Keluhan Wakil Ketua DPP Apindo Nurjaman yang dunia usaha sulit mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri merupakan anomali tersendiri. Padahal di Indonesia saat ini ada 1,03 juta sarjana yang masih menganggur.
Data BPS melalui Sakernas Mei 2026 mencatat jumlah pengangguran Indonesia mencapai 7,22 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,65 persen. Yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 1,03 juta di antaranya merupakan lulusan pendidikan tinggi D-IV/S1/S2/S3.
Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto menilai kondisi tersebut merupakan paradoks yang menunjukkan adanya persoalan struktural dalam hubungan pendidikan dan dunia kerja.
“Jangan salahkan SDM kita yang tidak memenuhi kualifikasi industri. Coba kita koreksi diri, apakah sistem pendidikan kita sudah memikirkan ke mana lulusannya nanti akan tertampung,” ujar Pulung.
Menurutnya, jika industri kekurangan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu sementara jutaan orang mencari pekerjaan, persoalannya tidak dapat semata-mata diletakkan pada kualitas pencari kerja.
“Kalau industri bilang kekurangan tenaga kerja, sementara di luar sana jutaan orang mencari pekerjaan, berarti ada mismatch. Pertanyaannya bukan hanya apakah SDM kita berkualitas, tetapi apakah sistem pendidikan kita menghasilkan kompetensi yang dibutuhkan perekonomian,” katanya.
Persoalan ini semakin jelas jika melihat data skill mismatch. Apindo dalam pemaparannya pada September 2026 menyebut sekitar 38 persen pekerja mengalami vertical mismatch dan 33,5 persen mengalami horizontal mismatch. Artinya, terdapat persoalan ketidaksesuaian antara tingkat atau bidang pendidikan dengan pekerjaan yang dijalankan.
Pulung menilai salah satu cara memperkecil kesenjangan tersebut adalah memperkuat program magang mahasiswa dan peserta didik di dunia industri.
Namun, menurutnya, magang tidak boleh sekadar menjadi formalitas untuk memenuhi kewajiban akademik. Program magang harus dirancang sebagai bagian dari proses pembentukan kompetensi dan transisi dari pendidikan menuju dunia kerja.
“Mahasiswa jangan baru mengenal dunia industri setelah lulus. Mereka harus sudah bersentuhan dengan dunia kerja ketika masih kuliah. Di situlah mereka mengetahui kompetensi apa yang benar-benar dibutuhkan dan industri juga bisa melihat potensi calon tenaga kerja,” ujar Pulung.
Karena itu, pemerintah perlu mendorong kemitraan yang lebih kuat antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan vokasi, dan dunia usaha. Program magang dapat diarahkan berdasarkan kebutuhan sektor industri, disertai standar kompetensi dan evaluasi yang jelas.
“Output magang bukan dihitung dari jumlah perserta dan sertifikat. Tapi berapa banyak peserta program magang terserap dalam dunia usaha,” katanya.
Pulung menambahkan magang harus dipandang sebagai proses transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Jadi fokus pemerintah harus lebih menekankan seberapa besar tenaga magang akhirnya masuk ke dunia industri.
Pulung menilai pendidikan dan ketenagakerjaan tidak boleh lagi dirancang sebagai dua kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri.
“Jangan sampai kita sibuk mencetak sarjana, tetapi tidak cukup serius memetakan pekerjaan apa yang tersedia dan kompetensi apa yang dibutuhkan. Pendidikan harus membaca ke mana ekonomi bergerak,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah perlu membangun sistem perencanaan tenaga kerja yang terintegrasi dengan perencanaan pendidikan. Kebutuhan kompetensi industri harus menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan program studi, kurikulum, pendidikan vokasi, pelatihan, hingga sertifikasi.
Pada saat yang sama, dunia industri juga harus lebih aktif terlibat dalam proses pendidikan, bukan hanya datang ketika membutuhkan tenaga kerja.
“Industri harus ikut memberi tahu kompetensi apa yang dibutuhkan. Kampus harus menyiapkan lulusan berdasarkan perkembangan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan pekerjaan. Kalau keduanya berjalan sendiri-sendiri, mismatch akan terus terjadi,” tegas Pulung.
Ia menambahkan, keberhasilan pendidikan tidak seharusnya berhenti pada jumlah lulusan.
“Ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya berapa banyak orang yang lulus, tetapi apakah mereka memiliki kompetensi yang relevan dan dapat masuk ke pasar kerja. Kalau satu juta lebih lulusan pendidikan tinggi masih menganggur, sementara industri mengatakan kekurangan tenaga kerja, berarti ada bagian dari desain kebijakan kita yang harus dikoreksi,” pungkasnya.
