Rektor UKI dan Pengamat Intelijen UI: Indonesia Perlu Regulasi Anti-Spionase Asing Jakarta – Penguatan regulasi antispionase dinilai mendesak untuk melindungi kepentingan strategis nasional dari operasi intelijen asing yang semakin kompleks, terutama melalui serangan siber, penyusupan teknologi, pencurian data, dan manipulasi informasi. Pengamat Intelijen Universitas Indonesia (UI), Dr. Stanislaus Riyanta, mengatakan posisi strategis serta kekayaan sumber daya alam dan manusia membuat Indonesia memiliki daya tarik tinggi sebagai sasaran serangan siber dan kegiatan spionase asing. “Serangan siber hanyalah media atau alat _(tools)_. Fokus utama harus diarahkan kepada aktor yang berada di balik serangan, termasuk aktivitas spionase dan operasi intelijen asing,” kata Stanislaus.…
Author: Kata Indonesia
Akademisi Nilai Regulasi Jadi Benteng Hadapi Ancaman Siber dan Spionase Asing Jakarta – Penguatan regulasi di bidang keamanan siber menjadi langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional di tengah meningkatnya ancaman serangan siber dan praktik spionase asing yang semakin kompleks. Pakar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI) sekaligus Rektor UKI, Prof. Angel Damayanti, Ph.D., menegaskan bahwa Indonesia memerlukan regulasi keamanan siber yang komprehensif untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. “Letak geografis Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional serta besarnya jumlah penduduk dan pengguna layanan digital semakin meningkatkan nilai strategis Indonesia di mata pihak asing,” kata…
Rektor UKI: Sinergi Lintas Sektor Diperlukan untuk Menangkal Ancaman Spionase JAKARTA – Penguatan ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman spionase memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, akademisi, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat. Seiring meningkatnya posisi strategis Indonesia dalam percaturan global, berbagai upaya pemerintah memperkuat tata kelola keamanan informasi dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga kepentingan nasional dan melindungi aset-aset strategis bangsa. Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) sekaligus Pakar Keamanan Internasional, Prof. Angel Damayanti, Ph.D., mengatakan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sebagai penghasil mineral kritis dunia, didukung letak geografis di jalur perdagangan internasional dan besarnya jumlah penduduk. Kondisi tersebut…
Akademisi UKI: Regulasi Anti Spionase Asing Penting untuk Perkuat Kedaulatan Digital Jakarta – Penguatan regulasi anti spionase asing dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman siber yang menyasar aset strategis nasional. Sejumlah akademisi menilai Indonesia perlu segera membangun kerangka hukum yang adaptif agar mampu memperkuat kedaulatan digital, melindungi infrastruktur kritis, serta menghadapi berbagai bentuk operasi intelijen asing yang semakin kompleks. Guru Besar Keamanan Internasional sekaligus Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI), Prof. Angel Damayanti, mengatakan posisi Indonesia yang semakin strategis dalam rantai pasok global membuat potensi ancaman siber dan spionase asing ikut meningkat. “Indonesia memiliki posisi yang sangat…
Pengamat Intelijen UI: Spionase Asing Tak lagi Konvensional, Indonesia Perlu Payung Hukum Yang Kuat JAKARTA – Di era perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital, Indonesia memiliki potensi menjadi sasaran spionase digital. Oleh karena itu penting penguatan regulasi melalui Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan siber nasional. Pengamat Intelijen dan Kajian Stratejik dari Universitas Indonesia (UI) Dr. Stanislaus Riyanta, menyampaikan Indonesia memiliki daya tarik yang tinggi sebagai target serangan siber. “karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan posisi strategisnya. Daya tarik tersebut tidak dapat dihilangkan sehingga upaya…
Guru Besar UKI Ingatkan Pentingnya Regulasi Kuat Cegah Ancaman Siber dan Spionase Asing Jakarta – Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Angel Damayanti, menilai Indonesia perlu segera memiliki regulasi yang kuat di bidang keamanan siber. Menurutnya, payung hukum yang komprehensif menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan digital nasional dalam menghadapi serangan siber sekaligus mencegah ancaman spionase asing yang terus berkembang di tengah dinamika geopolitik dan pesatnya transformasi teknologi. “Langkah awal yang paling penting adalah membangun regulasi karena Indonesia belum memiliki sistem keamanan siber yang sepenuhnya mandiri,” ujar Angel dalam wawancara di stasiun televisi swasta, selasa (21/7).…
Regulasi Anti Spionase Asing untuk Memperkuat Ketahanan Nasional Oleh : Aditya Rahman Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara negara menjalankan pemerintahan, mengelola ekonomi, dan melindungi kepentingan strategis. Di sisi lain, digitalisasi juga memperluas ruang bagi aktivitas SPIONASE ASING, mulai dari pencurian data, penyusupan ke sistem informasi, hingga upaya memperoleh informasi strategis melalui serangan siber. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan siber tidak lagi semata-mata menjadi isu teknologi, tetapi telah berkembang menjadi bagian penting dari kebijakan keamanan nasional. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai regulasi yang mengatur pencegahan dan penanggulangan spionase menjadi semakin relevan. Pengamat Intelijen dan Kajian Stratejik Universitas Indonesia, Dr.…
Menutup Celah Spionase Asing dengan Penguatan Regulasi sebagai Fondasi Ketahanan Nasional Oleh: Felisa Adnan Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara negara membangun kekuatan, menjalankan pemerintahan, sekaligus menghadapi ancaman. Persaingan antarnegara tidak lagi hanya berlangsung melalui kekuatan militer, diplomasi, atau ekonomi, tetapi juga melalui penguasaan data, penyusupan sistem, pencurian teknologi, dan operasi informasi. Dalam konteks tersebut, agenda pemerintah untuk memperkuat ketahanan siber perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari perlindungan kepentingan strategis nasional. Indonesia memiliki posisi yang sangat bernilai dalam peta geopolitik dan ekonomi global. Kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan ekonomi digital, serta posisi…
Dari PKH hingga MBG: 29 Program untuk Angkat Kualitas Hidup Rakyat dari Kemiskinan Oleh : Rivka Mayangsar Pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam menekan angka kemiskinan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global, pendekatan pembangunan tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan miskin. Melalui 29 kebijakan prioritas yang terintegrasi, pemerintah berupaya membangun sistem perlindungan sosial sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghapus kemiskinan…
Negara Hadir Melalui 29 Program untuk Pendidikan, Kesehatan, Pangan, dan Pekerjaan Oleh : Aditya Anggara Komitmen negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai program prioritas dirancang secara terintegrasi melalui 29 program yang menyasar sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi rakyat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak lagi berjalan secara sektoral, melainkan saling terhubung untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat, terdidik, produktif, dan berdaya saing. Pemerintah menempatkan pembangunan manusia sebagai fondasi…
Pemerintah Fokus Hapus Kemiskinan Ekstrem melalui 29 Program Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan 29 program prioritas yang menyasar masyarakat miskin ekstrem hingga kelompok rentan miskin. Kebijakan yang mencakup masyarakat pada desil 1 hingga desil 4 tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga memperluas akses pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, 29 kebijakan yang dijalankan pemerintah terbagi dalam tiga kategori utama, yakni program penghapusan kemiskinan, program universal, dan…
Pemerintah Perkuat 29 Program untuk Lindungi Warga Miskin hingga Rentan Miskin Jakarta – Pemerintah memperkuat berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi sebagai upaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 29 program yang menyasar kelompok masyarakat miskin hingga rentan miskin atau desil 1 sampai desil 4 terus dioptimalkan agar manfaatnya dirasakan secara langsung. Program tersebut mencakup bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga dukungan pembiayaan yang terintegrasi sebagai bagian dari strategi nasional mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan negara yang mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang…