Listrik Aceh Kembali Normal

Paska gangguan yang terjadi pada Senin siang, PLN telah berhasil menormalkan kelistrikan di wilayah Aceh secara bertahap sejak Senin (3/2) kemarin pukul 16.50 WIB, dan dinyatakan normal seluruhnya pada Selasa, 4 Februari 2020 ini.

“Alhamdulillah listrik di Aceh sudah kembali normal keseluruhan pada hari ini (Selasa), pasokan listrik dari PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) Arun dan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Nagan Raya juga sudah sudah masuk ke sistem,” kata Manager Komunikasi PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Aceh, T Bahrul Halid.

Sebelumnya sempat terjadi gangguan pada sistem transmisi 150 kV (kilo Volt) antara Binjai dan Pangkalan Brandan, Sumatera Utara pada hari Senin (3/2), sejak terjadinya gangguan tersebut PLN terus melakukan upaya-upaya penormalan sistem kelistrikan. PLN UIW Aceh menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat di Aceh terkait padamnya listrik dan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami mohon maaf atas kejadian kemarin, kami juga memohon doa dan support kepada seluruh masyarakat agar kelistrikan kita tetap aman, semoga progres pekerjaan TOL Listrik Sumatera 275kV juga cepat terselesaikan sehingga kita kelistrikan semakin kuat demi meningkatkan pelayanan kami” tambahnya.

 

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025