Author: Kata Indonesia

KHL Jadi Standar Baru UMP, Pemerintah Upayakan Keadilan bagi Pekerja Oleh: Sherly Aneta Lubis Pemerintah mengubah arah kebijakan pengupahan nasional dengan menjadikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai standar utama penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Langkah tersebut menandai fase baru reformasi pengupahan yang lebih berpihak pada realitas hidup pekerja, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadirkan keadilan sosial yang lebih substantif bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja. Peralihan tersebut bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan respons atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023 yang menegaskan pentingnya keadilan dalam sistem pengupahan. Pemerintah tidak lagi…

Read More

Sekolah Rakyat Disorot di Forum Internasional, Pemerintah Tekankan Peran Kepala Daerah Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan merupakan kunci utama bagi keberhasilan suatu bangsa. Hal tersebut disampaikan Presiden saat berbicara dalam forum UK-Indonesia Education. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan berbagai kebijakan pendidikan nasional yang tengah dijalankan pemerintah. Salah satunya pembangunan Sekolah Rakyat untuk keluarga tidak mampu. “Saya yakin pendidikan adalah kunci keberhasilan suatu bangsa. Untuk menjadi bangsa yang sukses, kita harus memiliki pendidikan terbaik yang dapat dicapai. Itulah keyakinan saya,” ucap Presiden Prabowo. Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah telah membangun dan mengoperasikan 166 Sekolah Rakyat. “Mungkin mereka bukan yang…

Read More

MBG Berbasis Petani Lokal, Gizi yang Menggerakkan Ekonomi Rakyat Oleh: Dhita Karuniawati Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu terobosan kebijakan sosial yang dirancang untuk menjawab dua persoalan mendasar bangsa Indonesia sekaligus, yakni peningkatan kualitas gizi masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat. Ketika program ini diimplementasikan dengan pendekatan berbasis petani dan produsen pangan lokal, MBG tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan hak dasar anak dan kelompok rentan atas pangan bergizi, tetapi juga bertransformasi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis petani lokal dalam MBG menempatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha mikro pangan sebagai bagian inti dari rantai pasok.…

Read More

Dukungan Kepala Daerah Penentu Keberhasilan Sekolah Rakyat Oleh: Bara Winath Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah sebagai bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan nasional menempatkan peran kepala daerah sebagai aktor kunci di lapangan. Program ini tidak hanya menghadirkan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, tetapi juga menjadi instrumen terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh komitmen, integritas, dan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan mandat yang telah dirancang pemerintah pusat. Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar sebagai institusi pendidikan alternatif, melainkan sebagai miniatur kebijakan sosial yang menyatukan…

Read More

Mengapresiasi Komitmen Pemerintah Jaga Surplus dan Stabilitas Harga Pangan Nasional Oleh: Fena Widyanti Pemerintah menunjukkan optimisme kuat dalam menjaga surplus pangan nasional menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, termasuk Ramadan 2026. Langkah antisipatif terus diperkuat untuk memastikan pasokan pangan tetap aman dan harga terkendali di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Stabilitas pangan menjadi perhatian utama karena berhubungan langsung dengan daya beli, inflasi, dan ketenangan sosial. Pemerintah menempatkan isu pangan sebagai agenda strategis nasional yang dikelola secara terintegrasi antara pusat dan daerah. Melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan konkret untuk mengawal pasokan dan harga pangan. Kebijakan ini dirancang berbasis…

Read More

Hilirisasi Jawaban atas Tekanan Harga Komoditas Oleh: Alexandro Dimitri Tekanan harga komoditas global kembali menjadi ujian serius bagi perekonomian nasional. Fluktuasi harga yang dipicu perlambatan ekonomi dunia, konflik geopolitik, hingga perubahan iklim berdampak langsung pada negara-negara produsen bahan mentah, termasuk Indonesia. Ketergantungan pada ekspor komoditas primer membuat posisi tawar petani dan pelaku usaha hulu kerap lemah saat harga jatuh. Dalam konteks inilah, kebijakan hilirisasi semakin relevan dan strategis sebagai jawaban jangka menengah hingga panjang atas tekanan harga komoditas. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir konsisten mendorong hilirisasi di berbagai sektor, tidak hanya pertambangan, tetapi juga perkebunan dan kehutanan. Arah…

Read More

Groundbreaking Hilirisasi Jadi Sinyal Kuat Kebangkitan Sektor Riil Nasional Oleh : Rahmat Hidayat Groundbreaking hilirisasi yang dilakukan pemerintah menjadi sinyal kuat kebangkitan sektor riil nasional. Langkah ini bukan sekadar seremoni pembangunan fisik, melainkan penanda arah baru pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih berdaulat, berdaya saing, dan berorientasi nilai tambah. Hilirisasi menegaskan komitmen negara untuk keluar dari jebakan ekonomi berbasis komoditas mentah menuju struktur industri yang lebih kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan dimulainya berbagai proyek hilirisasi strategis, Indonesia menunjukkan keseriusan dalam membangun fondasi sektor riil yang mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selama bertahun-tahun, sektor riil Indonesia…

Read More

Hilirisasi Dikebut, Pemerintah Mulai Groundbreaking Proyek Strategis Akhir Januari Jakarta, Pemerintah terus mengakselerasi agenda hilirisasi sebagai pilar utama penguatan struktur ekonomi nasional. Memasuki akhir Januari, pemerintah dijadwalkan memulai groundbreaking sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi bagian dari program hilirisasi industri. Langkah ini menandai komitmen konkret negara dalam mendorong nilai tambah sumber daya alam, memperluas lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan peletakan batu pertama (groundbreaking) enam proyek hilirisasi akan dilakukan pada akhir Januari 2026. Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam menggerakkan sektor riil dan fundamental perekonomian Indonesia. “Di akhir bulan ini…

Read More

Proyek Hilirisasi Masuk Tahap Eksekusi, Investasi Triliunan Siap Mengalir ke Daerah Jakarta – Proyek hilirisasi menjadi salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dengan total nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp618,13 triliun, hilirisasi telah memasuki tahap eksekusi, membawa angin segar bagi perekonomian daerah. Salah satu yang paling dinanti adalah rencana groundbreaking untuk enam proyek hilirisasi yang akan dimulai pada akhir Januari 2026. Proyek ini tak hanya membawa investasi besar, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Prof. Ahmad…

Read More

KUHP–KUHAP Baru Dinilai Jawaban atas Reformasi Hukum Nasional Jakarta – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional mulai mewarnai praktik penegakan hukum di Indonesia. Sejumlah putusan pengadilan dan penanganan perkara sejak diberlakukannya kedua undang-undang tersebut menunjukkan perubahan pendekatan dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam pola pemidanaan dan pertimbangan hakim. Seperti halnya putusan terhadap mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Laras Faizati, yang dijatuhi pidana percobaan selama enam bulan dengan kewajiban menjalani pidana pengawasan selama satu tahun setelah dinyatakan terbukti menghasut publik melalui media sosial terkait rangkaian aksi demonstrasi atas meninggalnya ojek…

Read More

Swasembada Beras Indonesia Diakui Dunia, Harga Beras Global Turun 44 Persen Jakarta — Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2025 tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pasar pangan global. Penghentian impor beras oleh Indonesia tercatat menekan harga beras dunia dari sekitar 660 dolar AS per ton menjadi 368 dolar AS per ton, atau turun hingga 44 persen. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut capaian tersebut sebagai bukti kuat bahwa kebijakan pangan nasional Indonesia kini memiliki pengaruh global. “Penghentian impor beras oleh Indonesia berdampak langsung pada pasar…

Read More

Pemerintah Optimistis Swasembada Beras Jadi Fondasi Kemandirian Pangan Nasional Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2026 menjadi pijakan penting untuk mewujudkan kemandirian pangan yang lebih luas, mencakup komoditas strategis lain seperti jagung dan gula. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan optimisme tinggi terhadap kondisi ketahanan pangan nasional. Stok beras nasional pada awal 2026 tercatat mencapai sekitar 12,5 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan peningkatan produksi dalam negeri serta efektivitas pengelolaan pasokan pangan nasional. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan…

Read More