Author: Kata Indonesia

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pengamat Politik Ungkap Mayoritas Publik Puas JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat respons positif dari mayoritas responden survei Parameter Politik Indonesia (PPI). Di tengah tantangan global, ketahanan ekonomi dan penguatan program prioritas menjadi modal penting untuk melanjutkan pembangunan nasional. Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 65,4 persen, berdasarkan gabungan responden yang menyatakan sangat puas dan puas. “Jika digabungkan yang sangat puas dengan yang puas itu totalnya ada 65,4%,” ujar Adi. Survei PPI dilaksanakan pada 26…

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Penguatan SDM dan Ketahanan Ekonomi Jadi Modal Pembangunan JAKARTA — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penguatan fondasi pembangunan melalui stabilitas ekonomi, program sosial, dan pemberdayaan sektor produktif. Di tengah ketidakpastian global, keberlanjutan kebijakan ekonomi dan pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar menjadi faktor penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochammad Firman Hidayat menilai perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan dalam menghadapi berbagai tekanan internasional, termasuk konflik geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan, dan dampak fenomena El Niño. “Ekonomi Indonesia terbukti resilien. Pertumbuhan tetap berada di atas lima…

Dua Tahun Prabowo-Gibran, DEN Nilai Fondasi Ekonomi Nasional Semakin Kuat JAKARTA – Ketahanan ekonomi dan penguatan energi menjadi perhatian dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keberlanjutan reformasi serta perencanaan kelistrikan diperlukan agar pembangunan dirasakan masyarakat. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochammad Firman Hidayat menilai Indonesia mampu mempertahankan kinerja ekonomi di tengah ketidakpastian global, termasuk tekanan perdagangan, konflik geopolitik, dan perubahan iklim. “Namun, ekonomi Indonesia terbukti resilien. Pertumbuhan tetap berada di atas lima persen, inflasi terjaga, dan sejumlah kebijakan seperti hilirisasi turut menjadi faktor pendorong ketahanan ekonomi nasional,” jelas Firman. …

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Resiliensi Makroekonomi di Tengah Fragmentasi Geopolitik  Oleh: Pamella Dewi Lorena Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum mengevaluasi ketahanan ekonomi Indonesia. Di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan risiko gangguan iklim, perekonomian nasional tetap mencatat pertumbuhan di atas lima persen. Namun, resiliensi makroekonomi perlu ditelaah melalui produktivitas, daya beli, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, stabilitas tidak semata ditentukan pertumbuhan produk domestik bruto. Stabilitas harga, kesinambungan investasi, ketahanan produksi, serta efektivitas kebijakan sosial merupakan indikator yang saling berkaitan. Pertumbuhan berkelanjutan membutuhkan fondasi struktural agar perekonomian tidak rentan terhadap tekanan eksternal. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochammad Firman Hidayat, menilai perkembangan ekonomi Indonesia harus ditempatkan dalam konteks tantangan global yang kompleks. Perubahan kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, konflik geopolitik, peperangan, serta fenomena El Niño menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi aktivitas perekonomian. Menurut Firman, berbagai tekanan tersebut tidak menghalangi Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen dengan inflasi relatif terkendali. Kebijakan hilirisasi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi melalui peningkatan aktivitas produksi dan penciptaan nilai tambah domestik. Ketahanan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan stabilitas jangka pendek dengan transformasi ekonomi jangka panjang. Stabilitas makroekonomi menyediakan ruang investasi, sedangkan hilirisasi berpotensi memperkuat struktur industri nasional. Meski demikian, kontribusinya terhadap produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat perlu terus dievaluasi. Firman juga mengingatkan bahwa target pembangunan Presiden Prabowo membutuhkan reformasi ekonomi berkesinambungan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, efisiensi logistik, kepastian regulasi, dan daya saing industri menjadi faktor penting agar pertumbuhan mampu menciptakan kesempatan ekonomi lebih luas. Dalam konteks penguatan ekonomi domestik, Kepala Center of Food, Energy and Sustainability Development INDEF, Abra Talattov, menilai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperpendek rantai distribusi. Pihaknya optimis KDMP menjadi lembaga yang bisa menyeimbangkan antara daerah yang surplus dengan daerah yang kekurangan bahan pangan. Menurut Abra, koperasi desa perlu dikembangkan sebagai agregator yang mampu menyerap surplus produksi petani dan peternak, kemudian mendistribusikannya ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan. Misalnya di Jawa Barat surplus produksi bawang, sementara di Kalimantan defisit bawang. Dengan adanya KDMP ini bisa menyeimbangkan kondisi tersebut sehingga tidak ada dorongan harga pada komoditas tertentu. Mekanisme tersebut berpotensi mengurangi disparitas harga antardaerah sekaligus memberikan kepastian pasar bagi produsen. Hal ini relevan dengan konsep efisiensi rantai pasok dalam ekonomi pembangunan. Peningkatan produksi pangan perlu diimbangi kemampuan distribusi agar surplus tidak menekan harga produsen secara berlebihan. Optimalisasi KDMP dengan demikian dapat memperkuat keterhubungan antara swasembada pangan, stabilitas harga, dan kesejahteraan ekonomi perdesaan. Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyampaikan hasil survei mengenai penilaian masyarakat terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi mencatat tingkat kepuasan sebesar 65,4 persen. Adi menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan gabungan responden yang menyatakan sangat puas dan puas. Sebanyak 32,5 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 2,1 persen tidak mengetahui atau tidak memberikan jawaban. Hasil tersebut menggambarkan persepsi responden terhadap kinerja pemerintahan. Namun, kepuasan publik bukan ukuran tunggal keberhasilan ekonomi karena turut dipengaruhi pengalaman rumah tangga, kualitas pelayanan, serta manfaat program yang diterima. Sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, bantuan sosial, dan layanan kesehatan, memiliki dimensi ekonomi karena berkaitan dengan pengeluaran rumah tangga, akses pelayanan dasar, serta pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dari perspektif ekonomi kesejahteraan, program sosial dapat meningkatkan kualitas hidup apabila dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. MBG, misalnya, berpotensi memperbaiki pemenuhan gizi sekaligus menciptakan permintaan bagi sektor pangan domestik. Namun, manfaatnya membutuhkan pengawasan kualitas, keamanan pangan, dan evaluasi pelaksanaan. Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan berikutnya adalah memperkuat hubungan antara stabilitas makroekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan perlu diikuti peningkatan pendapatan riil, penciptaan pekerjaan produktif, serta perluasan kesempatan usaha. Kebijakan fiskal juga harus mempertimbangkan efektivitas belanja dan keberlanjutan pembiayaan program prioritas. Penguatan hilirisasi, optimalisasi koperasi desa, serta reformasi struktural merupakan agenda yang saling melengkapi. Industrialisasi memperbesar nilai tambah, koperasi memperkuat distribusi dan ekonomi lokal, sedangkan reformasi meningkatkan efisiensi serta daya saing nasional. Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi pijakan menuju pertumbuhan ekonomi yang semakin produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga, penguatan industri, serta pemerataan manfaat pembangunan, Indonesia memiliki peluang memperkokoh fondasi sebagai kekuatan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing global. *) Pemerhati Ekonomi

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pembangunan Rakyat Jadi Prioritas Menuju Indonesia Sejahtera Oleh: Bagas Wicaksono Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting dalam memperkuat pembangunan nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Berbagai kebijakan strategis diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas perlindungan sosial, dan memperkuat kemandirian bangsa. Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, penguatan koperasi desa, serta pengembangan industri nasional, pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas. Di tengah dinamika ekonomi global, Indonesia terus memperkuat fondasi pertumbuhan melalui kebijakan yang adaptif dan…

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana JAKARTA – Pemerintah memperkuat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi anggaran daerah, percepatan perbaikan infrastruktur, pemulihan layanan kesehatan, serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak. Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran bantuan yang telah disalurkan pemerintah pusat. Pemerintah telah menyalurkan tambahan belanja tidak terduga sekitar Rp268 miliar pada masa tanggap darurat, tambahan keuangan daerah sebesar Rp10,6 triliun pada Februari,…

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana *Jakarta* – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi, validasi data kebutuhan, serta optimalisasi anggaran guna memastikan pemulihan masyarakat dan infrastruktur terdampak berjalan efektif. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, mengatakan komitmen pemerintah pusat untuk terus mengawal percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Menurutnya, validasi data lapangan menjadi langkah penting agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara tepat sasaran. Salah satu perhatian pemerintah adalah pemenuhan hunian tetap bagi warga terdampak bencana. “Terkait hunian…

Pemerintah Memperluas Transaksi Lokal demi Ketahanan Rupiah dan Ekonomi Oleh : Jems Andrian Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi untuk memperkuat ketahanan rupiah serta mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Kebijakan ini menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi global, meningkatnya risiko geopolitik, dan perubahan arus perdagangan internasional yang dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar. Melalui skema Local Currency Transaction (LCT), pelaku usaha Indonesia dapat menyelesaikan transaksi dengan negara mitra menggunakan mata uang masing-masing tanpa selalu bergantung pada dolar AS sebagai perantara. Langkah tersebut diharapkan membuat aktivitas perdagangan lebih efisien sekaligus…

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri. Rosan memaparkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi terus memacu masuknya investasi di sektor hilirisasi pertambangan, perkebunan, dan energi terbarukan yang memiliki nilai tambah tinggi serta mampu menghasilkan devisa ekspor baru bagi negara. Peningkatan fasilitas perizinan berusaha yang terintegrasi secara digital (Online Single Submission) dan jaminan kepastian hukum memberikan kenyamanan bagi para investor untuk merealisasikan komitmen investasinya, sehingga arus modal masuk tidak hanya bertumpu pada pasar keuangan yang sensitif, melainkan pada sektor riil yang menciptakan lapangan kerja. Selain itu, percepatan fasilitasi investasi hilirisasi di luar Pulau Jawa terus diperluas guna mendorong pemerataan struktur pertumbuhan ekonomi antardaerah. Penguatan rantai pasok lokal yang menghubungkan industri skala besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah menjamin bahwa dampak ekonomi dari masuknya modal asing dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal dalam bentuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Langkah pemerintah dalam menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan Rupiah merupakan manifestasi nyata dari komitmen menjaga kedaulatan dan stabilitas ekonomi bangsa. Pengelolaan fiskal yang prudent, dorongan investasi sektor riil yang berkelanjutan, penguatan cadangan devisa hasil ekspor, serta penjagaan daya beli masyarakat adalah rangkaian pilar terpadu yang saling mengokohkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa roda pembangunan nasional tetap berputar stabil, kesejahteraan rakyat terlindungi, dan perekonomian Indonesia terus melaju pesat. *) Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Pemerintah Dorong Transaksi Mata Uang Lokal untuk Perkuat Ekonomi dan Rupiah Jakarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi internasional. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga stabilitas rupiah, serta mengurangi ketergantungan terhadap mata uang negara ketiga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, termasuk pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, di Bangkok, Thailand. Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti menekankan pentingnya penguatan kerja sama internasional melalui perluasan skema…

Koperasi Merah Putih Membuka Jalan Pupuk Subsidi Lebih Mudah Diakses Oleh : Antonius Utomo Penguatan Koperasi Merah Putih membuka peluang bagi petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi dengan lebih mudah melalui layanan yang semakin dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa, meningkatkan efisiensi distribusi sarana produksi pertanian, serta mendukung produktivitas petani dan ketahanan pangan nasional. Kehadiran koperasi diharapkan mampu memperkuat hubungan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat di sektor pertanian. Bagi petani, pupuk merupakan kebutuhan penting untuk menunjang pertumbuhan tanaman dan menjaga keberlangsungan produksi. Ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan dan waktu pemupukan…

Kemudahan Tebus Pupuk Membuat Koperasi Merah Putih Makin Relevan Oleh: Alexander Royce Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh luas lahan dan hasil panen, tetapi juga oleh seberapa mudah petani memperoleh sarana produksi dengan harga terjangkau. Karena itu, penyaluran pupuk bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) layak dilihat sebagai langkah penting untuk mendekatkan layanan ekonomi kepada masyarakat desa. Koperasi tidak sekadar menjadi tempat transaksi, melainkan dapat menjadi simpul distribusi yang memperpendek jarak antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan petani di lapangan. Dampak perubahan itu terlihat di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya, ketiadaan kios pupuk resmi membuat petani…