Author: Kata Indonesia

Oleh: Edgar Fernandes Revitalisasi Monumen Nasional yang menjadi program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi polemik di masyarakat. Pemantiknya, proyek yang mulai dikerjakan sejak November 2019 ini belum mendapatkan izin alias ilegal, sehingga terpaksa harus dihentikan DPRD DKI. Penebangan pohon dan betonisasi dengan dalih revitalisasi Kawasan Monas tersebut merupakan bentuk kejahatan lingkungan. Revitalisasi Kawasan Monas yang diinisiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata banyak menabang pohon. Berdasarkan catatan Unit Pengelola Teknis (UPT) Monas, terdapat 191 pohon yang terdampak proyek revitalisasi di area selatan Monas. Sebanyak 7 pohon ditebang, 57 pohon dipindah ke area barat Monas, 14 pohon dipindah ke area…

Oleh : Kenia Putri Radikalisme masih menjadi ancaman nyata bagi bangsa dan negara. Penanganannya pun tidak dapat hanya bertumpu pada Pemerintah, namun juga harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat sehingga pencegahan paham radikal dapat dilaksanakan sedini mungkin. Presiden Jokowi menegaskan akan fokus terhadap penyelesaian persoalan radikalisme di Indonesia. Semakin lama radikalisme menjadi semakin cepat penyebarannya terutama melalui anak muda dan wanita yang notabene masih mencari jati diri dan memiliki keingintahuan kuat akan suatu hal. Belum lagi tempat penyebaran radikalisme yang paling subur berada di kalangan setingkat Universitas, dimana situasi tersebut merupakan waktu peralihan dari masa remaja ke dewasa dengan pemikiran…

Oleh : Abner Wanggai Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX di Papua diyakini mampu mempromosikan wilayah Papua dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dengan demikian, diperlukan sinergitas semua pihak dalam menyukseskan gelaran olah raga nasional tersebut. Gagasan awal dilaksanakannya Pekan Olahraga Nasional (PON) sebagai gelaran olahraga di Indonesia, salah satunya adalah untuk menggelorakan semangat dalam memupuk persaudaraan, dan persatuan guna membangun karakter bangsa melalui olahraga. Dalam sejarah perhelatannya, event olahraga nasional tersebut telah menjadi ajang lompatan anak bangsa dari berbagai daerah, menunjukkan prestasi untuk negeri agar dapat berprestasi di kancah Internasional dan mengharumkan nama bangsa. Sekarang ini, pelaksanaan PON telah berada…

Oleh : Andry Fahrozi Presiden Jokowi berkomitmen untuk menyederhakanan regulasi melalui skema Omnibus Law. Keberadaan Omnibus Law diyakini sebagai jalan menuju Indonesia maju karena mampu mempermudah sejumlah regulasi yang selama ini menghambat pembangunan. Omnibus Law menjadi sebuah diskursus baru bagi Indonesia. Adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melemparkan wacana mengenai Omnibus Law tatkala menyampaikan pidato pada pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019 yang lalu. Presiden Jokowi kembali mengungkapkan alasan pemerintah di balik pembentukan Omnibus Law. Menurutnya, ini dilakukannya guna memangkas dan menyederhanakan berbagai regulasi yang dinilai sudah terlalu banyak dan tumpang tindih, terdapat 8.451…

Oleh: Angga Raharja Pemerintahan telah resmi membubarkan Hizbut Tahrir seiring keinginan kuat kelompok tersebut untuk mendirikan negara Islam. Kendati demikian, gagasan khilafah disinyalir tidak serta merta mati seiring bubarnya Hizbut Tahrur. Masyarakat dan Pemerintah tidak boleh lengah terhadap penyebaran paham anti Pancasila tersebut karena mengancam eksistensi Pancasila . Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM secara resmi mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 19 Juli 2017. Langkah ini dianggap tepat mengingat Hibut Tahrir juga dibubarkan dan dianggap organisasi terlarang di 20 negara lain di dunia. Di Indonesia, HTI dinilai tidak menerapkan fungsi Ormas sesuai dengan Undang-Undang…

Oleh: Rahmat Siregar Penyederhanaan regulasi melalui pendekatan Omnibus Law dinilai mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, Omnibus Law akan mampu memperbaiki segala regulasi yang menghambat, sehingga pembangunan dapat segera terlaksana dan kesejahteraan rakyat dapat segera terwujud. Situasi ekonomi global saat ini masih belum kunjung membaik. Kecenderungan tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus melambat di beberapa negara dan berlanjutnya perang dagang AS-China dengan waktu lama. Dalam sebuah kesempatan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia harus bergerak cepat dalam menanggulangi resesi ekonomi seiring melambatnya perekonomian secara global. Pihaknya akan melakukan sejumlah pemangkasan regulasi-regulasi yang menghambat, guna menciptakan ekosistem dunia usaha yang akan…

Oleh: Zulkarnaen Pemerintah terus mempercepat realisasi pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Pemindahan Ibu Kota Negara merupakan upaya tegas Pemerintah untuk memeratakan Pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, memiliki 5 program prioritas, yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), keberlanjutan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan dan pemangkasan kendala-kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi dan yang terakhir adalah transformasi ekonomi. Jika melihat kelima program tesebut, semuanya fokus pada satu hal, Pembangunan. Pembangunan Indonesia tersebut juga meliputi unsur manusianya dari Sabang samapi Merauke, dari pulau Miangas hingga pulau Rote. Jokowi ingin membangun Indonesia melalui pembangunan infrastruktur…

Oleh: Alfiansyah Kumalasari Pemerintah berupaya menyederhanakan birokrasi yang selama dianggap gemuk. Selain mampu mempercepat pengambilan keputusan, penyederhanaan birokrasi dianggap mampu menghemat anggaran dan meningkatkan investasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki rencana untuk memangkas alur birokrasi pemerintahan dengan menyederhanakan tingkat eselon pejabat negara demi meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis dan investor. Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan rencana tersebut akan membantu upaya reformasi structural dan dapat berpengaruh positif terhadap postur belanja fiskal negara. Jika realisasi penyederhanaan birokrasi pemerintahan itu bisa memindahkan (relokasi) anggaran untuk belanja pegawai, menjadi anggaran untuk belanja modal sektor infrastruktur maupun sektor produktif…

Oleh : Zulkarnaen Penyederhanaan regulasi melalui skema Omnibus Law merupakan salah satu program prioritas Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf guna menggenjot perekonomian. Selain itu, Omnibus Law juga diyakini memberikan banyak manfaat bagi kelompok buruh, utamanya bagi yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). RUU Omnibus Law atau aturan ‘Sapu Jagat’ sudah hampir rampung. UU tersebut bakal merevisi, bahkan menghapus regulasi-regulasi yang hingga saat ini saling tumpeng tindih dari pusat hingga daerah. Tumpang tindih regulasi yang terjadi, sangat merugikan kelompok pekerja dan pengusaha karena terlalu berbelit-belit sehingga membawa banyak negatif, seperti misalnya, ribetnya pengurusan perizinan usaha hingga tidak jelasnya nasib kaum buruh apalagi yang terkena…

Era persaingan global, di mana negara-negara berkompetisi untuk memperoleh keunggulan, membutuhkan komitmen dan keberanian untuk melakukan riset dan inovasi. Melalui riset yang berkesinambungan dan melahirkan inovasi tersebut negara pada akhirnya akan mendapatkan keunggulan kompetitif. Dukungan terhadap hal itu harus diberikan dalam porsi yang lebih besar oleh seluruh pihak. Presiden Joko Widodo sendiri memandang bahwa tugas dan fungsi dukungan tersebut sudah selayaknya turut dibebankan kepada BUMN-BUMN. Menurutnya, di era sekarang ini, gerak BUMN semestinya tak lagi terbatas hanya pada kegiatan usaha atau produksi barang-barang dan layanan bernilai ekonomis, melainkan turut berperan dalam pengembangan riset dan inovasi yang dilakukan anak-anak bangsa. “BUMN…

Upaya Pemerintah dan DPR yang tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, sangat dibutuhkan untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang stagnan sekaligus mempercepat transformasi ekonomi. Demikian disampaikan Ketua Umum Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Humaidi kepada para awak media disela-sela diskusi bertema “Urgensi Omnibuas Law dalam Mempecepat Transformasi Ekonomi” di Sentral Hotel Jakarta, Kamis (30/1/2020). Dijelaskan, pada 2019 tingkat pertumbuhan investasi di Indonesia dapat dibilang stagnan, yaitu hanya berada pada batas bawah 5 persen. “Stagnansi investasi di Indonesia merupakan imbas dari sulitnya iklim investasi dan perizinan di Indonesia,” sambungnya. Berdasarkan realitas itulah, menurut Edi, Omnibus Law diharapkan…

Kementerian Agama akan menambah dua maskapai untuk pemberangkatan jemaah haji tahun 2020. Menteri Agama, Fachrul Razi memastikan dua maskapai tersebut adalah Citilink dan Flynas. “Tahun ini, pesawat kita buat variasi penerbangannya. Kalau dulu, Garuda Indonesia dan Saudia, sekarang kita tambah Citilink dengan Flynas. Sehingga, dengan demikian, kita masih bisa lebih bersaing harganya,” kata Fachrul dalam Rakernas Kementerian Agama di Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020). Menurutnya, jajaran Kemenag berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan layanan bagi umat beragama, termasuk urusan haji. “Masalah haji ini sangat luar biasa kemajuannya yang dilakukan oleh teman-teman di Kemenag ini. Saya sangat senang sekali. Misalnya penerbangan sekarang bukan…