Author: Kata Indonesia

Pada hari Senin, di suatu musim dingin di Kota Baku, tepatnya di Boulevard Hotel tanggal 3 Februari 2020 lalu, Dubes Indonesia untuk Azerbaijan, Profl. Dr. H. Husnan Bey Fananie, Ma., mendapatkan penghargaan dari Azerbaijan Best Award 2019. Penghargaan yang ia raih, merupakan hasil keaktifannya dan Kedutaan Besar yang ia pimpin dalam dalam pengembangan kerjasama Azerbaijan-Indonesia di bidang Peradaban, Seni Budaya, Ekonomi dan Sosial. “Saya berterima kasih atas penghargaan yang kami dapatkan dari Azerbaijan Best Award ini, merupakan sebuah kehormatan bagi kami dari saudara-saudara kami di Azerbaijan,” ujarnya saat memberikan sambutan. Husnan juga mengharapkan, bahwa kedepannya akan selalu menjalin kerjasama dan…

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode keduanya ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam launching Agriculture War Room (AWR) di kantor Kementerian Pertanian. Luhut menceritakan isi perbincangannya dengan Prabowo beberapa waktu lalu. Di situ, kata Luhut, Prabowo cerita mengenai rasanya bekerja sebagai pembantu Jokowi selama tiga bulan terakhir. “Saya ketemu Pak Prabowo kemarin pagi, dia bilang ke saya, enak kerja sama dengan Pak Jokowi, nggak minta apa-apa. Pokoknya jangan ada yang korupsi,” ungkap Luhut di kantor Kementan, Jakarta, Selasa (4/2). Luhut lalu menimpali pernyataan Prabowo dengan sebuah petuah. Ia meminta…

Paska gangguan yang terjadi pada Senin siang, PLN telah berhasil menormalkan kelistrikan di wilayah Aceh secara bertahap sejak Senin (3/2) kemarin pukul 16.50 WIB, dan dinyatakan normal seluruhnya pada Selasa, 4 Februari 2020 ini. “Alhamdulillah listrik di Aceh sudah kembali normal keseluruhan pada hari ini (Selasa), pasokan listrik dari PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) Arun dan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Nagan Raya juga sudah sudah masuk ke sistem,” kata Manager Komunikasi PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Aceh, T Bahrul Halid. Sebelumnya sempat terjadi gangguan pada sistem transmisi 150 kV (kilo Volt) antara Binjai dan Pangkalan Brandan, Sumatera Utara…

Oleh: Zulkarnaen Pemerintah terus mempercepat realisasi pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Pemindahan Ibu Kota Negara tersebut diharapkan tidak hanya menciptakan pemerataan kesejahteraan, namun juga membangun kultur kerja dan sistem baru. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara resmi mengumumkan lokasi Ibu Kota Negara baru. Melalui rapat terbatas (ratas) pemerintah pada tanggal 29 April 2019 lalu, berdasarkan kajian-kajian yang telah dibuat oleh pemerintah, Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa, dari DKI Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Upaya pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia sudah dimulai…

Oleh: Nadya Hape Radikalisme merupakan virus yang dapat menjangkiti siapa saja, tidak terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah perlu tegas menyikapi hal tersebut, termasuk mendata ASN yang terpapar radikalisme, mengingat ASN merupakan ujung tombak pelayanan publik. Mengingat tugas mulia yang diemban oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), loyalitas terhadap Ideologi Pancasila merupakan kewajiban utama bagi seorang ASN. ASN tidak dibenarkan menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila, salah satunya paham radikal. Oleh karena itu, menjadi urgensi untuk mendata ASN terpapar radikalisme agar dapat dijadikan bahan untuk tindakan selanjutnya. ASN merujuk kepada bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan. Pegawai ASN terdiri dari…

Pemindahan Ibu Kota Negara Membangun Kultur Kerja dan Sistem Baru Oleh : Zulkarnaen Pemerintah terus mempercepat realisasi pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Pemindahan Ibu Kota Negara tersebut diharapkan tidak hanya menciptakan pemerataan kesejahteraan, namun juga membangun kultur kerja dan sistem baru. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara resmi mengumumkan lokasi Ibu Kota Negara baru. Melalui rapat terbatas (ratas) pemerintah pada tanggal 29 April 2019 lalu, berdasarkan kajian-kajian yang telah dibuat oleh pemerintah, Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa, dari DKI Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di…

Oleh: Karsa Abdillah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengesahkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Keempat RUU Omnibus Law tersebut adalah RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Masyarakat pun mendukung langkah tersebut karena diharapkan mampu mendongkrak investasi dan mempermudah pelayanan bagi publik. Indonesia sebagai negara berkembang sangat bergantung pada investasi. Pada tahun 2018, investasi menyumbang sebesar 32,3% dari total perekonomian Indonesia. Akan tetapi, pada 2019 tingkat pertumbuhan investasi di Indonesia dapat dibilang stagnan, yaitu hanya…

Oleh : Andry Jozih Pemerintah dan DPR terus mempercepat realisasi penyederhanaan regulasi melalui skema Omnibus Law. Penyederhanaan regulasi tersebut merupakan inovasi di bidang regulasi guna mempercepat transformasi ekonomi nasional di tengah pelemahan ekonomi global. Transformasi ekonomi disebut sebagai bagian dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Pemerintah menggulirkan sebuah inovasi besar untuk meningkatkan perekonomian Negara dengan Undang – Undang (UU) Omnibus Law yang merupakan aturan yang bisa sekaligus merevisi banyak UU apabila telah di matangkan oleh DPR RI. Pemerintah berupaya meringkas peraturan yang tumpang tindih melalui skema Omnibus Law diyakini mampu membawa perekonomian semakin baik dan kemajuan…

Oleh: Muhammad Husain Sanusi 21 Oktober 2019 lalu, saya diundang ke Pesantren Putri Al Mawaddah, Ponorogo, Jawa Timur, untuk menjadi saksi penyerahan wakaf pesantren Pimpinan KH Hasan Abdullah Sahal. Tak disangka hadir KH Salahudin Wahid atau biasa disebut Gus Solah yang ternyata juga menjadi saksi penyerawahan wakaf Pesantren Al Mawaddah yang telah resmi diwakafkan ke ummat. Sebelum penandatanganan wakaf tersebut, Gus Solah menyampaikan sambutan di depan keluarga besar Al-Mawaddah. Dalam sambutannya, Gus Solah menyampaikan fakta-fakta tentang dunia pesantren dan apa yang harus dilakukan di era yang sudah serba digital ini. Yang paling saya ingat dari pesan Gus Solah, menghadapi era…

Oleh: Alfisyah Kumalasari Pemerintah di bawah arahan Presiden Jokowi sedang melakukan finalisasi terobosan payung hukum Rancangan Undang-Undang (RUU) bernama Omnibus Law cipta lapangan kerja. RUU Omnibus Law merupakan upaya Pemerintah untuk memecahkan kebuntuan berbagai persoalan yang selama ini menghambat. Kehadiran RUU tersebut diharapkan mampu menghadirkan dampak positif bagi perekonomian nasional. Setiap tahun angkatan kerja baru bertambah sebanyak 2 Juta orang, dan Pemerintah mengupayakan pertumbuhan ekonomi 6% per tahun. Untuk itu dibutuhkan dana investasi sebesar Rp 4.800 Triliun karena dibutuhkan Rp 800 Triliun setiap 1% pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan Perluasan Lapangan Kerja yang memerlukan Investasi, dan upaya Perlindungan…

Oleh: Abner Wanggai Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) semakin terasa nyata. Pemindahan tersebut tidak hanya untuk merangsang pusat pertumbuhan ekonomi baru, namun juga memenuhi aspek ideologis bangsa yaitu keadilan sosial bagi masyarakat. Upaya pemindahan ibu kota baru bukanlah hal yang baru. Isu pemindahan ibu kota baru sudah ada sejak masa Presiden Soekarno hingga masa pemerintahan Presiden SBY. Berbagai daerah direncanakan akan menjadi lokasi ibu kota baru, namun hanya menjadi sebuah wacana. Barulah pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, rencana pemindahan ibu kota benar-benar terjadi. Ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara,…

Oleh: Agoes Abidin Masyarakat di sebagian wilayah di Indonesia, tengah bersiap-siap dalam menghadapi perayaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak) 2020. Kendati demikian, publik berharap agar pelaksanaan Pilkada 2020 dapat terbebas dari politik Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) serta berita keliru (hoax). Momen yang akan digelar pada 23 September mendatang, bakal berlangsung di 270 daerah, terdiri dari 3 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan Pilkada Serentak 27 Juni 2018 di 171 daerah, terdiri atas 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten. Penyelenggaraan pesta demokrasi, tentu saja tidak lepas dari potensi…