KUHP–KUHAP Baru Dinilai Jawaban atas Reformasi Hukum Nasional

KUHP–KUHAP Baru Dinilai Jawaban atas Reformasi Hukum Nasional

Jakarta – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional mulai mewarnai praktik penegakan hukum di Indonesia.

 

Sejumlah putusan pengadilan dan penanganan perkara sejak diberlakukannya kedua undang-undang tersebut menunjukkan perubahan pendekatan dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam pola pemidanaan dan pertimbangan hakim.

 

Seperti halnya putusan terhadap mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Laras Faizati, yang dijatuhi pidana percobaan selama enam bulan dengan kewajiban menjalani pidana pengawasan selama satu tahun setelah dinyatakan terbukti menghasut publik melalui media sosial terkait rangkaian aksi demonstrasi atas meninggalnya ojek online Affan Kurniawan, yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.

 

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai putusan ini sebagai contoh konkret pendekatan hukum yang lebih berkeadilan.

 

“Vonis pidana pengawasan kepada Laras Faizati adalah contoh konkret bahwa hukum saat ini ditegakkan dengan hati nurani dan berorientasi pada keadilan daripada sekadar kepastian hukum,” ujar Habiburokhman.

 

Menurut dia, meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek sehingga tidak menjatuhkan pidana penjara.

 

Pendekatan tersebut, kata Habiburokhman, mencerminkan watak reformis KUHP dan KUHAP baru yang memberi ruang bagi hakim untuk menilai konteks dan dampak sosial suatu perkara.

 

Habiburokhman menambahkan, penerapan KUHP dan KUHAP baru juga terlihat dalam beberapa perkara lain, antara lain penggunaan pemaafan hakim dalam perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Muara Enim, penanganan laporan terhadap Pandji Pragiwaksomo yang mengedepankan perlindungan hak warga negara, serta pengusutan kasus penggelapan dana Dana Syariah Indonesia (DSI) yang diarahkan pada pemulihan kerugian korban.

 

Sementara itu, Praktisi Hukum, Ade Putra Wibawa menilai berlakunya KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP baru berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025 sejak 2 Januari 2026 memperkuat perlindungan hukum masyarakat.

 

“Hal ini karena kedua peraturan tersebut lahir dari konteks sosial, politik, dan budaya bangsa sendiri,” katanya.

 

Ade menyoroti penguatan pendampingan hukum sejak tahap awal pemeriksaan serta pengaturan restorative justice sebagai kewajiban dalam perkara tertentu.

 

Menurut dia, pendekatan tersebut menegaskan bahwa reformasi hukum pidana nasional kini diarahkan pada keadilan, pemulihan, dan kemanfaatan, tanpa menutup ruang koreksi konstitusional ke depan. #

Aman dan Nyaman, Mari Sambut HUT RI dengan Tenang dan Gembira 

By 0

Aman dan Nyaman, Mari Sambut HUT RI dengan Tenang dan Gembira  Oleh : Abdul Razak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum yang tidak hanya sarat makna sejarah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan, optimisme, dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika global serta derasnya arus informasi di ruang digital, masyarakat diharapkan dapat menyambut hari kemerdekaan dengan suasana yang aman, nyaman, dan penuh kegembiraan. Komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan kembali ditunjukkan melalui langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengumpulkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Mohamad Tonny Harjono di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan mengenai berbagai program strategis TNI yang terus berjalan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan negara, tetapi juga mencakup berbagai capaian pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Teddy, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap percepatan pembangunan 2.500 jembatan desa yang ditargetkan selesai pada Agustus 2026, pembangunan 3.000 titik air bersih di berbagai wilayah Indonesia, serta perluasan program listrik masuk desa yang menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional. Teddy juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan khusus agar TNI menghadirkan sesuatu yang spesial bagi masyarakat dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Arahan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bhakti Sosial TNI secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Menurutnya, berbagai program tersebut menunjukkan bahwa TNI tidak hanya berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan mempercepat pemerataan pembangunan. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan nasional tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan pelayanan dasar yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Infrastruktur desa, akses air bersih, maupun jaringan listrik merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup sekaligus penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah. …

All Rights Reserved © 2025