Wacana penunjukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai penampung dan pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) menuai kritik dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, menegaskan bahwa dana pesangon merupakan hak normatif dan jaring pengaman terakhir kaum buruh yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, serta bebas dari intervensi bisnis maupun politik.
Pernyataan ini merespons sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, terkait kewajiban perusahaan menyetorkan DCP secara terpusat ke lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Pulung menilai, meski UU Nomor 27 Tahun 2026 mengamanatkan sentralisasi DCP, menyerahkan mandat tersebut kepada Danantara merupakan langkah yang keliru secara kelembagaan dan menyimpan potensi bahaya bagi keamanan dana pekerja.
“Undang-undang memang mengamanatkan pengelolaan terpusat oleh lembaga pemerintah. Tapi kenapa harus Danantara yang mengelola dana tersebut? Bukankah kita sudah punya BPJS Ketenagakerjaan yang memang terbiasa dan memiliki infrastruktur untuk mengelola dana jaminan sosial tenaga kerja?” ujar Pulung mempertanyakan rasionalitas di balik wacana tersebut.
Ia juga menyoroti perbedaan mendasar antara entitas pengelola investasi korporasi seperti Danantara dengan badan penyelenggara jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, dana pesangon adalah dana amanat (trust fund) milik pekerja yang berorientasi pada perlindungan sosial dan likuiditas saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bukan modal ventura atau instrumen ekspansi investasi berisiko tinggi.
Selama ini, Danantara dinilai belum menunjukkan rekam jejak transparansi dan keterbukaan laporan keuangan yang dapat diawasi publik secara mudah. Terlebih lagi, komposisi jajaran petinggi Danantara yang didominasi kalangan pengusaha serta tidak melalui proses seleksi publik yang terbuka—berbeda jauh dengan mekanisme fit and proper test direksi BPJS Ketenagakerjaan—menimbulkan kerentanan serius terhadap konflik kepentingan (conflict of interest).
“Jika lembaga yang pimpinannya dipilih secara tertutup dan berlatar belakang pengusaha diberikan amanah mengelola triliunan rupiah dana pekerja, apa jaminannya dana itu tidak diputar untuk membiayai proyek-proyek kelompok tertentu? Ini sangat rawan konflik kepentingan,” tegas Pulung.
Ia mengingatkan pemerintah agar belajar dari trauma megaskandal keuangan di masa lalu yang menghancurkan kepercayaan publik dan merugikan pekerja.
“Kita tidak mau kasus Asabri dan Jiwasraya terulang lagi. Skandal tersebut merugikan negara hingga triliunan rupiah akibat tata kelola yang tertutup, penempatan investasi yang sembrono, dan gurita konflik kepentingan. Ujung-ujungnya, yang menjadi korban dan menderita kerugian paling nyata adalah pekerja,” tandasnya.
Agar pengelolaan DCP tidak menjadi “cek kosong” yang berisiko tinggi, Pulung menuntut tiga prasyarat mutlak dalam tata kelola dana pesangon. Pertama, transparansi dan akuntabilitas penuh melalui kewajiban publikasi laporan keuangan serta portofolio investasi secara berkala di media massa nasional agar dapat diaudit oleh publik, serikat pekerja, maupun asosiasi pengusaha.
Kedua, dari sisi keamanan finansial, pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan DCP dilakukan pada instrumen investasi yang aman (prudent) dengan kepastian imbal hasil yang lebih besar atau minimal setara dengan suku bunga deposito bank pemerintah. Jika imbal hasil tidak kompetitif, nilai manfaat pesangon pekerja maupun efisiensi iuran pengusaha akan tergerus.
Ketiga, negara wajib memberikan jaminan penuh atas keamanan pokok dana. “Dana pesangon bukan dana spekulasi. Jika lembaga pengelola DCP melakukan kelalaian investasi sehingga merugikan dana milik pekerja, harus ada jaminan tegas dari APBN untuk menutupi seluruh kerugian tersebut,” kata Pulung.
Pulung mengingatkan bahwa kelahiran DCP dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 sejatinya dilandasi niat luhur untuk mengakhiri ketidakpastian hukum pasca-PHK. Selama ini, banyak putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang berkekuatan hukum tetap berakhir mandul akibat pengusaha mangkir membayar kompensasi PHK—mencakup uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak—meski ancaman pidana membayangi. Tragedi kepailitan sejumlah industri padat karya yang membuat ribuan buruh terkatung-katung tanpa pesangon menjadi bukti mendesaknya kehadiran DCP.
Di sisi lain, bagi pengusaha yang patuh hukum, DCP merupakan solusi strategis untuk menghindari delik pidana, menjaga stabilitas arus kas (cash flow) saat gelombang PHK terjadi, serta mempermudah perencanaan biaya tenaga kerja (labor cost) tahunan yang berdampak positif pada iklim investasi.
“Semangat UU Nomor 27 Tahun 2026 ini memang untuk melindungi hak pekerja sekaligus memberi kepastian usaha. Jangan sampai niat baik undang-undang ini justru dikhianati oleh aturan teknis yang keliru,” ujar Pulung.
Mengingat aturan operasional DCP—termasuk kejelasan nasib dana pesangon yang selama ini sudah terhimpun di Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menjelang tenggat transisi Oktober 2027—masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP), Pulung menyerukan pengawalan ketat dari seluruh pemangku kepentingan.
“Mumpung PP-nya belum diterbitkan, wacana penunjukan Danantara sebagai pengelola DCP harus dikritisi dan dikoreksi sejak dini. Pemerintah harus menyerahkan pengelolaan DCP kepada lembaga yang teruji prinsip jaminan sosialnya seperti BPJS Ketenagakerjaan, demi memastikan hak-hak dasar pekerja terlindungi secara transparan dan akuntabel,” pungkasnya.






