Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Membutuhkan Kerja Bersama Pemerintah dan Warga Oleh : Abdul Razak Ancaman bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan 2026–2027 membutuhkan langkah mitigasi yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Potensi hujan berintensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat memicu banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup dilakukan ketika bencana telah terjadi. Penguatan sistem peringatan dini, koordinasi lintas sektor, serta perlindungan lingkungan perlu menjadi bagian dari strategi pencegahan yang berkelanjutan. Salah satu langkah strategis dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui kerja sama dengan Weathernews Inc. untuk mengembangkan…
Author: Kata Indonesia
Musim Hujan Lebih Singkat, Semua Pihak Perlu Antisipasi Risiko Bencana Hidrometeorologi Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan tanah longsor menyusul prakiraan musim hujan 2026/2027 yang datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat dibandingkan kondisi normal di sebagian besar wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026, dengan puncak musim hujan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Hal tersebut disampaikan Faisal saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), menjelang Sidang Kabinet Paripurna…
Bansos Beras Menjadi Penopang Ketahanan Pangan Keluarga Rentan Oleh : Gavin Asadit Bantuan sosial berupa beras menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan keluarga rentan di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan. Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, ketersediaan beras bukan sekadar persoalan konsumsi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Ketika sebagian kebutuhan pangan dapat dipenuhi melalui bantuan pemerintah, ruang pengeluaran keluarga untuk kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keperluan rumah tangga menjadi lebih terbantu. Pada 2026, pemerintah melanjutkan program bantuan pangan beras dengan sasaran sekitar 33,2 juta penerima manfaat. Untuk periode Oktober hingga…
Bansos Beras Menjadi Ikhtiar Pemerintah Menjaga Kebutuhan Pangan Rakyat Oleh : Rivka Mayangsari Pemerintah menyiapkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 30 kilogram (kg) bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Program ini menyasar sekitar 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penyaluran bantuan tiga bulan sekaligus menjadi salah satu upaya pemerintah membantu rumah tangga berpendapatan rendah memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika harga pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyetujui bantuan…
Pemerintah Perkuat Penyaluran Bansos Beras bagi Keluarga Membutuhkan Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras untuk periode Oktober hingga Desember 2026 melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini ditujukan untuk membantu keluarga yang membutuhkan sekaligus menjaga pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat berpenghasilan rendah. “Bantuan sosial berupa bantuan pangan sudah disiapkan untuk Oktober, November, dan Desember, pada pekan ini sudah jalan. Dan ini akan masuk atau dilakukan distribusi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Zulkifli Hasan atau Zulhas. Zulkifli menjelaskan, bantuan beras akan disalurkan sekaligus untuk…
Pemerintah Kawal Penyaluran Bansos Beras hingga Penerima Manfaat Jakarta — Pemerintah memastikan penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober–Desember 2026 dikawal ketat hingga benar-benar sampai ke tangan penerima manfaat. Bantuan ini menyasar sekitar 33,2 juta penerima dari kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah menyiapkan sekitar 1 juta ton beras untuk program tersebut. Langkah ini diambil untuk mengamankan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah kenaikan harga beras. “Jadi kami siapkan bantuan beras 1 juta ton atau 1 miliar kilogram untuk 33,2 juta…
Optimalisasi Hulu Migas Membuka Ruang Penguatan Keuangan Negara Oleh: Ardiansyah Pratama Penguatan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan energi sekaligus memperluas peluang penguatan keuangan negara. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional dan penurunan produksi dari sejumlah lapangan matang, percepatan investasi, inovasi pembiayaan, serta kebijakan fiskal yang kompetitif menjadi faktor penting untuk mengubah potensi sumber daya alam menjadi produksi dan penerimaan negara yang berkelanjutan. Optimalisasi sektor ini juga diperlukan untuk menjaga kesinambungan pasokan energi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Desti Melanti, menegaskan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam…
Sektor Migas Berpeluang Memperkuat Pendapatan Negara di Tengah Gejolak Global Oleh: Dimas Setiawan Sektor minyak dan gas bumi (migas) berpeluang menjadi salah satu penopang penting penerimaan negara di tengah ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik global. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkirakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor tersebut mampu mencapai 109 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prospek ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya energi secara optimal dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi keuangan negara, asalkan didukung peningkatan produksi, investasi, dan tata kelola yang berkelanjutan. Deputi Keuangan…
Pemerintah Perkuat Penegakan Hukum terhadap Korporasi Terkait Karhutla Jakarta – Pemerintah terus memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho mengatakan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga penelusuran pertanggungjawaban hukum pihak yang diduga melakukan tindak kejahatan. “Penanganan kebakaran hutan harus menyentuh sampai pada pihak yang bertanggung jawab. Beriringan dengan giat pemadaman karhutla yang terus dilakukan saat ini, telah ditemukan dugaan pelanggaran perizinan,” ujar Dwi. Berdasarkan data yang dirilis Kemenhut, hingga saat ini, jumlah perusahaan yang…
Penanganan Karhutla Diperketat, Dugaan Keterlibatan Korporasi Terus Diselidiki Jakarta – Pemerintah memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia dengan menindak pihak-pihak yang diduga terlibat. Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut sebanyak 97 perusahaan telah teridentifikasi dalam proses hukum terkait karhutla di Kalimantan dan Sumatera. “Dan laporan dari Pak Kapolda di Sumatera Selatan dan hasil rapat dengan Bapak Presiden pun sudah banyak korporasi yang sudah menjadi tersangka, sudah disidik, dilidik,” kata Dudung. Dudung menjelaskan, penanganan hukum tidak hanya menyasar korporasi, tetapi juga masyarakat maupun kelompok yang diduga terlibat. Pemerintah terus mengidentifikasi pihak-pihak terkait untuk memastikan proses…
Disiplin Fiskal Jadi Fondasi APBN, Pemerintah Jaga Daya Beli dan Keberlanjutan Program Rakyat Oleh: Alexandro Demitrius Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memperkuat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas manfaat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kombinasi disiplin fiskal, efisiensi belanja, serta optimalisasi penerimaan negara, pemerintah berupaya memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi rakyat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menjelang akhir 2026, pemerintah memperkirakan belanja negara pada kuartal IV mencapai sekitar Rp1.300 triliun, meningkat dibandingkan Rp1.200 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.…
Sinergitas Defisit APBN Terkendali Menjadi Penopang Kepercayaan Ekonomi Nasional Oleh : Muhammad Fauzan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama ketika perekonomian menghadapi tekanan dari dinamika pasar keuangan global dan kenaikan harga energi. Dalam situasi tersebut, kemampuan Pemerintah menjaga defisit anggaran tetap terkendali menjadi faktor penting untuk mempertahankan kepercayaan pelaku usaha, investor, dan masyarakat. Proyeksi defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menunjukkan upaya Pemerintah menyeimbangkan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan komitmen menjaga kesehatan fiskal. Besaran defisit tersebut memang lebih tinggi dibandingkan target awal…