Pemerintah Antisipasi Tekanan Global, Defisit APBN Dijaga di Bawah Batas Jakarta – Pemerintah memperkuat disiplin fiskal untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat di tengah ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika geopolitik. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). “Kita akan jaga terus defisit APBN di tingkat yang kredibel, di bawah 3 persen dan ini menjadi PR besar karena sekarang kita harus menjaga kredibilitas anggaran pendapatan dan belanja negara,” ujar Suahasil. Ia menjelaskan bahwa APBN…
Author: Kata Indonesia
Pemerintah Proyeksikan Defisit APBN 2026 Tetap di Bawah 3 Persen Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran negara tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat di tengah ketidakpastian global. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, disiplin fiskal menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan ekonomi nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga di Bangkok, Thailand. “Satu-satunya mata uang yang kami miliki adalah…
Koperasi Merah Putih Tumbuh dari Kebutuhan Nyata Desa Oleh: Antonius Utomo Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak cukup hanya bertumpu pada penyediaan infrastruktur. Masyarakat juga membutuhkan akses terhadap kebutuhan pokok, pemasaran hasil produksi, distribusi barang yang efisien, serta kesempatan mengembangkan usaha lokal. Kebutuhan tersebut menjadi dasar penting bagi pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu langkah pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui koperasi, desa diharapkan tidak lagi sekadar menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mengoptimalkan potensi masyarakat. Kehadiran Koperasi Merah Putih menjadi relevan mengingat setiap desa memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang…
Mengapresiasi Koperasi Merah Putih Yang Dibangun dengan Mendengar Suara Warga *) Oleh: Raka Wicaksana Pembangunan ekonomi desa tidak cukup dilakukan dengan menghadirkan infrastruktur fisik atau menyalurkan bantuan dalam jangka pendek. Lebih dari itu, diperlukan kelembagaan ekonomi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat produktivitas, serta menciptakan manfaat berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat ekonomi dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Kehadiran koperasi ini patut diapresiasi karena membuka peluang bagi warga untuk berperan sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat kebijakan.…
Koperasi Merah Putih Dievaluasi, Pemerintah Terbuka terhadap Masukan Publik Jakarta – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menyatakan pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai pembangunan koperasi di lokasi yang dinilai kurang strategis. Evaluasi dilakukan untuk memastikan keberadaan koperasi mampu menjawab kebutuhan warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Farida menjelaskan, penentuan lokasi pembangunan KDKMP tidak hanya mempertimbangkan jarak dari permukiman warga, tetapi juga akses terhadap petani sebagai pemasok hasil pertanian dan bahan pangan. Menurutnya, sejumlah lokasi yang dianggap terpencil justru berpotensi menjadi tempat penyerapan hasil produksi pertanian dari…
Pengamat Pemilu Ramdansyah berharap Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2027–2032 dapat menjaring sosok penyelenggara pemilu yang jujur, adil, netral, profesional, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya figur Pansel yang berintegritas agar bebas dari praktik “ijon” politik atau meloloskan calon titipan yang dapat menguntungkan peserta pemilu tertentu. Hal tersebut diungkapkan Ramdansyah dalam dialog interaktif di Radio Elshinta, Kamis malam (22/10/2026). Berikut adalah rangkuman wawancara lengkap yang telah disusun secara sistematis: Kriteria Pansel KPU dan Urgensi Revisi UU Pemilu Meskipun tahapan rekrutmen sudah harus dimulai pada Oktober 2026 ini, proses revisi Undang-Undang (UU) Pemilu masih berjalan.…
Pemerintah Respons Kritik, Tata Kelola Koperasi Merah Putih Dibenahi Jakarta,- Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi desa. Berbagai masukan publik menjadi bahan perbaikan agar program tersebut tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi warga. Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengakui bahwa pemerintah menemukan sejumlah lokasi pembangunan koperasi yang dinilai kurang sesuai, antara lain karena terlalu jauh dari permukiman atau kurang strategis untuk kegiatan usaha. Temuan tersebut mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap penempatan bangunan berdasarkan kondisi faktual di lapangan. “Satu…
Akses KPR Bagi Rumah Pertama Pekerja Muda Kian Realistis Oleh : Dewi Maharani Pemerintah terus mendorong perluasan akses pembiayaan perumahan guna meningkatkan kesempatan masyarakat, khususnya pekerja muda, untuk memiliki rumah pertama. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau di tengah meningkatnya harga properti serta kebutuhan biaya hidup. Melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pekerja muda berpeluang memperoleh hunian dengan suku bunga tetap, uang muka ringan, dan jangka waktu cicilan yang panjang. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu generasi muda merencanakan kepemilikan rumah secara lebih terukur sekaligus membangun…
Memperluas Akses Rumah Subsidi, Membuka Peluang Kepemilikan Hunian Oleh: Ricky Rinaldi Rumah bukan sekadar bangunan fisik tempat bernaung dari panas dan hujan, melainkan pilar utama dalam membangun ketahanan keluarga, kesejahteraan sosial, serta martabat kehidupan setiap warga negara. Memiliki hunian yang layak, aman, dan terjangkau merupakan hak fundamental seluruh rakyat Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Namun, di tengah pesatnya laju pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang tak terbendung, serta lonjakan harga tanah di kawasan perkotaan, akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kepemilikan rumah sering kali dihadapkan pada tembok kendala finansial yang sangat berat. Menjawab tantangan struktural tersebut, komitmen berkelanjutan pemerintah dalam memperluas akses…
Bank Swasta dan Daerah Didorong Perluas Pembiayaan Rumah Subsidi JAKARTA – Pemerintah mendorong perluasan keterlibatan perbankan, termasuk bank swasta dan bank pembangunan daerah (BPD), dalam pembiayaan rumah subsidi guna mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Langkah ini diperkuat melalui sinergi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), perbankan, serta pengembang untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri PKP, Maruarar Sirait menegaskan bahwa pencapaian target pembiayaan perumahan membutuhkan kemampuan menyelesaikan berbagai kendala, baik teknis maupun nonteknis. “Dalam mencapai target pasti ada masalah, kendala, apakah teknis maupun nonteknis.…
KPR Subsidi Dipercepat, Peluang Pekerja Muda Punya Rumah Diperluas *Jakarta* – Pemerintah bersama sektor perbankan terus memperkuat akses kepemilikan rumah bagi pekerja muda melalui percepatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Program ini diharapkan memberikan kemudahan pembiayaan sekaligus memperluas kesempatan generasi muda memiliki hunian pertama yang layak dan terjangkau. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengatakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi solusi untuk membantu pekerja muda menghadapi tantangan kepemilikan rumah, terutama kenaikan harga properti dan kebutuhan uang muka. “Ini adalah program yang bisa menjawab tantangan yang ada saat ini, terutama bagi pekerja muda,” ujar…
Jangan Biarkan Manuver Politik Separatis Mengaburkan Percepatan Pembangunan Papua Oleh : Marthen Yikwa Percepatan pembangunan Papua perlu terus menjadi perhatian bersama karena kemajuan Tanah Papua tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, dan terbukanya kesempatan bagi generasi muda. Di tengah proses tersebut, masyarakat Papua juga perlu mencermati berbagai manuver politik yang berpotensi mengaburkan fakta mengenai perkembangan pembangunan yang sedang berlangsung. Salah satu perkembangan yang perlu dicermati adalah rencana rekonsiliasi dan penyatuan kembali kelompok-kelompok dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang direncanakan berlangsung di Port Vila, Vanuatu,…