• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pemerintah Optimistis Swasembada Beras Jadi Fondasi Kemandirian Pangan Nasional

Pemerintah Optimistis Swasembada Beras Jadi Fondasi Kemandirian Pangan Nasional

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 27 January 2026

Pemerintah Optimistis Swasembada Beras Jadi Fondasi Kemandirian Pangan Nasional

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

 

Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2026 menjadi pijakan penting untuk mewujudkan kemandirian pangan yang lebih luas, mencakup komoditas strategis lain seperti jagung dan gula.

 

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan optimisme tinggi terhadap kondisi ketahanan pangan nasional. Stok beras nasional pada awal 2026 tercatat mencapai sekitar 12,5 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah.

 

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan peningkatan produksi dalam negeri serta efektivitas pengelolaan pasokan pangan nasional.

 

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa Indonesia telah berada pada posisi aman dan mandiri dalam pemenuhan kebutuhan beras.

 

“Pemerintah optimistis ketersediaan beras sangat kuat. Indonesia sudah mencapai swasembada beras,” ujarnya.

 

Ketut Astawa menjelaskan, stok beras tidak hanya tersimpan dalam cadangan pemerintah, tetapi juga tersebar di masyarakat, penggilingan padi, pedagang, hingga sektor hotel, restoran, dan katering.

 

“Kondisi tersebut menunjukkan rantai pasok pangan nasional berjalan dengan baik dan mampu menopang kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan,” terangnya.

 

Optimisme terhadap kemandirian pangan juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai keberhasilan swasembada beras merupakan fondasi kuat untuk memperluas swasembada ke komoditas lain.

 

Prabowo meyakini Indonesia memiliki kapasitas besar untuk mencapai swasembada jagung dan gula dalam beberapa tahun ke depan seiring peningkatan produktivitas pertanian dan dukungan kebijakan yang konsisten.

 

“Produksi beras kita adalah yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Saya yakin dalam beberapa tahun ke depan kita akan swasembada produk pangan lainnya seperti jagung dan gula,” kata Presiden Prabowo.

 

Pemerintah menilai langkah menuju swasembada pangan tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, tetapi juga sebagai strategi memperkuat kedaulatan nasional dan mengurangi ketergantungan impor.

 

Dengan produksi yang terus meningkat dan stok yang terjaga, Indonesia diyakini semakin siap menghadapi tantangan global sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

 

Ke depan, pemerintah berkomitmen melanjutkan berbagai program penguatan sektor pertanian agar swasembada pangan tidak hanya menjadi capaian sesaat, tetapi fondasi jangka panjang bagi Indonesia untuk benar-benar berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

November 7, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.