Author: Kata Indonesia

Jakarta – PT Jawa Satu Power dan Perum Perhutani menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Rehabilitasi Kawasan Kehutanan. Penandatanganan berlangsung di kantor pusat Perhutani oleh Direktur Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Perhutani, Bambang Catur Wahyudi, dan Pelaksana Tugas Direktur Utama Jawa Satu Power, Indra Trigha, Senin (16/12). Kesepahaman ini terkait dengan pemanfaatan kawasan kehutanan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1 di Cilamaya Wetan, Karawang, Jawa Barat. Kedua perusahaan berencana melakukan program kerjasama rehabilitasi kawasan kehutanan di Muara Ciasem. Luas areal kehutanan yang akan dimanfaatkan seluas 277 hektare. Sedangkan kerjasama ini akan berlangsung…

Pada tanggal 6 dan 7 Desember 2019, sebanyak 24 pemain dari Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait berkumpul di kota Baku, Azerbaijan dalam rangka Turnamen Tenis Diaspora. Turnamen tenis in merupakan agenda tahunan dan merupakan turnamen yang ketiga diselenggarakan para diaspora yang tergabung dalam komunitas tenis diaspora GCC (gulf cooperation countries). Terselenggaranya turnamen di Baku, Azerbaijan tidak lepas dari dukungan penuh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Azerbaijan. Dalam sambutannya saat jamuan malan malam di Wisma Nusantara Baku Azerbaijan, Duta Besar Republik Indonesia Berkuasa Penuh dan Luar Biasa Bapak Professor Dr. Husnain Bey Fananie, menyambut hangat para…

Pemerintah Indonesia melarang ekspor biji nikel yang memicu gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Padahal larangan tersebut dikeluarkan guna melindungi kepentingan domestik Indonesia. Masyarakat diharapkan ikut bersatu dan mendukung upaya Pemerintah dalam melawan gugatan Uni Eropa. Larangan ekspor biji nikel dari Indonesia cukup membuat kawasan Uni Eropa kebakaran jenggot. Pasalnya penggunaan material ini di sektor industri Eropa begitu krusial. Percepatan larangan ini ditengarai untuk menyehatkan serta menguatkan industrialisasi biji nikel di Indonesia, sehingga mampu memberikan kontribusi positif dalam mematri kas negara yang sedang mengalami defisit neraca perdagangan. Hal inilah yang mendasari diajukannya gugatan ke Organisasi…

Generasi muda atau milenial merupakan kelompok yang rentan terpapar radikalisme. Kerentanan tersebut muncul seiring kedekatan generasi milenial dengan internet maupun media sosial. Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan sinergitas dan terobosan guna mencegah penyebaran paham anti Pancasila tersebut. Penyebaran radikalisme yang cenderung senyap ini dinilai sejumlah pihak malah meresahkan. Alih-alih berkurang, perkembangannya justru makin meningkat dan mengkhawatirkan. Apalagi seiring melesatnya dunia digitalisasi yang makin membuat orang mudah untuk mengakses apapun melalui dunia maya. Radikalisme ini juga menjadi salah satu masalah yang sangat krusial dan perlu diwaspadai di Indonesia. Penganut paham ini, biasanya secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi menentang Pancasila sebagai…

Oleh : Imam Subadi (pengamat sosial politik) Keberadaan Front Pembela Islam (FPI) selalu identik dengan kegaduhan dan kekerasan. Narasi negatif Ormas tersebut muncul seiring banyaknya aksi main hakim sendiri hingga provokasi demonstrasi dengan tema yang mengada-ada . Pemerintah diminta tegas dalam menyikapi Ormas ini. Persatuan Alumni 212 atau PA 212 dan FPI telah menggelar demonstrasi di depan Bareskrim Polri pada Jumat 13/12/2019. Demo tersebut menuntut polisi untuk mengusut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarno Putri dan Ahmad Muwafiq alias Gus Muwafiq. Aksi tersebut seakan menggoreng sesuatu yang bernada penistaan Agama, namun terkesan seperti haus akan eksistensi jika…

Oleh: Dodik Prasetyo Pemerintah telah mengantisipasi berbagai hal jelang Natal dan Tahun Baru. Persiapan tersebut meliputi antisipasi teror, ketersediaan bahan pokok, hingga antisipasi kemacetan jelang liburan akhir tahun. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menjamin kelancaran Ibadah masyarakat dan kondusivitas jelang pergantian tahun. Pemerintah bergegas mengantisipasi sejumlah persoalan jelang Natal dan Tahun Baru. Berbagai insiden mulai dari yang sepele hingga yang paling ekstrim seperti peristiwa bom cukup menghebohkan dan menimbulkan trauma berkepanjangan turut menjadi perhatian Pemerintah. Meski sudah banyak pengamanan dikerahkan, kejadian tersebut masih saja terjadi dan bahkan menyasar Aparat Keamanan. Bukan pengamanannya yang kurang optimal, atau imbauan terkait hal ini…

Oleh : Putri Tiara Menjelang berakhirnya penerimaan dana perimbangan Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada tahun 2021 mendatang, wacana revisi UU Otsus Papua semakin mengemuka, namun diwarnai penolakan dari masyarakat Papua. Hal ini misalnya, pada tahun 2014 Alm. Oktavianus Pogau, wartawan dan aktivis yang mengamati pembahasan dan revisi UU Otsus Papua, mengatakan bahwa sebagian masyarakat Papua tidak menginginkan evaluasi UU Otsus Papua karena dianggap gagal, dan menawarkan dialog serta referendum sebagai penyelesaian permasalahan Papua (Berita Indonesia, 2014). Yang terbaru yaitu pada aksi unjuk rasa mahasiswa Papua dan Papua Barat di Istana Merdeka tanggal 28 Agustus 2019, penolakan terhadap Otsus disampaikan Korlap…

Oleh : Alfiansyah Kumalasari Penggunaan istilah khilafah Islamiyah dalam AD/ART Front Pembela Islam (FPI) memicu penolakan masyarakat dan terhambatnya perpanjangan izin Ormas yang sering merazia tersebut. Meskipun FPI telah menandatangani surat janji setia terhadap Pancasila dan tidak mau lagi mengulangi perbuatan melawan hukum, tetap saja hal tersebut perlu dikaji oleh Pemerintah. FPI memang telah menandatangani ikrar setia kepada Pancasila. Konkritnya, ikrar atau janji setia kepada Pancasila tidak hanya dilakukan diatas kertas saja, melainkan juga harus disertai perbuatan. Tapi siapa pula yang bisa menjamin jika dalam 5 tahun ke depan FPI tidak akan berulah, seperti mengganggu jemaat non muslim yang sedang…

Oleh: Abner Wanggai Situasi di Papua dan Papua Barat saat ini relatif aman dan kondusif. Situasi ini perlu terus dijaga mengingat Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus memprovokasi masyarakat untuk membuat kerusuhan. Padahal, warga Papua dan Papua Barat tegas menolak OPM dan ideologi separatisnya karena kelompok tersebut sering menyengsarakan masyarakat. Sebelumnya, Tim Patroli Siber Polri sempat mendeteksi adanya ajakan bernada provokatif OPM, terutama terkait peringatan HUT OPM 1 Desember 2019. Meski demikiana ajakan bernada provokasi tersebut tidaklah berdampak signifikan. Polisi juga terus menghimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi. Kenyataannya, masyarakat Papua maupun tokoh masyarakat Papua tidak terpengaruh oleh provokasi di media…

Beragam pemikiran tentang optimisme Indonesia pada masa mendatang, tentunya membutuhkan prakondisi yang harus segera diwujudkan sebagai pilar pendukung transformasi menuju Indonesia Maju kedepan, salah satunya melalui masifnya dukungan Warganet. Warganet diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya rasa optimisme bangsa dari berbagai narasi pemberitaan, opini dan konten-konten yang dapat mensukseskan berbagai program dan kebijakan pembangunan nasional, oleh karena itu Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) menggelar diskusi refleksi akhir tahun 2019 dengan tema “Refleksi Akhir Tahun: Warganet Menuju Indonesia Maju”. Acara ini akan digelar di Hotel Menteng I Kawasan Cikini Jakarta Pusat, Senin (16/12). Koordinator nasional FPMSI Hafyz Marshal selaku…

Oleh : Muhammad Zaki Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri merupakan pedoman untuk mencegah Aparatur Sipil Negara (ASN) terpapar radikalisme dan bukan kebijakan Islamophobia. Politisasi SKB 11 Menteri yang dikaitkan dengan Islamophobia merupakan cara berpikir sempit dan menganggap remeh ancaman nyata paham anti Pancasila.Rencana penerapan Surat Keterangan Bersama (SKB) 11 menteri tengah menuai kontroversi. Ada pihak-pihak yang menuduh keputusan ini ialah wujud dari Islamophobia. Lalu apa itu Islamophobia? Islamophobia secara singkat dapat diartikan sebagai bentuk ketakutan terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan Islam. Bisa dikatakan Islamophobia ini adalah ketakutan berlebihan yang tidak memiliki dasar berpikir yang kuat tentang Islam bahkan…

Oleh: Edi Jatmiko Kegiatan belajar mengajar pada homeschooling dinilai cukup rentan terpapar radikalisme. Hal ini mencuat pasca terjadinya Bom bunuh diri di Jawa Timur yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Diduga, orang tua memberlakukan homeschooling agar sang anak mampu dikendalikan. Basis Pendidikan anak sebetulnya ada pada orang tua. Semua yang berhubungan dengan buah hati tentunya akan dipilih secara maksimal. Hal ini akan memegang peranan atas tumbuh kembang anak termasuk pola pikir. Rentannya homeschooling yang dipilih orang tua guna mendidik anak kini mulai mencuat, pasca terjadinya bom bunuh diri di Jawa Timur beberapa waktu lalu yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Kegiatan indoktrinasi…