Swasembada Beras Indonesia Diakui Dunia, Harga Beras Global Turun 44 Persen

Swasembada Beras Indonesia Diakui Dunia, Harga Beras Global Turun 44 Persen

Jakarta — Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2025 tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pasar pangan global. Penghentian impor beras oleh Indonesia tercatat menekan harga beras dunia dari sekitar 660 dolar AS per ton menjadi 368 dolar AS per ton, atau turun hingga 44 persen.

 

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut capaian tersebut sebagai bukti kuat bahwa kebijakan pangan nasional Indonesia kini memiliki pengaruh global.

 

“Penghentian impor beras oleh Indonesia berdampak langsung pada pasar global dengan menekan harga beras dunia hingga 44 persen,” ujar Amran.

 

Ia menjelaskan, lonjakan produksi beras nasional menjadi faktor utama. Sepanjang 2025, produksi beras Indonesia mencapai 34,71 juta ton atau 111,2 persen dari kebutuhan konsumsi nasional, sehingga Indonesia mencatat surplus beras sekitar 3,52 juta ton.

 

Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan pangan dunia. Berdasarkan laporan Food Outlook Juni 2025 yang dirilis Food and Agriculture Organization, Indonesia masuk dua besar negara dengan peningkatan produksi beras tertinggi di dunia, yakni sebesar 4,5 persen.

 

Di sisi lain, pengakuan internasional terhadap swasembada beras Indonesia terus menguat. Amran mengungkapkan, sejumlah negara maju seperti Jepang, Kanada, Chile, Belarus, Australia, dan Rusia datang langsung ke Indonesia untuk mempelajari kebijakan pangan nasional.

 

“Capaian swasembada beras Indonesia mendapatkan apresiasi FAO selama dua tahun berturut-turut. Banyak negara datang belajar karena mereka melihat lonjakan produksi dan stabilitas pasokan yang kita capai,” katanya.

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada beras merupakan pijakan awal menuju kemandirian pangan nasional yang lebih luas.

 

“Saya yakin dalam empat tahun ke depan, kita akan swasembada dalam produk pangan lainnya, jagung, gula, dan protein,” tegas Presiden Prabowo.

 

Menurut Presiden, keberhasilan tersebut dapat dicapai berkat reformasi tata kelola, penyederhanaan regulasi, serta keberanian pemerintah untuk mengambil langkah strategis demi kepentingan jangka panjang bangsa.

 

Dari sisi pengelolaan stok, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan Indonesia tidak akan melakukan impor beras selama kondisi swasembada tetap terjaga.

 

“Bulog sejak 2025 sampai ke depan, sepanjang Indonesia swasembada pangan, tidak akan merasakan impor beras,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, Bulog menyiapkan cadangan beras pemerintah hingga 4 juta ton pada 2026, sekaligus membuka opsi penyediaan stok khusus 1 juta ton beras untuk bantuan internasional ke negara-negara ASEAN dan kawasan yang membutuhkan.

 

Keberhasilan Indonesia menekan harga beras dunia menegaskan bahwa swasembada beras bukan sekadar pencapaian domestik, melainkan telah mengangkat posisi Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam stabilitas pangan global.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025