Author: Kata Indonesia

Oleh: Rahmat Siregar Presiden Jokowi terus berupaya menyederhanakan regulasi melalui skema Omnibus Law. Penyederhanaan regulasi tersebut ditempuh guna mewujudkan visi besar untuk menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif dan responsif. Omnibus Law memang sesuatu yang bisa dibilang baru, pembahasan hal tersebut muncul diberbagai media ketika Presiden Joko Widodo memberikan instruksinya dalam sidang kabinet kepada jajaran kementerian / Lembaga untuk memangkas 42 ribu aturan yang dinilai menghambat investasi. Tentu kita semua tahu bahwa salah satu yang menjadi permasalahan dalam menumbuhkan investasi di Indonesia adalah adanya regulasi yang saling tumpang tindih. Omnibus Law merupakan suatu rancangan undang-undang yang mengandung lebih dari satu…

Oleh: Abner Wanggai Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf terus mempercepat proses pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Pemindahan Ibu Kota Negara tersebut merupakan cermin kepedulian Pemerintah terhadap Pemerataan. Kita semua tahu bahwa selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa. Jika hal tersebut dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya upaya serius, maka ketimpangan akan semakin parah. Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan merupakan solusi yang bijak untuk mengurangi masalah di Jakarta, seperti persoalan kemacetan. Selain itu masih banyak juga permasalahan lainnya seperti jumlah penduduk, hingga…

Oleh: Alfisyah Kumalasari Penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi di periode kedua kepemimpinannya. Penyederhanaan regulasi di berbagai sektor diyakini mampu meningkatkan profesionalitas ASN dan mewujudkan postur Pemerintahan berkelas dunia. Presiden RI Joko Widodo menegaskan, di pemerintahan yang ia jalankan pada periode keduanya tidak boleh ada segala macam kelambatan. Ia menginginkan adanya percepatan dalam segala hal. Untuk percepatan penyederhanaan birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mendorong seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dan konkret. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB nomor 384, 390 dan 391 Tahun 2019 yang ditujukan kepada…

Oleh: Rebecca Marian Pekan Olahraga Nasional (PON) adalah perhelatan multievent olahraga terbesar di Indonesia, multievent ini diikuti oleh seluruh provinsi yang ada di seluruh tanah air, semua atlet berlomba-lomba untuk bisa menyumbangkan medali bagi daerahnya. Tahun ini, pelaksanaan PON berada di Provinsi Papua, Pemerintah telah melakukan berbagai persiapan seperti membangun venue yang akan menjadi arena perlombaan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus menyelesaikan pembangunan empat venue olahraga yang mendukung pelaksanaan PON XX di Papua. Pembangunan keempat arena olahraga ini dilakukan di Kabupaten Jayapura, yakni venue Aquatic dan ISTORA Papua Bangkit di Kawasan Olahraga…

Kedatangan H. Abdul Ghafur As’ud diisambut hangat oleh santri Darunnajah, pada Selasa (28/1). Pria yang dahulu pernah mengenyam pendidikan di Darunnajah tersebut memang akhir-akhir ini santer terdengar di media-media nasional. Pasalnya ia menjadi Bupati muda di Penajam, Paser Utara. Salah satu kabupaten bakal calon ibukota baru di Kalimantan. Kedatanganya ini sangat menginspirasi para santri Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami. Bagaimana tidak, dalam sambutannya ia bercerita tentang kehidupannya semasa dia menuntut ilmu di awal tahun 2000-an tersebut. Di hadapan ribuan santri dan guru, Ghafur juga menceritakan bagaimana dirinya bisa membentuk karakter dan kemandirian hingga menjadi seperti saat ini. Kiprahnya di dunia bisnis…

Insan media di Solo menggelar diskusi bertajuk “Peran Media Mengawal Kebijakan Pemerintah Tanpa Hoax: Upaya Mensukseskan Pembangunan Nasional 5 Tahun Kedepan”. Acara ini berlangsung di Resto Ndalem Limasan, Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (28/1/2020) siang. Dalam diskusi ini, ketua panitia Hafyz mengajak seluruh komponen masyarakat, khususnya insan media mengawal berbagai.kebijakan pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia maju. “Harapannya Insan media bisa menjadi garda terdepan dalam mensukseskan berbagai kebijakan pembangunan nasional, dengan terus menebar konten berita positif yang dapat menumbuhkan optimisme bangsa,” ujar Hafyz. Sementara itu di tempat yang sama, Redaktur Tribunnews Husen Sanusi menuturkan, media juga harus berperan dalam mewujudkan Indonesia…

Oleh : Nellie Pattymahu Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf bersama DPR terus mematangkan konsep pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa. Perpindahan Ibu Kota Negara diyakini mampu menstimulus pusat ekonomi baru dan meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah lain di Indonesia. Ibu kota negara selain menjadi pusat pemerintahan, juga merupakan etalase Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi negara-negara luar. Sudah 59 tahun sejak Peraturan Presiden No 2 tahun 1961, Jakarta menjadi ibu kota negara. Sejak itu Jakarta terus berkembang dari pusat pemerintahanan hingga saat ini menjadi pusat ekonomi dan kota metropolitan. Jakarta menjadi etalase Indonesia bagi dunia. Akan tetapi sejak beberapa tahun terakhir, Jakarta sebagai ibu…

Upaya Pemerintah Indonesia dan DPR yang tengah menggodok RUU Omnibus Law mendapat apresiasi dan dukungan dari Kaukus Muda Indonesia (KMI). Omnibus Law dinilai KMI sangat dibutuhkan untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang stagnan. “Pada 2019 tingkat pertumbuhan investasi di Indonesia dapat dibilang stagnan, yaitu hanya berada pada batas bawah 5%.” ujar Ketua KMI Edi Homaidi kepada wartawan, Senin (27/1/2020). “Stagnansi investasi di Indonesia merupakan imbas dari sulitnya iklim investasi dan perizinan di Indonesia,” sambung Edi. Berdasarkan realitas itulah, kata Edi, Omnibus Law diharapkan menarik investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Hal ini tentu akan meningkatkan laju pertumbuhan…

Berbagai elemen pegiat media sosial Kota Cirebon dan Jawa Barat yang tergabung dalam Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) menggelar kegiatan kreatif dalam bentuk kampanye literasi di kawasan Car Free Day (CFD), di Jl Stadion Bima, Kota Cirebon, guna ajak masyarakat menyebarkan konten narasi positif di sosial media untuk sukseskan berbagai kebijakan nasional menuju Indonesia Maju Minggu (26/1/2020). Dalam kampanye aksinya, mereka mengajak para pengunjung CFD Kota Cirebon untuk melawan hoax dan memperkokoh perdamaian demi suksesnya berbagai kebijakan pembangunan nasional yang saat ini gencar dilaksanakan. “Forum Pegiat Media Sosial menyerukan agar seluruh masyarakat Indonesia dan warganet agar terus bergandengan…

Oleh : Alfisyah Kumalasari Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf terus berkomitmen mewujudkan penyederhanaan birokrasi. Selain bertujuan mempercepat pengambilan keputusan dan menghemat anggaran, penyederhanaan birokrasi juga mampu mewujudkan pola Pemerintahan berkelas dunia. Pada masa sebelum reformasi dilakukan, aparatur atau SDM birokrasi banyak yang tidak berkompeten di bidang pekerjaan dan tidak profesional karena praktik-praktik nepotisme.Birokrasi menjadi gemuk karena harus menampung sanak saudara dan keluarga para pejabat atau penguasa dalam birokrasi. Rendahnya mutu aparatur atau SDM birokrasi kala itu bisa dilihat dari beberapa indikator seperti kemampuan pelayanan yang tidak optimal, dimana sebagian besar waktu tidak digunakan secara produktif, dan belum optimalnya peran-peran dalam menemukan terrobosan dalam…

Media massa memiliki peran strategis dan tanggung jawab guna merespons isu-isu yang hangat diperbincangkan khalayak masyarakat, karena selain memiliki fungsi kontrol dan penyeimbang , media juga juga harus menjadi pelayan publik guna memberikan edukasi dan literasi untuk menekan maraknya peredaran hoax yang makin masif di tengah-tengah masyarakat sehingga menghambat lahirnya optimisme masyarakat dan semangat memajukan bangsa, apalagi disaat vangsa ini sedang gencar melakukan pembangunan nasional. Menyikapi hal tersebut, kalangan insan media Solo bersama Kataindonesia akan menggelar Diskusi bertajuk “Peran Media Mengawal Kebijakan Pemerintah Tanpa Hoax: Sebagai Upaya Mensukseskan Pembangunan Nasional 5 Tahun Kedepan” di Ndalem Limasan, Jl Blewah XVI, Karangasem, Surakarta,…

Oleh : Yeremia Kogoya Pemerintah terus menggodok skema pemindahan Ibu Kota Negara. Selain untuk mengurangi kepadatan Jakarta, pemindahan Ibu Kota Negara diperlukan untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara saat ini sudah sangat mendesak. Hal tersebut karena ada pertimbangan bahwa beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sekaligus sudah sangat membebani. Sehingga pemerintah tidak ingin membuat beban berat tersebut bertambah dan terus-menerus ditanggung oleh Provinsi Jakarta. Atas dasar itulah, mantan walikota Surakarta tersebut memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Tentu saja keputusan yang diambil tersebut…