Perpres Ojol Disiapkan, Pemerintah Perkuat Perlindungan dan Kesejahteraan Pengemudi
Jakarta – Pemerintah terus mematangkan kebijakan untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol). Langkah tersebut ditandai dengan agenda finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online yang dibahas pemerintah bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pembahasan Perpres ojol melibatkan sejumlah pejabat lintas kementerian, antara lain Wakil Menteri Sekretaris Negara, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, COO Danantara Dony Oskaria, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah meminta waktu untuk menyelesaikan proses finalisasi Perpres ojol. Pembahasan dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait agar regulasi yang disusun dapat menjawab kebutuhan para pengemudi sekaligus memberikan kepastian bagi ekosistem transportasi berbasis aplikasi.
“Tadi sudah saya sampaikan, kami izin mohon waktu, karena setelah ini kami mau finalisasi mengenai yang saudara tanyakan, perpres ojol,” kata Prasetyo di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.
Menurutnya, langkah finalisasi Perpres menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih terarah bagi pengemudi ojol. Regulasi yang komprehensif diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial dan ekonomi pengemudi, sekaligus menjaga keberlangsungan ekosistem transportasi daring yang semakin dibutuhkan masyarakat.
“Kehadiran regulasi diharapkan mampu memperkuat kepastian perlindungan bagi pengemudi, sekaligus menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara pekerja, perusahaan aplikasi, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Wakil ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Koordinasi dengan sejumlah kementerian membahas finalisasi Perpres Ojol tersebut.
“Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan kebijakan agar mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi seluruh pihak, serta mendukung iklim usaha yang sehat,” ujar Dasco
Dengan koordinasi antara pemerintah dan DPR, penyelesaian Perpres ojol diharapkan dapat segera memberikan kepastian bagi jutaan pihak yang menggantungkan aktivitas ekonomi pada sektor transportasi berbasis aplikasi. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah untuk memastikan perkembangan ekonomi digital berjalan seiring dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan para pekerjanya. (*)
