Keren, PLN Tuntaskan 14 Proyek Kelistrikan Strategis di Jawa Bagian Barat

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat PLN untuk terus membangun infrastruktur kelistrikan di Tanah Air. Kali ini, PLN melalui Unit Induk Pembangkitan Jawa Bagian Barat (UIP JBB) telah berhasil menyelesaikan 14 proyek infrastruktur kelistrikan strategis hingga semester I-2021.

Keberhasilan penyelesaian proyek-proyek ini akan memperkuat sistem kelistrikan dan memenuhi kebutuhan listrik di wilayah DKI Jakarta, Banten dan sebagian Jawa Barat. Seluruh proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp 12,43 Triliun.

General Manager PLN UIP Jawa Bagian Barat, Ratnasari Sjamsuddin mengungkapkan, penyelesaian 14 proyek infrastruktur kelistrikan ini akan meningkatkan mutu layanan hingga meminimalisir adanya pemadaman listrik.

“Seluruh proyek ini bertujuan mendukung pasokan daya listrik hingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat,” kata Ratnasari.

Tak hanya itu, lanjut dia, sebagian besar proyek strategis ini juga sangat berdampak besar pada sentra ekonomi dan bisnis di Jawa Bagian Barat. “Juga untuk mendukung program Pemerintah seperti _Mass Rapid Transit (MRT)_ fase 2, perluasan bandara Soekarno Hatta, juga menyokong aktivitas masyarakat serta industri,” ungkapnya.

Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan pun juga dihadapi PLN UIP JBB. Lokasi yang sebagian berada di tengah perkotaan padat penduduk, mengharuskan PLN UIP JBB ekstra hati-hati demi tidak mengganggu mobilitas. Di sisi lain, ada pula proyek yang dikerjakan di wilayah cukup terpencil, sehingga akses material untuk ke lokasi pun menjadi tantangan tersendiri.

“Namun, dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal ditambah penggunaan teknologi yang mumpuni, membuat proyek tersebut berhasil selesai dengan aman,” terang Ratnasari.

*Penyelesaian 2 Proyek PLTU*

Sementara itu dari sisi pembangkitan, PLN UIP JBB telah melaksanakan _boiler first firing_ PLTU Lontar Extension Unit 4 pada awal Juni. Tahapan awal ini akan digunakan untuk membersihkan saluran pipa uap atau _steam blow,_ sampai kualitas uap bersih sebelum akhirnya masuk ke turbin. Tercatat, progres penyelesaian PLTU Lontar Extension mencapai 97,18%.

“Direncanakan bisa beroperasi secara komersial  _(Commercial Operation Date/COD)_ pada akhir tahun 2021,” ujar Ratnasari.

Di sisi lain, PLN UIP JBB juga mencatat keberhasilan penyelesaian proyek PLTGU Muara Karang Peaker CCPP (400-500) MW pada awal Juni. Proyek ini dinyatakan selesai dengan resminya pelaksanaan _COD Steam Turbine_ (ST) #3.0 sebesar 171 MW.

Target COD pada kontrak adalah 7 Juli 2021, namun PLN UIP JBB berhasil merealisasikannya lebih cepat satu bulan.

“Penyelesaian proyek ini akan memberikan manfaat besar bagi pasokan listrik dan keandalan sistem Jawa – Bali, khususnya DKI Jakarta,” lanjut Ratnasari.

Pelaksanaan COD ini menyusul keberhasilan pencapaian _milestone Performance Test Steam Turbine_ pada bulan April, dan _ST First Synchronization_ yang dilaksanakan pada Maret lalu.

Memasuki tahun kedua pandemi, sejumlah proyek sempat diterpa berbagai masalah. Seperti adanya pengetatan peraturan keluar dan masuk Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing.

PLN UIP JBB berupaya mengoptimalkan pekerjaan yang bisa dilakukan dalam format _virtual,_ seperti supervisi secara _online_ dari engineer di negara asal masing-masing, terkait dengan _warranty equipment._

“Semoga kerja keras kami di enam bulan pertama 2021 ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, serta ikut mendukung roda perekonomian Indonesia,” pungkas Ratnasari.

Lengkapnya, berikut 14 proyek strategis yang berhasil diselesaikan PLN UIP JBB selama semester I 2021:

*A. Gardu Induk*
1. GIS 150 kV Gambir Lama II;
2. GI 150 kV Tangerang Baru II;
3. GIS Kandang Sapi Ext (Arah Plumpang)
4. Ext 2 Line Bay GIS 150 kV Antasari
5. GI 150 kV Multi Nabati Asahan (MNA)

*B. Transmisi*
1. SKTT 150 kV Gambir Lama II – Incomer;
2. SKTT 150 kV Plumpang – Kandang Sapi;
3. SKTET 500 kV Suralaya Lama – Suralaya Baru;
4. SUTT 150 kV Lontar- Tangerang Baru II;
5. SUTT 150 kV Tangerang Baru II – Incomer (Balaraja – Suvarna);
6. SKTT CSW II/Antasari – Incomer (Duren Tiga – Kemang);
7. SUTT 150 kV MNA Incomer Arah Serang Sirkit 2.

*C. Pembangkit*
1. Boiler First Firing PLTU Lontar Extension Unit #4;
2. Commercial Operation Date (COD) Steam Turbine #3 PLTGU Muara Karang Peaker CCPP (400 – 500) MW.

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By 0

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

All Rights Reserved © 2025