Author: Kata Indonesia

Oleh : Reza Pahlevi BEM UI sedang viral karena mengkritik Presiden habis-habisan. Publik otomatis kaget karena tidak ada angin tidak ada hujan, mereka langsung memberi pernyataan keras terhadap Presiden Jokowi. Lantas ada dugaan bahwa ada kelompok yang menunggangi BEM, agar melancarkan kritik dan menyerang RI-1. Indonesia adalah negara demokrasi dan sejak orde baru tumbang, masyarakat menikmati euforia dalam menyatakan pendapat. Penyebabnya karena dulu mereka benar-benar takut untuk bersuara, karena ancaman petrus atau yang lain. Sedangkan sekarang sudah diperbolehkan. Namun sayangnya kegembiraan masyarakat untuk berbicara di depan umum sudah kebablasan, seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI.…

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat PLN untuk terus membangun infrastruktur kelistrikan di Tanah Air. Kali ini, PLN melalui Unit Induk Pembangkitan Jawa Bagian Barat (UIP JBB) telah berhasil menyelesaikan 14 proyek infrastruktur kelistrikan strategis hingga semester I-2021. Keberhasilan penyelesaian proyek-proyek ini akan memperkuat sistem kelistrikan dan memenuhi kebutuhan listrik di wilayah DKI Jakarta, Banten dan sebagian Jawa Barat. Seluruh proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp 12,43 Triliun. General Manager PLN UIP Jawa Bagian Barat, Ratnasari Sjamsuddin mengungkapkan, penyelesaian 14 proyek infrastruktur kelistrikan ini akan meningkatkan mutu layanan hingga meminimalisir adanya pemadaman listrik. “Seluruh proyek ini bertujuan mendukung pasokan daya…

Pembinaan Komunikasi Sosial Cegah Tangkal Radikalisme/Separatisme diadakan Korem 041/Gamas di Balai Prajurit 041/Gamas, Senin (28/6). Kegiatan yang bertemakan “Meneguhkan Toleransi Mencegah Radikalisme/Separatisme” ini mengundang beberapa pihak dan juga stack holder. Hadir menjadi salah satu narasumber Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Bengkulu DR H Zahdi Taher M.HI. Dalam materinya Kakanwil menyampaikan pentingnya sebuah perbedaan, karena dengan perbedaan itu hidup menjadi lebih indah dan berwarna. “Dengan perbedaan yang ada, seharusnya meningkatkan toleransi antar masyarakat. Terutama di Indonesia, kita hidup sangat plural dengan beragam suku, budaya, agama, dan adat istiadat,” ujar Zahdi.

Dalam rangka membentuk karakter generasi muda millennial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Probolinggo menggelar penanggulangan faham radikalisme, terorisme dan bahaya narkoba, Senin (28/06). Untuk menghindari terjadinya kerumunan di masa pandemi Covid-19, kegiatan ini dilaksanakan di 2 lokasi yang berbeda. Yakni, KPRI Satpa Tongas dan KPRI Kopi Semi Kuripan dengan peserta terdiri dari pengurus Karang Taruna, PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Probolinggo serta PC 1320 FKPPI Probolinggo. Selama kegiatan ini para peserta mendapatkan materi tentang bahaya radikalisme dan terorisme dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kabupaten Probolinggo serta bahaya narkoba dari Polres Probolinggo. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo,…

Oleh : Zakaria Jagat maya kembali heboh karena BEM UI menuduh Presiden Jokowi hanya lip service. Pernyataan ini tidak berdasar karena ia tidak membuat kajian terlebih dahulu. Pihak BEM harap berhati-hati saat mengeluarkan statement, karena bisa berujung fitnah dan akhirnya tersandung kasus UU ITE. Presiden Jokowi yang menjabat 2 periode, sering dipuji sebagai sosok yang humanis dan pro rakyat. Namun anehnya, ada saja yang berkomentar negatif, entah apa alasannya. Mahasiswa yang bergabung dalam BEM UI tiba-tiba mengkritik di media sosial, dan menyebut bahwa Presiden Jokowi hanya lip service karena ada janji yang belum direalisasikan. Pernyataan ini tentu langsung menghebohkan dunia…

Oleh : Ferdiansyah Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dikeluarkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. PPKM bukan pelarangan melainkan pembatasan kegiatan masyarakat, kegiatan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kini harus di batasi seperti di kantor, restoran, tempat ibadah, dan bahkan pelarangan mudik Lebaran Idul Fitri. Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun membuat semua negara di dunia ini menjadikan harus siap bekerja didalam tekanan yang luar biasa. Virus yang mematikan ini membuat negara harus beradaptasi dengan kondisi yang begitu mencengangkan ini. Dalam hal melakukak kegiatan sehari-hari…

Oleh: Sabby Kosaay TNI/Polri hadir untuk menjaga perdamaian di Papua dari gangguan Kelompok Separatis dan Teroris (KST). Masyarakat pun mendukung penambahan keberadaan Aparat Keamanan (Apkam) di Papua yang masih rawan akan ancaman kekerasan kelompok tersebut.Kelompok separatis dan teroris masih saja menjadi ancaman terbesar bagi masyarakat Papua. Sudah menjadi rahasia umum, jika KST tidak segan untuk menembak dan membunuh dengan kejam, padahal yang dihadapi hanya warga sipil biasa. Hal ini membuat situasi di Bumi Cendrawasih jadi kurang kondusif, karena masyarakat merasa waswas ketika beraktivitas di luar rumah. Untuk menjaga perdamaian di Papua, maka ada penambahan jumlah pasukan TNI dan Polri, yang…

Oleh : Abdul Syukur Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN berbuntut panjang, karena ada yang melapor ke Komnas HAM. Publik pun bertanya tujuan dan urgensi Komnas HAM dalam urusan alih status pegawai KPK karena masih banyak kasus HAM yang belum terselesaikan seperti tindakan keji teroris di Poso maupun di Papua. Aparatur sipil negara adalah pekerjaan yang diidam-idamkan oleh banyak orang karena akan mendapat uang pensiun dan gajinya cukup tinggi. Tak heran pegawai KPK senang ketika diangkat jadi ASN. Akan tetapi mereka tentu harus menjalani tes wawasan kebangsaan sebagai syarat agar diangkat jadi ASN. Para pegawai KPK yang tidak lolos TWK…

Oleh : Suharso Jumlah pasien Covid-19 yang naik terus membuat status Indonesia menjadi diserang lonjakan kasus positif. Pasalnya, pasien covid lebih tinggi daripada tahun lalu. Oleh karena itu, jika ingin selamat dari Covid-19, maka tidak ada pilihan lain kecuali menaati protokol kesehatan 5M dan mengikuti program vaksinasi nasional. Pandemi belum juga berakhir dan keadaan jadi makin parah. Baru saja minggu lalu pasien Covid-19 12.000 per orang, saat ini sudah naik jadi 21.342 kasus. Bahkan di DKI Jakarta per hari ada lebih dari 9.000 orang yang kena Covid-19. Lonjakan ini tentu memusingkan karena RS penuh oleh pasien covid, sementara yang isolasi…

Pemerintah senantiasa optimis dalam melakukan transformasi ekonomi, khususnya untuk mencapai visi “Indonesia Maju 2045”. Walaupun di tengah wabah pandemi Covid-19, namun upaya untuk mewujudkan hal tersebut tetap berjalan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satunya telah diwujudkan pemerintah dengan merilis Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Dalam hal ini pun (Cipta Kerja), Indonesia mendapatkan dukungan dari beberapa lembaga ekonomi internasional, salah satunya World Bank (Bank Dunia),” kata Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis yang diterima RRI.co.id, Rabu (23/6/2021). Ia menambahkan, kerja sama antara Indonesia dan World Bank telah berjalan selama enam dekade dan menjadi salah satu yang paling signifikan dalam hal…

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjabarkan ihwal adanya pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikatakan Bima bahwa TWK merupakan hasil dari keputusan bersama. Ide TWK tidak muncul dari satu pihak tertentu melainkan dari sebuah diskusi bersama. “TWK ini tidak dimunculkan oleh satu orang, ini merupakan diskusi dari rapat tim untuk buat Perkom, kenapa ada nama wawasan kebangsaan karena mengacu pada UU, dan kemudian BKN dapat mandat untuk melaksanakan TWK, ” ujar Bima di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (22/6/2021). Bima tidak menjelaskan secara rinci apakah Perkom yang dia sebut adalah Peraturan Komisi…

Tes wawasan kebangsaan masih saja menjadi polemik bagi beberapa pihak. Padahal seharusnya TWK sudah tak dipermasalahkan lagi, karena tidak akan mengubah keputusan KPK sama sekali. Lebih baik masyarakat mendukung KPK untuk tetap memberantas korupsi dan menyelamatkan uang negara. Saat para pegawai KPK akan diangkat jadi aparatur sipil negara dan harus mengerjakan tes wawasan kebangsaan, maka ada yang terkejut. Padahal KPK sebagai lembaga antirasuah adalah lembaga resmi di bawah negara, sehingga wajar jika pegawainya diangkat jadi abdi negara. Selain itu, pengangkatan mereka juga memiliki payung hukum yang kuat, yakni UU KPK. Namun polemik tentang TWK masih saja bergulir dengan kencang. Ada…