Lokapasar MBG Menjadi Upaya Preventif Melindungi Siswa dari Risiko Pangan Oleh : Rivka Mayangsari Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk melalui gagasan pembangunan marketplace atau lokapasar khusus bahan baku pangan. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan bahan pangan yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar kualitas dan keamanan, sekaligus menjadi upaya preventif untuk meminimalkan risiko pangan sebelum makanan sampai kepada para penerima manfaat. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan gagasan tersebut saat berada di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur. Menurutnya, lokapasar dapat menjadi salah satu mekanisme untuk mengontrol bahan…
Author: Kata Indonesia
Lokapasar MBG Menjadi Langkah Penting Menjaga Kualitas Makanan Anak Oleh: Aditya Anggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki cakupan pelayanan luas karena menyasar kebutuhan pangan dan gizi anak di berbagai daerah. Besarnya jumlah penerima manfaat membuat kualitas bahan pangan menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan program. Bahan yang digunakan tidak hanya harus tersedia dalam jumlah memadai, tetapi juga memenuhi standar keamanan, mutu, kesegaran, dan kelayakan konsumsi. Dalam konteks tersebut, gagasan pembentukan lokapasar atau marketplace khusus kebutuhan MBG menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola penyediaan bahan pangan. Mekanisme ini dapat mempertemukan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan penyedia komoditas…
Pemerintah Pastikan Lokapasar MBG Bisa Cegah Bahan Baku Tidak Segar Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan lokapasar atau marketplace khusus pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan rantai pasok sekaligus memastikan bahan pangan yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki kualitas dan kondisi yang sesuai standar. Kepala BGN Sudaryono mengatakan lokapasar akan membuat proses pengadaan bahan baku lebih terkontrol, mulai dari pemasok, harga, hingga transaksi. Sistem tersebut juga akan menerapkan mekanisme verified seller sehingga pemasok yang masuk dalam rantai pengadaan dapat ditelusuri. “Makanya salah satu caranya saya…
Pemerintah Siapkan Lokapasar MBG untuk Jamin Keamanan Bahan Baku JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan gagasan pembangunan lokapasar atau marketplace khusus untuk mendukung pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem tersebut diarahkan untuk memastikan keamanan, kualitas, ketersediaan, serta keterlacakan bahan pangan yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyiapkan makanan bagi penerima manfaat. Kepala BGN Sudaryono mengatakan lokapasar MBG diperlukan agar proses pengadaan bahan baku dapat dikontrol dengan lebih baik. Menurutnya, sistem tersebut juga diharapkan membantu SPPG memperoleh bahan pangan dengan kualitas yang sesuai standar dan dalam kondisi segar. …
Prabowo Membuktikan Utang BLBI Bisa Diselesaikan Lebih Cepat dari Perkiraan Oleh: Rentjana Firda Anggrainy Utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan salah satu warisan persoalan keuangan yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Setelah berlangsung selama bertahun-tahun, pemerintah pada Agustus 2026 menyatakan sisa kewajiban obligasi BLBI kepada Bank Indonesia sebesar Rp218,3 triliun telah dilunasi, menandai selesainya salah satu kewajiban negara yang lahir dari penanganan krisis 1997-1998. Penyelesaian tersebut menarik perhatian karena berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perkiraan jatuh tempo yang sebelumnya dapat membentang hingga 2043. Fakta ini menunjukkan bahwa kewajiban fiskal yang telah menjadi bagian dari sejarah pengelolaan…
Pelunasan Utang BLBI, Bukti Keseriusan Menata Keuangan Negara Oleh: Bagas Nurahman Pelunasan utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp218,3 triliun kepada Bank Indonesia (BI) menjadi tonggak penting dalam penataan keuangan negara. Kewajiban yang berasal dari penerbitan obligasi untuk penanganan krisis keuangan 1997-1998 tersebut kini telah diselesaikan secara tuntas. Penyelesaian ini menunjukkan konsistensi dalam mengelola kewajiban fiskal sekaligus menjadi bagian penting dalam memperkuat pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan kewajiban tersebut selama ini tercatat sebagai utang pemerintah kepada BI dan dibayarkan secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyelesaian kewajiban tersebut menandai berakhirnya kewajiban…
Pemerintahan Prabowo Selesaikan Utang BLBI yang Seharusnya Berjalan Hingga 2043 JAKARTA — Pemerintah menuntaskan seluruh kewajiban utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp218,3 triliun kepada Bank Indonesia (BI). Pelunasan yang berasal dari penanganan krisis keuangan 1997-1998 tersebut diselesaikan pada 24 Agustus 2026, jauh sebelum kewajiban itu semula diproyeksikan berlangsung hingga 2043. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan kabar tersebut setelah melaporkan penyelesaian utang kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. “Pada akhir bulan lalu, kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia,” kata Suahasil. Menurut Suahasil, obligasi tersebut diterbitkan pemerintah ketika Indonesia…
Utang BLBI Lunas, Prabowo Dinilai Tutup Beban Lama Krisis 1998 JAKARTA – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali mencatatkan pencapaian bersejarah dan monumental dalam pengelolaan keuangan negara. Beban utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekapitalisasi perbankan eks krisis moneter 1997-1998 yang mencapai total Rp 640 triliun akhirnya resmi dinyatakan lunas. Langkah tegas nan strategis ini dinilai sebagai keberhasilan luar biasa dalam menutup lembaran kelam sejarah ekonomi bangsa, sekaligus membuka jalan lapang menuju pertumbuhan nasional yang jauh lebih sehat dan berkelanjutan. Keberhasilan pelunasan ini tentu bukan sekadar kalkulasi angka di atas kertas, melainkan wujud nyata dari…
Cadangan Devisa Kuat, Stabilitas Rupiah Terjaga Oleh: Dhita Karuniawati Posisi cadangan devisa Indonesia yang meningkat menjadi penopang ketahanan eksternal di tengah tekanan pasar keuangan global. Pada akhir Agustus 2026, cadangan devisa tercatat US$146,5 miliar, naik dari US$145,3 miliar pada bulan sebelumnya. Kondisi tersebut memberikan bantalan ketika rupiah menghadapi tekanan penguatan dolar Amerika Serikat dan volatilitas pasar global. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 5,4 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka itu berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan eksternal Indonesia memiliki…
BI Rate Stabil, Kebijakan Inovatif Disiapkan demi Stabilitas Rupiah Jakarta – Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan BI Rate pada level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) September 2026. Keputusan tersebut menunjukkan komitmen BI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan bahwa stabilitas rupiah tidak hanya dijaga melalui instrumen suku bunga, tetapi juga melalui berbagai kebijakan yang lebih inovatif dan adaptif. Menurutnya, kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih cukup baik sehingga memberikan ruang bagi BI untuk menerapkan kebijakan…
BI Rate Tetap, Cadangan Devisa Topang Stabilitas Rupiah Jakarta – Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada 22–23 September 2026. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan mempertahankan BI Rate juga didukung oleh posisi cadangan devisa Indonesia yang tetap memadai. Pada akhir Agustus 2026, cadangan devisa tercatat sebesar 146,5 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir Juli sebesar 145,3 miliar dolar AS. Kondisi tersebut menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional…
Pemerintah Siapkan Skema Modal Kerja KDKMP untuk Menjaga Keberlanjutan Usaha Desa Pemerintah menyiapkan berbagai alternatif sumber modal kerja Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, antara lain melalui modal penyertaan, konsinyasi, dan dukungan LPDB. Skema tersebut disiapkan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi setelah beroperasi, sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi KDKMP dalam mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menyebut pemerintah akan memaksimalkan modal penyertaan dan konsinyasi sebagai sumber modal kerja Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) setelah koperasi mulai beroperasi. “Soal modal kerja untuk pembelian barang-barang yang nanti bisa diperjualbelikan, tadi…