Oleh: Alfiansyah Kumalasari
Pemerintah berupaya menyederhanakan birokrasi yang selama dianggap gemuk. Selain mampu mempercepat pengambilan keputusan, penyederhanaan birokrasi dianggap mampu menghemat anggaran dan meningkatkan investasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki rencana untuk memangkas alur birokrasi pemerintahan dengan menyederhanakan tingkat eselon pejabat negara demi meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis dan investor. Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan rencana tersebut akan membantu upaya reformasi structural dan dapat berpengaruh positif terhadap postur belanja fiskal negara.
Jika realisasi penyederhanaan birokrasi pemerintahan itu bisa memindahkan (relokasi) anggaran untuk belanja pegawai, menjadi anggaran untuk belanja modal sektor infrastruktur maupun sektor produktif lain. Belanja pegawai memiliki porsi sebesar 26 persen dari total belanja Kementerian dan Lembaga. Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikkannya berjanji akan memangkas jumlah eselon di pemerintahan. Hal itu bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi. “Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong,” kata Jokowi.
Saat ini jumlah eselon sudah terlalu banyak dengan empat level eselon dalam jabatan struktural di pemerintahan. Untuk itu, Jokowi akan memangkas hanya menjadi dua eselon Nantinya jabatan itu akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keadilan dan kompetensi. Dalam pidato Visi Indonesia di Sentul, Presiden Jokowi minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” tuturnya. Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.
Selain itu, penyederhanaan birokrasi merupakan upaya untuk meminimalisir hambatan dalam pelayanan publik karena adanya peraturan yang saling tumpang tindih dan tidak efektif. jika ada sebuah institusi atau lembaga dengan banyak pintu, lalu untuk mendapatkan sebuah sertifikat, maka tidak hanya satu pintu yang dilalui. Jika ada dokumen yang salah maka harus direvisi di beberapa level dan harus melalui prosedur lainnya, Mungkin seperti itulah gambaran singkat terkait dengan birokrasi yang ada di pemerintahan.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat investasi karena banyaknya prosedur yang harus dilalui sehingga menjadi pertimbangan negatif para investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mempercepat penyederhanaan birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mendorong seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dan konkret.
Penyederhanaan Birokrasi tentu merupakan sesuatu yang penting, agar urusan yang berkaitan dengan surat-menyurat termasuk pengajuan perijinan itu bisa lebih cepat dan tidak berbelit-belit hingga bisa mencapai empat bulan. Langkah-langkah tersebut harus didukung karena rencana penyederhanaan birokrasi ini karena hal ini bertujuan untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik dan juga dapat mempercepat pengambilan keputusan oleh para pengambil kebijakan.
