Hilirisasi Dikebut, Pemerintah Mulai Groundbreaking Proyek Strategis Akhir Januari

Hilirisasi Dikebut, Pemerintah Mulai Groundbreaking Proyek Strategis Akhir Januari

Jakarta, Pemerintah terus mengakselerasi agenda hilirisasi sebagai pilar utama penguatan struktur ekonomi nasional. Memasuki akhir Januari, pemerintah dijadwalkan memulai groundbreaking sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi bagian dari program hilirisasi industri. Langkah ini menandai komitmen konkret negara dalam mendorong nilai tambah sumber daya alam, memperluas lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan peletakan batu pertama (groundbreaking) enam proyek hilirisasi akan dilakukan pada akhir Januari 2026. Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam menggerakkan sektor riil dan fundamental perekonomian Indonesia.

“Di akhir bulan ini rencananya akan ada kurang lebih enam proyek hilirisasi yang akan dilakukan groundbreaking,”

Hilirisasi tidak lagi diposisikan sekadar sebagai kebijakan sektoral, melainkan sebagai strategi besar transformasi ekonomi. Proyek-proyek yang akan mulai dibangun mencakup sektor pertambangan, energi, industri pengolahan, hingga rantai pasok berbasis sumber daya lokal. Pemerintah menargetkan agar proses hilirisasi mampu menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan groundbreaking proyek strategis di akhir Januari ini menjadi sinyal kuat bagi investor bahwa Indonesia serius dan konsisten dalam menciptakan iklim investasi yang berorientasi jangka panjang.

“dengan dukungan regulasi, insentif fiskal, serta penyediaan infrastruktur dasar, pemerintah berharap proyek-proyek hilirisasi dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah”, ujarnya.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, hilirisasi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan industri nasional. Dengan mengolah bahan mentah di dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global sekaligus meningkatkan stabilitas penerimaan negara. Pemerintah menilai bahwa model ekonomi berbasis hilirisasi akan menghasilkan manfaat berlapis, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat hingga penguatan basis industri nasional.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa percepatan hilirisasi tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Proyek-proyek strategis yang digarap akan mengacu pada prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, penggunaan teknologi yang lebih efisien, serta pelibatan tenaga kerja lokal. Dengan pendekatan ini, hilirisasi diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah optimistis bahwa langkah percepatan hilirisasi melalui groundbreaking proyek strategis ini akan menjadi fondasi penting bagi lompatan ekonomi Indonesia. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, agenda hilirisasi diyakini mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan ekonomi berbasis komoditas mentah menuju negara industri bernilai tambah tinggi

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025