Penguatan Audit: Tata Kelola Pembiayaan Kopdes Merah Putih Makin Transparan Oleh: Adhitya Ramadan Penguatan tata kelola pembiayaan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mutlak harus terus dikawal oleh pemerintah. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap sen uang rakyat yang dialokasikan berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Mengingat total fasilitas pembiayaan program prestisius ini diperkirakan menembus angka yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp240 triliun untuk menyokong lebih dari 80.000 koperasi di penjuru Tanah Air, pengawasan yang ketat tidak bisa lagi ditawar. Oleh karena itu, pelibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan…
Author: Kata Indonesia
RUU Perampasan Aset Perkuat Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi Jakarta – Komisi III DPR RI menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset nantinya tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, melainkan juga sejumlah kejahatan lain, mengacu pada praktik di berbagai negara yang telah lebih dulu menerapkan aturan dengan cakupan lebih luas. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan bahwa di berbagai negara, aturan perampasan aset lazimnya tidak hanya berlaku untuk perkara korupsi. “Kalau dilihat dari praktik di negara-negara lain, cakupan UU Perampasan Aset tidak melulu soal tipikor, sebab ada tindak pidana lain yang dampaknya juga sama-sama merugikan negara dan masyarakat luas,” ungkapnya.…
Dukungan terhadap MBG, Harapan Publik atas Perbaikan Gizi Oleh : Radjiman Ari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan posisinya sebagai salah satu kebijakan sosial strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini membawa agenda memperbaiki gizi, mencegah stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Karena itu, dukungan terhadap keberlanjutan MBG mencerminkan harapan publik agar negara terus memperkuat investasi bagi generasi mendatang. Perjalanan program berskala nasional tentu tidak lepas dari tantangan. Namun, tantangan tersebut menjadi bagian penting dari proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. Dukungan terhadap MBG bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan, melainkan mendorong perbaikan tanpa meninggalkan…
MBG Punya Tempat Kuat di Hati Rakyat Oleh : Catur Ronggo Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi semata-mata dipandang sebagai program pemerintah yang berjalan dari pusat ke daerah. Dalam perkembangannya, program ini mulai membentuk keterlibatan sosial dan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dukungan terhadap keberlanjutan MBG menjadi gambaran bahwa manfaat program telah menjangkau lebih luas, penerima makanan hingga petani, nelayan, pelaku UMKM, pemasok bahan pangan, pekerja dapur, dan keluarga. Dukungan tersebut tentu tidak berarti pelaksanaan MBG bebas dari tantangan. Sebaliknya, dinamika yang muncul menjadi alasan penting untuk memperbaiki tata kelola tanpa kehilangan tujuan program. Ketika masyarakat menginginkan…
PT PLN Indonesia Power (PLN IP) bersama anak usahanya PT GCL Indo Tenaga memperkuat upaya perlindungan lingkungan pesisir melalui penataan kawasan sempadan pantai di sekitar PLTU Kalbar-1, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Penataan dilakukan pada kawasan sepanjang kurang lebih 800 meter dengan luas sekitar 8,6 hektare melalui penataan kawasan dan penanaman vegetasi pantai untuk memperkuat fungsi sempadan pantai sebagai kawasan lindung. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis S.E., M.M., Sekretaris Perusahaan PLN Indonesia Power Agung Siswanto, perwakilan Vice President Corporate Communication and CSR Elza Febrianto, Direktur Utama PLN Indonesia Power Renewables Hendry…
Rencana eksplorasi dan pemanfaatan energi panas bumi (geothermal) di kawasan Gunung Ungaran terus memantik perhatian publik. Menyusul penegasan pihak PT PLN (Persero) bahwa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) tersebut saat ini masih dalam tahap perencanaan, penyusunan dokumen studi kelayakan, serta koordinasi bersama para pihak, gelombang penolakan dari masyarakat dan aktivis lingkungan semakin menguat. Dukungan penuh terhadap kekhawatiran warga di kaki Gunung Ungaran disuarakan oleh Aliansi Jaga Alam Lestari Kabupaten Semarang (Jagat Semarang). Komunitas yang konsisten mengawal isu-isu kelestarian lingkungan di wilayah Semarang dan sekitarnya ini menyatakan siap berada di barisan terdepan untuk membela hak-hak warga terdampak. Ketua Jagat…
MBG Tempati Posisi Teratas Program Pemerintah yang Disukai Masyarakat Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempati posisi teratas sebagai program pemerintah yang paling disukai masyarakat berdasarkan hasil survei Media Survei Nasional (Median). Hasil survei menunjukkan MBG dan Sekolah Rakyat menjadi dua program pemerintah yang paling mendapat apresiasi masyarakat. Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan, survei dilaksanakan di 38 provinsi menggunakan metode wawancara tatap muka (face-to-face interview) dengan melibatkan 1.212 responden yang telah memiliki hak pilih. Pengumpulan data berlangsung pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026, dengan margin of error sekitar 2,76 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. …
Publik Pilih MBG sebagai Program Pemerintah Paling Favorit Jakarta, – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah yang paling banyak dipilih masyarakat berdasarkan hasil survei Media Survei Nasional (Median). Program tersebut menempati posisi teratas dibandingkan sejumlah kebijakan pemerintah lainnya yang turut menjadi objek pengukuran dalam survei. Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan, survei dilakukan di 38 provinsi di Indonesia dengan metode wawancara tatap muka. Hasil survei menunjukkan MBG memperoleh tingkat pilihan publik sebesar 38,4 persen, disusul Sekolah Rakyat sebesar 15,7 persen serta program bantuan sosial atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 6,3 persen. “Program pemerintah yang paling disukai publik,…
Pemerintah Perkuat Penanganan Darurat Karhutla untuk Cegah Kabut Asap Lintas Batas JAKARTA — Pemerintah memperkuat koordinasi dan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah untuk menekan jumlah titik panas atau hotspot serta titik api yang telah terverifikasi. Penguatan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya kebakaran sekaligus mengantisipasi potensi kabut asap lintas batas. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan jumlah hotspot maupun fire spot dapat ditekan, terutama menjelang periode puncak karhutla pada September. Menurut Raja Juli, penurunan jumlah titik api menjadi salah satu indikator penting dalam memastikan…
Hunian Layak Harus Terjangkau, dan KPR Subsidi FLPP 40 Tahun Menjawabnya Oleh : Radjiman Arif Hunian layak masih menjadi salah satu kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat Indonesia. Namun, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, persoalan kepemilikan rumah tidak semata-mata terletak pada ketersediaan unit, melainkan juga kemampuan membayar cicilan. Harga rumah, pendapatan yang terbatas, serta kebutuhan hidup sehari-hari membuat rumah yang tersedia belum tentu benar-benar terjangkau. Karena itu, kebijakan perpanjangan tenor KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan hingga 40 tahun menjadi jawaban yang relevan terhadap tantangan tersebut. Kebijakan ini menunjukkan perubahan penting dalam cara pemerintah memandang persoalan perumahan. Negara tidak…
Rumah Subsidi 40 Tahun adalah Langkah Nyata Memperluas Keadilan Hunian Oleh: Catur Ronggo Akses terhadap rumah layak masih menjadi salah satu ukuran penting keadilan sosial. Bagi banyak masyarakat berpenghasilan rendah, persoalan utama bukan sekadar menemukan rumah yang tersedia, melainkan kemampuan membayar cicilan setiap bulan. Dalam konteks itulah kebijakan memperpanjang tenor KPR subsidi hingga 40 tahun patut dibaca sebagai langkah nyata pemerintah untuk memperluas kesempatan memiliki hunian pertama. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah tetap mempertahankan suku bunga FLPP rumah subsidi tapak sebesar 5 persen, sekaligus membuka peluang tenor pembiayaan hingga 40 tahun. Kombinasi tersebut menunjukkan keberpihakan yang lebih konkret…
Negara Hadir, Rumah Subsidi 40 Tahun Buka Akses Hunian Layak Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui berbagai kebijakan pembiayaan perumahan. Salah satunya dilakukan dengan mempercepat pematangan skema pengelolaan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melalui opsi tenor kredit hingga 40 tahun. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa percepatan formulasi pembiayaan perumahan subsidi tersebut dilakukan melalui penyesuaian regulasi teknis guna memperluas daya jangkau kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Jadi saat ini kita tawarkan _single scheme_ saja. Tenornya kita perpanjang sampai 40 tahun,…