Menjaga Momentum Kemandirian Ekonomi di Dua Tahun Prabowo-Gibran
Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, agenda kemandirian ekonomi mulai menunjukkan pijakan yang semakin kuat melalui penguatan ketahanan pangan dan energi, stabilitas ekonomi makro, serta peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sejumlah capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada angka, tetapi mampu diterjemahkan menjadi manfaat yang lebih luas, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintahannya telah menghasilkan sejumlah perkembangan yang menurutnya menjadi fondasi menuju Indonesia yang semakin mandiri. Ia menilai keberhasilan tersebut harus dilanjutkan dengan kerja yang konsisten, terutama karena kebutuhan masyarakat tidak dapat menunggu.
Prabowo menekankan bahwa persoalan mendasar seperti pangan dan kebutuhan petani harus mendapat respons cepat pemerintah. Ia juga menaruh perhatian pada sektor kelautan dengan rencana pembangunan ribuan kapal nelayan mulai 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan nelayan sekaligus mengoptimalkan potensi laut Indonesia.
Di sektor pangan, pemerintah menempatkan swasembada sebagai salah satu capaian penting selama setahun terakhir. Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan dan memiliki cadangan yang dinilai cukup untuk menghadapi gangguan produksi, termasuk akibat El Nino dan kekeringan. Pemerintah, menurut dia, telah menyiapkan langkah antisipasi agar ketersediaan pangan tetap terjaga.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa agenda ketahanan pangan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian global. Ketersediaan cadangan pangan menjadi semakin penting ketika perubahan iklim dan gangguan rantai pasok internasional dapat memengaruhi harga maupun pasokan komoditas.
Di sektor energi, Prabowo menyampaikan bahwa sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri karena kebutuhan tersebut telah dipenuhi melalui produksi dalam negeri. Kelapa sawit menjadi salah satu sumber daya yang dimanfaatkan untuk mendukung produksi bahan bakar. Kebijakan ini sekaligus mencerminkan upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional.
Pemerintah juga terus mengarahkan pembangunan pada penguatan kemandirian dan pengurangan ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri. Jika konsistensi kebijakan tersebut dapat dipertahankan, sektor energi berpotensi menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dalam konteks ekonomi, Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Telisa Falianty memberikan catatan bahwa stabilitas makroekonomi masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi berada di sekitar 5 persen, inflasi relatif terkendali di kisaran 3 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,65 persen.
Telisa juga melihat tren kemiskinan secara umum terus menurun dan ketimpangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan membaik. Menurutnya, arah kebijakan yang mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja mulai memperkuat fondasi ekonomi. Meski demikian, ia menekankan perlunya perbaikan agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Catatan tersebut menjadi penting karena keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Efek berganda dari investasi, misalnya, perlu diterjemahkan menjadi kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, penguatan usaha kecil dan menengah, serta perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Perkembangan investasi yang positif juga perlu diikuti dengan kebijakan yang memastikan manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah atau kelompok tertentu. Masuknya investasi harus mampu membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok sekaligus meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia.
Kerja sama ekonomi dengan sejumlah negara juga membuka ruang bagi pembangunan berbasis nilai tambah. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa berbagai komitmen investasi diterjemahkan menjadi aktivitas produksi, transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta terbukanya kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat.
Keberhasilan selama setahun terakhir juga perlu dilihat bersama dengan tantangan pemerataan yang masih membutuhkan perhatian. Stabilitas harga, penurunan pengangguran, peningkatan investasi, penguatan pangan, dan kemandirian energi akan semakin berarti apabila diikuti peningkatan daya beli serta kualitas pekerjaan masyarakat.
Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan program tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah. Program nasional yang memiliki
target besar membutuhkan pengawasan dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Dengan pengawasan yang terbuka, evaluasi kebijakan, dan ruang partisipasi masyarakat, capaian yang sudah dibangun dapat terus diperbaiki apabila ditemukan hambatan. Pengawalan tersebut bukan untuk mengurangi apresiasi terhadap keberhasilan pemerintah, melainkan memastikan setiap kebijakan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan awalnya.
Dalam setahun terakhir, berbagai capaian pemerintah memperlihatkan bahwa agenda kemandirian pangan dan energi berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong investasi. Prabowo sendiri mengajak masyarakat untuk optimistis terhadap masa depan Indonesia dan menegaskan keinginan agar bangsa ini mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.
Karena itu, memasuki tahun-tahun berikutnya, keberhasilan yang telah dicapai perlu terus diuji melalui hasil nyata di lapangan. Pemerintah perlu menjaga stabilitas, memperluas kesempatan kerja, memperkuat sektor produktif, serta memastikan program strategis menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Pada akhirnya, capaian dua tahun pemerintahan Prabowo akan semakin bermakna apabila pertumbuhan dan kemandirian nasional tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pengawalan publik, evaluasi kebijakan, dan pemerataan manfaat menjadi bagian penting agar pembangunan terus bergerak dari sekadar capaian menuju kesejahteraan yang benar-benar dirasakan bersama.
