Pemerintah Bangun Lima Kawasan Peternakan untuk Perkuat Ketahanan Pangan Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian sektor peternakan sebagai bagian dari strategi memperkokoh ketahanan pangan nasional. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan strategis, khususnya ayam, telur, dan susu bagi masyarakat. Program tersebut diarahkan untuk membangun industri peternakan yang lebih kuat dan terintegrasi, mulai dari penyediaan pakan, bibit, proses budidaya, hingga pengolahan hasil peternakan. Dengan ekosistem yang terhubung, pemerintah berharap produksi dalam negeri semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi industri peternakan…
Author: Kata Indonesia
Aplikasi Rating MBG Membuka Ruang Koreksi Langsung dari Lingkungan Sekolah Oleh : Jonathan Janoe Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup dinilai dari jumlah makanan yang dibagikan setiap hari. Kualitas menu, ketepatan waktu distribusi, kebersihan, hingga kesesuaian layanan dengan kebutuhan peserta didik menjadi bagian penting yang menentukan keberhasilan program. Karena itu, rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghadirkan aplikasi rating MBG patut dilihat sebagai langkah penguatan evaluasi berbasis pengalaman penerima manfaat. Sekolah kini disiapkan memiliki ruang untuk menyampaikan penilaian secara langsung terhadap layanan yang diterima. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa aplikasi rating disiapkan sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan evaluasi…
Aplikasi Rating MBG Memperkuat Transparansi dan Partisipasi dalam Pengawasan Program Oleh : Jonathan Janoel Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penting dalam penguatan tata kelola. Ketika cakupan layanan semakin luas, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan. Kualitas menu, ketepatan waktu, kelayakan pangan, dan respons terhadap keluhan juga menjadi bagian dari ukuran keberhasilan. Karena itu, rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghadirkan aplikasi rating MBG patut dilihat sebagai langkah untuk memperkuat pengawasan dengan melibatkan pihak yang berinteraksi langsung dengan layanan, yakni sekolah. Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan bahwa aplikasi tersebut disiapkan agar kepala sekolah dan…
Pemerintah Bangun Aplikasi Rating MBG untuk Tata Kelola Lebih Transparan JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi rating Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat pengawasan sekaligus membuka ruang partisipasi sekolah dalam menilai kualitas layanan. Melalui sistem ini, kepala sekolah dan guru dapat memberikan penilaian langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari ketepatan distribusi hingga kelayakan makanan yang diterima peserta didik. Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, aplikasi tersebut dirancang agar evaluasi tidak hanya bergantung pada laporan internal, tetapi juga berdasarkan pengalaman pihak yang berinteraksi langsung dengan layanan MBG. “Melalui aplikasi rating MBG,…
Pemerintah Siapkan Aplikasi Rating MBG untuk Perkuat Pengawasan SPPG JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi rating Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Aplikasi tersebut nantinya memungkinkan kepala sekolah dan guru memberikan penilaian langsung terhadap layanan MBG yang diterima peserta didik. Kepala BGN Sudaryono mengatakan aplikasi tersebut disiapkan agar BGN memperoleh umpan balik langsung dari sekolah mengenai pelaksanaan MBG di lapangan. Penilaian dapat mencakup kualitas menu, ketepatan waktu distribusi, hingga berbagai persoalan yang ditemukan dalam layanan SPPG. …
Pemerintah Pastikan Semua Anak Bisa Sekolah Gratis Sampai Sarjana Oleh: Miftah Hizyan Agenda pendidikan nasional yang diusung pemerintah membawa harapan baru bagi masa depan generasi muda. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan secara menyeluruh menjadi langkah penting yang patut mendapat dukungan penuh. Program perluasan akses ini dirancang agar mampu menjangkau tingkat TK, pendidikan dasar, menengah, hingga jenjang perguruan tinggi negeri. Kebijakan ini merupakan wujud investasi jangka panjang negara dengan tujuan yang terukur, yaitu memastikan seluruh anak bangsa memiliki kesempatan setara dalam merajut masa depan tanpa terhalang kendala finansial. Apabila melihat posisi Indonesia yang bersiap menghadapi puncak bonus demografi,…
Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Menyatukan Akses dan Mutu Pendidikan Oleh: Rizky Adi Perman Perluasan akses pendidikan yang terus dilakukan pemerintah menjadi langkah strategis untuk memastikan semakin banyak anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas, mengembangkan potensi, serta meraih prestasi sesuai kemampuannya. Dalam konteks tersebut, kehadiran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda memperkuat ekosistem pendidikan nasional melalui perpaduan antara pemerataan kesempatan belajar dan pengembangan talenta unggul. Kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada pembentukan generasi Indonesia yang berdaya saing serta siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Komitmen tersebut semakin terlihat melalui arahan…
Pemerintah Perluas Akses Pendidikan Papua melalui Sekolah Rakyat Terintegrasi Oleh : Yohanes Wandikbo Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan kemampuan sebuah daerah untuk berkembang secara berkelanjutan. Dalam konteks Papua, pemerataan akses pendidikan memiliki arti strategis karena tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kondisi sosial ekonomi masih memengaruhi kesempatan anak-anak memperoleh pendidikan berkualitas. Karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari langkah pemerintah memperluas kesempatan belajar hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Di Papua, pembangunan Sekolah Rakyat terintegrasi direalisasikan di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor. Kementerian Pekerjaan Umum…
Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda Oleh: Yusuf Rinaldi Program Magang Nasional yang diperluas pemerintah menjadi 150 ribu peserta pada 2026 menunjukkan upaya memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, membangun jejaring profesional, dan memperbesar peluang masuk ke pasar kerja formal di tengah persaingan memperoleh pekerjaan yang semakin ketat. Sejak 2025, pemerintah membuka Program Magang Nasional dengan target 100 ribu peserta. Pada 2026, kuotanya diperluas menjadi 150 ribu peserta. Program berlangsung selama enam bulan dengan fasilitas pelatihan, pendampingan mentor, sertifikat, jejaring profesional, serta uang saku yang ditanggung pemerintah. Besaran uang saku mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota di lokasi pemagangan dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah hari yang diperhitungkan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perluasan program tersebut dilakukan secara bertahap dan tetap disertai evaluasi terhadap pelaksanaan setiap angkatan. Pada batch pertama terdapat 46.160 peserta, sedangkan batch kedua menetapkan 40.962 peserta. Pemerintah kemudian menyiapkan batch ketiga dengan sekitar 62 ribu peserta untuk memenuhi target 150 ribu peserta pada 2026. Pendaftaran penyelenggara disiapkan sejak September, seleksi peserta pada Oktober, dan pelaksanaan batch ketiga ditargetkan dimulai pada November. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pemagangan benar-benar memberikan kesempatan kepada peserta meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, membangun portofolio, serta memperluas jejaring. Untuk batch ketiga, pemerintah juga mengubah skema penempatan dengan menempatkan seluruh peserta di perusahaan, tanpa kementerian dan lembaga pemerintah. Dari perspektif ekonomi, pemberian uang saku selama enam bulan memberikan dukungan bagi lulusan baru yang berada dalam masa transisi dari pendidikan menuju pekerjaan. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta mendapatkan tunjangan yang disesuaikan dengan upah minimum daerah. Pemerintah juga memberikan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang berlaku hingga Desember 2026. Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi indikator penting dalam melihat keberlanjutan program. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyampaikan bahwa sekitar 30 ribu dari 60 ribu alumni Magang Nasional 2025 yang menjalani pemagangan di industri telah bekerja tiga bulan setelah menyelesaikan program. Tingkat penyerapan tersebut meningkat dari sekitar 30 persen ketika peserta baru menyelesaikan masa pemagangan. Kemnaker melakukan tracer study setiap tiga bulan untuk memperbarui data tersebut. Penelusuran dilakukan melalui kuesioner kepada alumni dan pencocokan data dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya status sebagai penerima upah. Pemerintah juga masih menelusuri alumni yang sebelumnya ditempatkan di kementerian dan lembaga karena proses rekrutmen pada instansi tersebut memiliki mekanisme tersendiri. Namun, perluasan jumlah peserta juga membuat aspek perlindungan dan kualitas pemagangan menjadi penting. Yassierli menyatakan pemerintah tidak ingin peserta digunakan untuk menggantikan pekerja tetap. Pemagangan harus tetap berada dalam kerangka peningkatan kompetensi, sementara evaluasi dilakukan terhadap peserta, mentor, dan perusahaan. Pemerintah juga melakukan monitoring terhadap beban serta jam kerja peserta untuk memastikan mereka tidak diperlakukan seperti pekerja reguler. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan bahwa peserta perlu memanfaatkan masa pemagangan untuk membangun kompetensi sekaligus sikap kerja. Menurut dia, kedisiplinan, integritas, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi merupakan bagian penting dari bekal yang harus dibangun selama berada di lingkungan kerja. Dengan demikian, pengalaman pemagangan tidak hanya menghasilkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk kesiapan menghadapi tuntutan profesional. Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi W. Sutjipto menilai program Magang Nasional perlu memiliki kesinambungan setelah peserta menyelesaikan enam bulan pemagangan. Menurut Budi, pengalaman magang perlu diikuti mekanisme yang mempertemukan kompetensi peserta dengan kebutuhan lowongan perusahaan. Tanpa pencocokan tersebut, terdapat risiko peserta telah memperoleh pengalaman kerja tetapi masih menghadapi kesulitan ketika harus masuk ke pekerjaan formal setelah program berakhir. Pandangan tersebut menempatkan penyerapan kerja sebagai bagian penting dari evaluasi kebijakan. Jumlah peserta yang besar memang memperluas akses terhadap pengalaman kerja, tetapi dampak ekonominya akan lebih terlihat apabila kompetensi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan industri dan berlanjut menjadi peluang karier. Karena itu, Magang Nasional dapat dipandang sebagai investasi tenaga kerja muda dengan catatan bahwa keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah peserta. Kualitas pelatihan, relevansi bidang magang, fungsi mentor, perlindungan peserta, pencocokan dengan kebutuhan perusahaan, serta penyerapan setelah program menjadi rangkaian yang menentukan dampak kebijakan. Dengan target 150 ribu peserta pada 2026, pemerintah memiliki ruang untuk memperluas pengalaman kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengalaman tersebut menjadi modal yang benar-benar dapat digunakan peserta untuk memasuki pasar kerja. Dengan hubungan yang lebih erat antara pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, dan tenaga kerja muda, program magang dapat berfungsi bukan sekadar sebagai masa transisi, tetapi sebagai bagian dari pembangunan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi. )*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik
Magang Nasional Membuka Jalan Lulusan Baru Masuk Dunia Kerja Oleh: Zhafran Goldwin Memasuki dunia kerja menjadi tantangan bagi lulusan perguruan tinggi. Bekal akademik yang diperoleh selama pendidikan belum selalu diikuti pengalaman kerja yang menjadi salah satu persyaratan umum dalam lowongan pekerjaan. Kondisi tersebut membuat lulusan baru membutuhkan ruang untuk menghubungkan kompetensi akademik dengan kebutuhan praktis dunia kerja. Program Magang Nasional atau MagangHub dinilai dapat menjadi sarana bagi lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pengalaman kerja sekaligus memperkuat kesiapan memasuki dunia kerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menilai program tersebut berperan dalam mempersempit kesenjangan antara kompetensi lulusan baru dengan kebutuhan industri. Hal ini mengingat pengalaman kerja menjadi salah satu persyaratan yang umum dicantumkan dalam lowongan pekerjaan dan kerap menjadi kendala bagi para lulusan baru. Kepala Biro Humas Kemenaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan peserta Magang Nasional berkesempatan memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan. Selain pengalaman praktis, peserta mendapat pendampingan mentor, memahami budaya kerja, mengembangkan keterampilan teknis dan nonteknis, serta membangun portofolio dan jejaring profesional. Durasi enam bulan memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengenal proses kerja secara lebih menyeluruh. Peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah, memahami tanggung jawab profesional, sekaligus mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, mengatur waktu, dan menyelesaikan persoalan. Pengalaman tersebut juga dapat menjadi bagian dari portofolio ketika peserta mulai memasuki proses rekrutmen. Interaksi dengan mentor dan rekan kerja memungkinkan peserta membangun jejaring profesional sekaligus memahami karakteristik bidang pekerjaan yang diminati. Di sisi lain, pelaksanaan program diarahkan agar tetap berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan kompetensi, bukan pengganti tenaga kerja yang telah ada. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa Program Pemagangan Nasional dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan peserta memasuki dunia kerja. Ia menekankan bahwa program tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan posisi pekerja yang telah ada di perusahaan. Penegasan tersebut disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan peserta magang oleh perusahaan, termasuk kemungkinan menggantikan tenaga kerja tetap dengan peserta magang untuk menekan biaya. Pada Batch 1 tahun 2026, sebanyak 46 ribu peserta tercatat mengikuti program tersebut. Sementara itu, Batch 2 mencatat 40.962 peserta yang dinyatakan lolos seleksi. Pemerintah menargetkan jumlah peserta Program Pemagangan Nasional sepanjang 2026 mencapai 150 ribu orang yang pelaksanaannya dibagi ke dalam tiga batch. Target tersebut menjadi bagian dari perluasan kesempatan bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman sebelum memasuki pasar kerja. Kesempatan berikutnya disiapkan melalui Program Pemagangan Nasional Batch 3 Angkatan 2. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan sekitar 70 ribu posisi magang dengan pendaftaran peserta dijadwalkan dibuka pada Oktober 2026. Sebelumnya, pendaftaran bagi perusahaan penyelenggara magang mulai dibuka pada September 2026. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Darmawansyah menyampaikan bahwa tahapan tersebut diawali dengan pendaftaran perusahaan penyelenggara untuk menyiapkan posisi yang akan ditempati peserta. Darmawansyah memastikan pemerintah tetap menanggung sepenuhnya uang saku peserta magang pada Batch 3. Dengan demikian, perusahaan yang menjadi penyelenggara tidak dibebani kewajiban untuk turut membayarkan uang saku peserta. Skema tersebut memberikan dukungan bagi peserta selama mengikuti program sekaligus membuka ruang bagi perusahaan untuk berperan dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, kesesuaian posisi, kualitas pendampingan, serta pengalaman yang diperoleh peserta menjadi aspek penting agar pemagangan benar-benar memberikan manfaat pengembangan kompetensi. Program pemagangan juga menjadi ruang pertemuan antara kebutuhan dunia pendidikan dan dunia industri. Peserta dapat mengenal standar serta tuntutan pekerjaan secara langsung, sementara perusahaan dapat terlibat dalam pengembangan calon tenaga kerja sesuai bidang yang dibutuhkan. Perubahan kebutuhan industri juga membuat kemampuan beradaptasi menjadi semakin penting. Perkembangan teknologi dan perubahan pola kerja menuntut lulusan tidak hanya menguasai pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan kemampuan nonteknis. Pengalaman langsung di lingkungan kerja dapat menjadi salah satu proses untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Program Magang Nasional tidak secara otomatis menjamin peserta memperoleh pekerjaan setelah program berakhir. Namun, pengalaman kerja, portofolio, keterampilan, serta jejaring yang diperoleh selama program dapat menjadi bekal tambahan ketika peserta mengikuti proses rekrutmen atau mengembangkan karier. Dengan target 150 ribu peserta sepanjang 2026 dan tambahan sekitar 70 ribu posisi pada Batch 3 Angkatan 2, Program Magang Nasional memberikan ruang bagi lebih banyak lulusan baru untuk memperoleh pengalaman profesional. Kehadiran program ini sekaligus memperkuat hubungan antara kompetensi yang diperoleh di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Pada akhirnya, pengalaman kerja menjadi salah satu modal penting bagi lulusan baru dalam membangun karier. Melalui kesempatan magang, peserta dapat mengembangkan kompetensi, memahami budaya profesional, membangun portofolio, serta memperluas jejaring sebelum memasuki pasar kerja secara lebih luas. *) Penulis adalah Content Writer di Green Groovia
Magang Nasional Batch 3 Dibuka Oktober, Pemerintah Siapkan Puluhan Ribu Lowongan Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah akan kembali membuka Program Pemagangan Nasional atau MagangHub batch 3 angkatan II untuk memperluas kesempatan lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja. Pendaftaran peserta ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026, sementara pelaksanaan program dijadwalkan dimulai pada November mendatang. “Jadi 41.000 (peserta di batch kedua) ditambah angkatan batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insyaallah kita akan bulatkan menjadi 150.000,” kata Yassierli. Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan total peserta program pemagangan nasional angkatan II mencapai 150.000 orang. …
Pemerintah Siapkan Magang Nasional Batch 3 Khusus dari Perusahaan Swasta Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan Program Magang Nasional Angkatan II Batch III yang dijadwalkan mulai November 2026. Batch terbaru tersebut ditargetkan dapat memenuhi sisa kuota dari total 150 ribu peserta Magang Nasional tahun ini. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah masih memiliki kuota sekitar 63 ribu peserta yang akan dioptimalkan melalui pelaksanaan Batch III. Melalui platform MagangHub, Batch I dan Batch II sebelumnya telah menyaring masing-masing sekitar 46 ribu dan 41 ribu peserta. Dengan demikian, sekitar 87 ribu peserta telah tertampung dalam program tersebut. “Nanti di batch ketiga insyaallah…