Sekolah Rakyat Disorot di Forum Internasional, Pemerintah Tekankan Peran Kepala Daerah
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan merupakan kunci utama bagi keberhasilan suatu bangsa. Hal tersebut disampaikan Presiden saat berbicara dalam forum UK-Indonesia Education.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan berbagai kebijakan pendidikan nasional yang tengah dijalankan pemerintah. Salah satunya pembangunan Sekolah Rakyat untuk keluarga tidak mampu.
“Saya yakin pendidikan adalah kunci keberhasilan suatu bangsa. Untuk menjadi bangsa yang sukses, kita harus memiliki pendidikan terbaik yang dapat dicapai. Itulah keyakinan saya,” ucap Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah telah membangun dan mengoperasikan 166 Sekolah Rakyat.
“Mungkin mereka bukan yang berprestasi akademis terbaik, tetapi mereka tidak berasal dari keluarga yang sangat miskin. Jadi, inilah program yang saya rencanakan,” kata Presiden.
Selain pembangunan sekolah, pemerintah tengah memperluas penerapan pengajaran digital jarak jauh ke seluruh sekolah di Indonesia. Menurut Presiden, pemanfaatan teknologi pendidikan tersebut menjadi langkah strategis untuk melakukan lompatan kemajuan di sektor pendidikan.
“Jadi semua sekolah di daerah terpencil akan memiliki akses ke guru-guru terbaik di semua mata pelajaran. Ini adalah cara bagi kita untuk melompat maju,” ujar Presiden.
Kemudian di sisi lain, peran kepala daerah menjadi pihak penentu dalam menjangkau dan menetapkan anak-anak yang berhak mengenyam pendidikan gratis melalui program tersebut.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bupati, wali kota, hingga gubernur memegang peran kunci dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.
“Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, wali kota dan gubernur, bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan,” kata Gus Ipul.
Selain itu, Gus Ipul mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjalankan program ini secara jujur dan profesional. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam proses penentuan siswa.
“Jadi jangan ada serobotan-serobotan, jangan ada titip-titipan, jangan ada sogok-menyogok, jangan ada suap-menyuap, jangan ada permainan-permainan untuk memaksakan keluarga tertentu bisa sekolah di sekolah ini,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh bupati dan kepala daerah untuk bersama-sama menindaklanjuti pelaksanaan program tersebut secara serius di lapangan.
