasilitas dari pemerintah) maka mereka akan punya kehidupan yang lebih baik. Penyebabnya karena dengan pendidikan, mereka bisa melamar kerja dan digaji minimal UMR. Mereka juga dididik agar lebih cerdas dan kreatif, lalu jadi wirausahawan muda yang semangat dalam berdagang. Kesenjangan ekonomi pun terhapuskan.
Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan bisa menekan kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan. Di Kalimantan akan dibangun berbagai fasilitas yang akan memudahkan kehidupan masyarakat sekaligus memperbaiki kondisi finansial mereka. Tidak ada perbedaan besar antara Jawa dan Kalimantan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

 

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025