Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Tidak Bisa Dihindari

Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Tidak Bisa Dihindari

Oleh : Abdul Razak

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) tidak bisa dihindari karena harga minyak dunia mengalami kenaikan drastis akibat gejolak di Eropa Timur. Masyarakat juga perlu memahami hal ini karena penyesuaian harga BBM tidak hanya di Indonesia. Namun juga terjadi di negara-negara lain.

Per 3 September 2022 pemerintah resmi menyesuaikan harga BBM jenis Pertalite menjadi 10.000 rupiah per liter. Sementara BBM jenis solar subsidi menjadi 6.800 per liter. Sedangkan BBM jenis Pertamax non subsidi harganya jadi 14.500 rupiah per liternya.

Pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian harga karena harga minyak mentah dunia juga mengalami lonjakan menjadi 100 dollar per barrel (dari yang sebelumnya hanya 65 dollar per barrel). Pergantian harga ini dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina, sedangkan di sana terdapat kilang minyak yang memasok minyak mentah ke seluruh dunia.

Penyesuaian harga tidak bisa dihindari karena jika terus disubsidi oleh pemerintah, APBN akan mengalami kedodoran. Subsidi diperkirakan mencapai lebih dari Rp. 502 Triliun dan akan sangat memberatkan karena kebutuhan negara tidak hanya untuk subsidi BBM.

Oleh karena itu subsidi bahan bakar terpaksa dipangkas dan harga BBM disesuaikan sedikit. Lagipula harga keekonomiannya 13.500 rupiah per liter, jadi harga 10.000 masih murah.

Direktur Eksekutif Moya Institute, Heri Sucipto, menyatakan bahwa penyesuaian harga BBM bersubsidi (Pertalite) memang tidak terelakkan. Namun perlu dicari formula yang tepat agar kehidupan sosial-ekonomi masyarakat tidak terganggu. Caranya dengan menyesuaikan harganya sedikit, tidak langsung drastis sehingga tidak terkejut.

Pemerintah menyesuaikan harga Pertalite menjadi 10.000 rupiah per liter walau harga keekonomiannya 13.500 dan penyesuaian ini dianggap sesuai, karena tidak terlalu drastis. Selisih harganya dinilai tidak akan membebani masyarakat. Lagipula perekonomian rakyat sudah mulai normal walau pandemi Covid-19 masih berlangsung, sehingga diprediksi tidak akan terpangaruh oleh perubahan harga BBM.
Jika harga BBM disesuaikan maka akan berpengaruh pula ke harga barang lain tetapi masyarakat tidak usah khawatir karena tidak mengakibatkan inflasi. Penyebabnya karena penyesuaiannya masih terkendali, dan tidak secara drastis. Masyarakat dihimbau untuk tidak takut akan ganasnya inflasi, bahkan terjadi krisis moneter seperti tahun 1998 lalu, karena perekonomian negara masih relatif stabil.
Untuk lebih menstabilkan perekonomian negara maka harga BBM mau tak mau harus disesuaikan. Penyebabnya karena sesuai dengan hukum ekonomi, di mana harga minyak mentah yang lebih tinggi maka harga jualnya (harga BBM) juga mengalami kenaikan. Jika tidak disesuaikan dan disubsidi terus maka keuangan negara yang akan oleng karena terbebani oleh subsidi yang terus-menerus.
Subsidi merupakan ‘warisan’ dari era Orde Baru dan efeknya masih tak terelakkan sampai era reformasi. Dulu subsidi BBM diberikan untuk menstabilkan harganya dan juga harga sembako serta keperluan lain. Namun subsidi menjadi bom waktu, di mana akhirnya APBN yang kepayahan dalam menanggungnya.
Oleh karena itu saat inilah masyarakat diajak mandiri dan sedikit demi sedikit mengurangi subsidi, agar perekonomian negara makin tangguh. Jika disubsidi terus maka APBN makin tinggi dan ketika dana tidak mencukupi, terpaksa harus berhutang lagi. Padahal hal ini memberatkan di kemudian hari karena terus menumpuk dan berbahaya bagi kestabilan keuangan negara.
Pengamat Sosial Profesor Azyumardi Azra menyatakan bahwa penyesuaian harga BBM tidak bisa dihindari. Hal ini untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar, yaitu krisis keuangan. Dalam artian, pemerintah menghindarkan negara dari krisis keuangan akibat melonjaknya APBN. Jangan sampai Indonesia seperti Sri Lanka yang negaranya dinyatakan bangkrut akibat tidak bisa membayar hutang negara.
Jika APBN Indonesia melonjak maka jangan sampai hutang negara bertambah dan mengakibatkan kebangkrutan seperti Sri Lanka. Oleh karena itu pemerintah berusaha keras agar kondisi keuangan Indonesia tetap stabil. Salah satu caranya dengan menyesuaikan harga BBM jenis Pertamax. Masyarakat diminta memahaminya dan tidak mengalami gejolak ketika harga BBM berubah.
Azyumardi menambahkan, jangan sampai terjadi likuiditas keuangan yang terganggu seperti di Amerika, akibat bangkrutnya APBN. Dalam artian, APBN memang harus disehatkan dan jangan terlalu dibebani oleh subsidi BBM. Penyesuaian harga BBM bukan berarti pemerintah egois. Melainkan cara untuk menyelamatkan APBN dan membuat Indonesia memiliki perekonomian dan keuangan yang lebih sehat.
Penyesuaian terhadap harga BBM mau tidak mau harus dilakukan karena harga minyak mentah memang mengalami lonjakan juga. Indonesia tidak bisa menghindarinya karena gejolak politik di Eropa timur juga berpengaruh ke seluruh dunia. Penyesuaian harga BBM juga terjadi di banyak negara lain, sehingga masyarakat diharap memahaminya dan tetap sabar.
Ketika harga BBM disesuaikan maka ini adalah cara pemerintah dalam menguatkan APBN dan mencegah Indonesia bangkrut seperti Sri Lanka. Jangan sampai gara-gara subsidi BBM maka kestabilan APBN jadi terganggu. Kondisi ekonomi Indonesia perlu diselamatkan dan penyesuaian harga BBM karena subsidinya dikurangi adalah salah satu caranya, dan masyarakat akan mengerti mengapa harganya berubah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025