Ekonomi RI Tumbuh Solid, Pemerintah Jaga Optimisme dan Daya Beli Rakyat

Ekonomi RI Tumbuh Solid, Pemerintah Jaga Optimisme dan Daya Beli Rakyat

JAKARTA — Perekonomian Indonesia tumbuh resilien sebesar 5,29 persen secara tahunan (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,12 persen (yoy).

Capaian ini diraih di tengah kondisi global yang masih dibayangi ketidakpastian, didorong oleh investasi yang kuat, konsumsi rumah tangga yang meningkat, serta berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan terus memperkuat mesin-mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

 

“Di tengah tantangan global yang masih tinggi, Pemerintah akan terus memperkuat mesin-mesin pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan dan reformasi struktural guna menjaga momentum pertumbuhan yang lebih tinggi,” ujarnya.

 

Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen (yoy) dan tetap menjadi penopang utama perekonomian nasional.

 

Daya beli masyarakat terjaga lewat penyaluran gaji ke-13, program perlindungan sosial, pemberian subsidi, hingga inflasi yang tetap terkendali.

 

Keyakinan konsumen pun tetap solid, tercermin dari peningkatan Mandiri Spending Index serta naiknya penjualan listrik, kendaraan bermotor, dan bahan bakar minyak.

 

Dari sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh kuat 6,87 persen (yoy), ditopang belanja modal pemerintah dan investasi swasta.

 

Realisasi investasi langsung tumbuh 7,1 persen, dengan penanaman modal asing melonjak 25,7 persen, mencerminkan kepercayaan investor yang tetap terjaga seiring keberhasilan Satuan Tugas Debottlenecking dalam menuntaskan berbagai hambatan investasi.

 

Perbaikan ekonomi turut berimbas positif pada pasar kerja. Jumlah penduduk bekerja pada Mei 2026 mencapai 148,19 juta orang, bertambah 522 ribu orang dibandingkan Februari 2026, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 4,65 persen.

 

Tingkat kemiskinan turut turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, berkurang sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025.

 

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai pertumbuhan ekonomi tersebut semakin berkualitas karena diiringi penurunan kemiskinan dan pengangguran.

 

“Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya solid secara angka, tetapi juga semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

 

Qodari menambahkan, daya beli masyarakat turut terjaga lewat kebijakan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi serta pelaksanaan sejumlah program prioritas.

 

Guna menjaga momentum pada semester II 2026, pemerintah menyiapkan Paket Stimulus Ekonomi senilai Rp26,34 triliun, mencakup bantuan pangan bagi 33,4 juta penerima manfaat, insentif tarif transportasi, serta program magang nasional dan pelatihan vokasi bagi angkatan kerja muda.

 

Pemerintah menyatakan sejumlah agenda lanjutan akan digarap dalam beberapa waktu ke depan, di antaranya hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. (*)

Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat  Cara Pemerintah Melindungi  Masa Depan Anak Rentan

By 0

Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat  Cara Pemerintah Melindungi  Masa Depan Anak Rentan  Oleh : Radjiman Arif Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena peserta didiknya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, perhatian negara tidak boleh berhenti pada penerimaan siswa atau penyediaan ruang belajar. Pengawasan yang ketat menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, sehat, disiplin, dan mendukung perkembangan mereka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa kepala Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab besar karena sekolah menerapkan sistem berasrama. Ia meminta seluruh siswa diawasi secara penuh selama 24 jam, tanpa kompromi. Pengawasan tersebut diarahkan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi sekaligus memastikan setiap anak memperoleh pendampingan yang memadai. Menurut Gus Ipul, pengawasan harus berjalan bersama kepatuhan terhadap prosedur dan kolaborasi, sehingga kepala sekolah tidak bekerja sendiri dalam menjaga keselamatan dan perkembangan peserta didik. Pesan tersebut semakin relevan karena pada 7 September 2026 Gus Ipul kembali meminta kepala Sekolah Rakyat memperketat pengawasan terhadap kondisi sekolah, mulai dari kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, hingga administrasi dan keuangan. Ia juga menekankan pentingnya laporan mengenai kondisi kesehatan, perkembangan mental, dan latar belakang siswa. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif ketika masalah muncul, tetapi dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Dalam konteks itu, pengawasan juga perlu dilihat sebagai mekanisme perlindungan hak anak. Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menilai tata kelola Sekolah Rakyat perlu terus diperbaiki agar pelayanan publik berjalan sesuai standar dan terhindar dari potensi maladministrasi. Ombudsman sebelumnya menyampaikan tujuh saran perbaikan kepada Kementerian Sosial terkait regulasi dan tata kelola. Dalam pemantauan pada Mei 2026, Nuzran menyampaikan bahwa proses perbaikan tersebut telah dijalankan secara substansial oleh Kemensos. Nuzran juga menegaskan komitmen Ombudsman untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Ombudsman dan Kemensos sepakat membangun kerja sama yang lebih erat, termasuk mendorong 34 perwakilan Ombudsman ikut mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerah. Bagi program yang masih terus berkembang, keterlibatan lembaga pengawas menjadi modal penting agar evaluasi tidak dianggap sebagai kritik terhadap kebijakan, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas layanan dan memastikan hak masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar benar-benar terpenuhi. …

All Rights Reserved © 2025