Prof. Hamid Fahmi Zarkasyi: GIHES Hadirkan Masa Depan Pendidikan Holistik dari Pesantren

Menjelang peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (1926–2026), sebuah visi besar untuk merombak paradigma pendidikan global diluncurkan melalui gelaran Global Islamic Holistic Education Summit (GIHES) 2026. Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil., selaku Rektor UNIDA Gontor sekaligus Ketua Panitia Peringatan 100 Tahun Gontor, menegaskan bahwa GIHES adalah respons strategis terhadap krisis pendidikan modern yang kian mengkhawatirkan.

Dalam pernyataannya, Prof. Hamid menyoroti data WHO dan UNICEF (2024) yang menyebutkan satu dari tujuh remaja di dunia mengalami masalah kesehatan mental. Ditambah lagi, proyeksi World Economic Forum yang menyatakan bahwa 39% keterampilan inti saat ini akan usang pada tahun 2030.

“Pendidikan saat ini berada di persimpangan jalan. Tantangan masa depan seperti kemampuan berpikir analitis, resiliensi, kepemimpinan, dan empati adalah kompetensi non-teknis yang berakar pada pendidikan karakter. GIHES hadir untuk merumuskan masa depan pendidikan yang holistik—menyeimbangkan intelektual, spiritual, dan moral,” kata Prof. Hamid dalam keterangan pers, Sabtu (15/8/2026).

Menghadirkan Pakar dari Lima Benua

Simposium internasional yang akan digelar pada 5–6 September 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta ini, mengusung tema “Exploring and Revealing the Pesantren Education System”. Forum ini tidak main-main dalam menghadirkan perspektif global dengan mengundang pembicara terkemuka dari lima benua yang seluruhnya fokus pada penguatan pendidikan holistik.

Dari kawasan Asia dan Timur Tengah, hadir pakar-pakar seperti Prof. Dr. Nuri Tinaz dari Marmara University (Turki), Dr. Mahamood Shihab K.M. yang merupakan Principal Anshar Training College for Women (India), serta Prof. Dato’. Ts. Dr. Norazah Mohd. Nordin dari Universitas Kebangsaan Malaysia (Malaysia). Selain itu, hadir pula Prof. Dr. Ryoko Tsuneyoshi dari Bunkyo Gakuin University (Jepang) yang akan membandingkan konsep Tokkatsu Jepang dengan sistem pendidikan asrama Islam.

Dari dalam negeri, simposium ini didukung penuh oleh tokoh-tokoh kunci pemerintahan dan akademisi, di antaranya H. Ahmad Muzani (Ketua MPR RI), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.A. (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah), Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA (Menteri Agama RI), serta Prof. Dr. Amin Abdullah (UIN Sunan Kalijaga).

“Seluruh pembicara ini membawa satu pesan seragam: kita membutuhkan sistem pendidikan yang menyentuh ‘kepala, hati, dan tangan’ secara bersamaan. Ini adalah konsensus global bahwa pendidikan tidak boleh hanya mencetak tenaga kerja, tapi harus membentuk manusia seutuhnya,” tambah Prof. Hamid.

Pesantren sebagai Model “School of Life” bagi Dunia

Poin krusial yang ditekan oleh Prof. Hamid adalah harapan agar dunia internasional dan institusi pendidikan di Indonesia mau belajar dari model pendidikan Pesantren. Baginya, pesantren bukan sekadar tempat belajar di kelas, melainkan sebuah “School of Life” (Sekolah Kehidupan).

Di akhir, Prof. Hamid menambahkan bahwa visi GIHES 2026 adalah mengubah pengalaman lokal pesantren menjadi pengetahuan terdokumentasi yang dapat dipelajari secara ilmiah oleh dunia. Prof. Hamid berharap simposium ini menghasilkan “Deklarasi GIHES” sebagai warisan intelektual bersama dan komitmen kolektif untuk memajukan pendidikan Islam di masa depan.

“Di pesantren, santri dididik melalui disiplin 24 jam, organisasi, kepemimpinan, hingga pengabdian masyarakat. Di saat dunia Barat baru sibuk mendiskusikan konsep well-being dan pembentukan karakter untuk mengatasi krisis mental remaja, pesantren di Indonesia sudah mempraktikkannya selama berabad-abad melalui integrasi ilmu, adab, dan spiritualitas,” tegasnya.

Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat  Cara Pemerintah Melindungi  Masa Depan Anak Rentan

By 0

Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat  Cara Pemerintah Melindungi  Masa Depan Anak Rentan  Oleh : Radjiman Arif Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena peserta didiknya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, perhatian negara tidak boleh berhenti pada penerimaan siswa atau penyediaan ruang belajar. Pengawasan yang ketat menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, sehat, disiplin, dan mendukung perkembangan mereka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa kepala Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab besar karena sekolah menerapkan sistem berasrama. Ia meminta seluruh siswa diawasi secara penuh selama 24 jam, tanpa kompromi. Pengawasan tersebut diarahkan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi sekaligus memastikan setiap anak memperoleh pendampingan yang memadai. Menurut Gus Ipul, pengawasan harus berjalan bersama kepatuhan terhadap prosedur dan kolaborasi, sehingga kepala sekolah tidak bekerja sendiri dalam menjaga keselamatan dan perkembangan peserta didik. Pesan tersebut semakin relevan karena pada 7 September 2026 Gus Ipul kembali meminta kepala Sekolah Rakyat memperketat pengawasan terhadap kondisi sekolah, mulai dari kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, hingga administrasi dan keuangan. Ia juga menekankan pentingnya laporan mengenai kondisi kesehatan, perkembangan mental, dan latar belakang siswa. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif ketika masalah muncul, tetapi dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Dalam konteks itu, pengawasan juga perlu dilihat sebagai mekanisme perlindungan hak anak. Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menilai tata kelola Sekolah Rakyat perlu terus diperbaiki agar pelayanan publik berjalan sesuai standar dan terhindar dari potensi maladministrasi. Ombudsman sebelumnya menyampaikan tujuh saran perbaikan kepada Kementerian Sosial terkait regulasi dan tata kelola. Dalam pemantauan pada Mei 2026, Nuzran menyampaikan bahwa proses perbaikan tersebut telah dijalankan secara substansial oleh Kemensos. Nuzran juga menegaskan komitmen Ombudsman untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Ombudsman dan Kemensos sepakat membangun kerja sama yang lebih erat, termasuk mendorong 34 perwakilan Ombudsman ikut mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerah. Bagi program yang masih terus berkembang, keterlibatan lembaga pengawas menjadi modal penting agar evaluasi tidak dianggap sebagai kritik terhadap kebijakan, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas layanan dan memastikan hak masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar benar-benar terpenuhi. …

All Rights Reserved © 2025