Tes wawasan kebangsaan masih saja menjadi polemik bagi beberapa pihak. Padahal seharusnya TWK sudah tak dipermasalahkan lagi, karena tidak akan mengubah keputusan KPK sama sekali. Lebih baik masyarakat mendukung KPK untuk tetap memberantas korupsi dan menyelamatkan uang negara.
Saat para pegawai KPK akan diangkat jadi aparatur sipil negara dan harus mengerjakan tes wawasan kebangsaan, maka ada yang terkejut. Padahal KPK sebagai lembaga antirasuah adalah lembaga resmi di bawah negara, sehingga wajar jika pegawainya diangkat jadi abdi negara. Selain itu, pengangkatan mereka juga memiliki payung hukum yang kuat, yakni UU KPK.
Hendardi, Ketua Setara Institute meminta KPK untuk mengabaikan polemik tentang TWK. Lebih baik mereka fokus bekerja untuk memberantas korupsi di tanah air. Karena PR KPK masih banyak. Dalam artian, banyak sekali kasus yang harus diselesaikan dan rencana operasi tangkap tangan (OTT), sehingga lebih baik fokus menatap ke depan dan tak menghiraukan ocehan orang nyinyir.
Jika ada pegawai yang terpengaruh oleh polemik TWK, maka dikhawatirkan ia akan baper dan berpengaruh pada kinerjanya. Padahal kerja KPK sangat berat dan tidak boleh kena tekanan psikologis yang tinggi dari pihak luar. Jika polemik TWK tidak kunjung selesai, maka takutnya para pegawai akan depresi lalu izin sakit karena psikomatis. Hal ini amat merugikan karena kinerja KPK jadi berkurang.
Tugas KPK amat mulia demi menyelamatkan uang negara, dan kita harus mendukung mereka, bukannya mencela dan mempermasalahkan materi TWK. Lebih baik gunakan lidah untuk berkata hal-hal yang baik. Bukannya menuduh dan memfitnah bahwa tes ini memiliki modus tertentu dan ada kepentingan politik yang bermain di belakangnya.
Lebih baik biarkan KPK menjadi lembaga antirasuah yang bekerja dengan trengginas dan rajin untuk memberantas tiap tindak pidana korupsi di Indonesia. Walau para pegawainya sudah diangkat jadi ASN, mereka masih boleh untuk melakukan operasi tangkap tangan. sehingga kinerja KPK tidak akan berkurang sama sekali.
Kita wajib mendukung KPK agar menjadi lembaga anti korupsi yang bekerja keras untuk menangkap tikus-tikus berdasi alias para koruptor nakal yang nekat menggondol uang negara. Jika ada koruptor, maka rakyat yang dirugikan, karena uang hasil pajak malah disalahgunakan oleh mereka. Oleh karena itu, KPK wajib di-support, bukan dicela sana-sini.
Jika ada yang masih berpolemik tentang tes wawasan kebangsaan maka ia bagai berjalan mundur, karena ujiannya sudah lama selesai. Proses penilaian juga sangat objektif dan para asesor bekerja dengan profesional. Sehingga mustahil ada kongkalingkong antara asesor, pembuat materi tes, dengan para petinggi KPK.
Sudahi saja polemik tentang TWK dan lebih baik fokus pada jadwal penyelidikan kasus korupsi dan rencana OTT yang berikutnya. Jika ada yang masih mempermasalahkannya, maka ia bisa kena UU ITE, karena berkoar-kora di media sosial dan secara tidak langsung menjelek-jelekkan pemerintah. Karena KPK adalah lembaga di bawah pemerintah.
