Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri yang juga Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) menghindari kegiatan yang bertentangan dengan aturan maupun kode etik dan disiplin. Hal itu dikatakannya di Timika, Papua, Sabtu (30/11/2019). “Kepada seluruh ASN agar menghindari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan aturan, kode etik, disiplin dan sumpaj janji sebagai ASN,” kata Bahtiar. Ia juga meminta pejabat pembina kepegawaian melakukan pembinaan sebagaimana UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Pejabat Pembina Kepegawaiannya dan Pejabat yang berwenang Bidang Kepegawaian agar melakukan pembinaan dan penertiban kode etik ASN sebagai alat pemersatu bangsa sebagaimana…
Author: Kata Indonesia
Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (FA-KMHDI) mengapresiasi pidato kebangsaan Menteri Agama Fachrul Razi, pada seminar kebangsaan dalam rangka perayaan HUT Ke-18 FA-KMHDI di Jakarta, Sabtu, 30 November. Lebih lanjut isi pidato tersebut adalah : Bagi saya, kerukunan umat beragama itu adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yg berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Dalam interaksi tersebut tidak merendahkan agama satu atas agama lainnya, juga tidak mencampuradukkan dan melanggat norma2 agama. Berkerjama dalam membangun masyarakat, dengan prinsip saling bahu membahu dan sama2 mengambil manfaat dari eksistensi bersama dalam…
Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (FA-KMHDI) mendorong pemerintah agar terus memperkuat upaya-upaya memberantas kabar bohong (hoaks) bermuatan idiologis yang dapat memicu radikalisme, dan berpotensi membahayakan keutuhan NKRI maupun proses pembangunan nasional. “Semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara agar terus berupaya memberantas produksi maupun penyebaran hoaks, tentunya dengan disertai dukungan dari seluruh komponen bangsa,” ujar Ketua Presidum FA – KMHDI I ketut Wiriana, pada seminar kebangsaan dalam rangka perayaan HUT Ke-18 FA-KMHDI di Jakarta, Sabtu, 30 November. Turut hadir sebagai pembicara dalam seminar kebangsaan itu adalah Menteri Agama Fachrul Razi, Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Anggota Komisi…
Visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) lima tahun ke depan adalah fokus pada sumber daya manusia (SDM). Visi seperti itu sangat membutuhkan stabilitas situasi politik. Lembaga negara yang menjadi garda terdepan dalam memastikan stabilitas politik nasional adalah Badan Intelijen Negara (BIN) “BIN secara senyap berhasil mengawal pemilu presiden secara damai dan lancar. Bahkan, Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan berhasil membawa situasi sejuk dan damai dengan mempertemukan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi di stasiun MRT Lebakbulus. Pertemuan itu membuka pintu rekonsiliasi nasional, bahkan kita tahu bersama Prabowo lantas menjadi menteri pertahanan,” kata pengamat intelijen Ridlwan Habib di Jakarta, Sabtu (30/11/2019). Dikatakan,…
Oleh : Edward Simangunsong Presiden Joko Widodo sempat mendapatkan desakan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). S negara hukum, protes atas peraturan tersebut sebaiknya dilakukan dengan menempuh uji materi di Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya pengujian tersebut, maka diharapkan dapat polemik atas UU KPK dapat berakhir. Dalam proses bernegara ada aturan hukum. Itu merupakan bentuk kehadiran negara untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tata kelola pemerintah dan negara. Karena bagaimanapun juga Negara masih memiliki lembaga bernama Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengakomodasi aspirasi terhadap suatu produk perundangan. Desakan terhadap presiden agar menerbitkan Perppu…
Oleh : Rebecca Marian Perayaan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember menjadi momok bagi masyarakat. Sepak terjang OPM yang sering bertindak keji menjadi salah satu alasan ditolaknya kelompok tersebut oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menganggap Papua bagian integral NKRI sehingga mereka menolak perayaan OPM. Jelang hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember nanti, Polda Papua berhasil menangkap pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, Iris Murib. Iris ditangkap saat dirinya diduga tengah mencari amunisi untuk persiapan HUT OPM di Timika. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengatakan, Iris berhasil ditangkap di Kali Pindah-pindah, Jalan Trans Timika-Nabire,…
Oleh : An Davos Meskipun tidak mengejutkan dan diyakini bertujuan untuk mencari sensasi semata, pernyataan Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Gerindra Fadli Zon mengenai Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri tentang Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dikutip situs tempo.co pada 26 November 2019, amatlah berbahaya karena membenturkan Pemerintah dengan umat Islam. Dalam situs tersebut, Fadli Zon menyatakan bahwa Pemerintah menganggap umat Islam terpapar radikalisme dan kebijakan tersebut bertujuan memojokkan umat Islam serta Islamophobia (Putri, 2019). Padahal, isi SKB tersebut sama sekali tidak menyinggung umat Islam. Berdasarkan situs Kemenag RI, SKB Penanganan Radikalisme ASN merupakan dasar hukum…
Oleh: An Davos Reuni 212 selalu berkaitan dengan momentum Politik seperti Pilkada DKI Jakarta 2016 hingga Pilpres 2019. Kendati demikian, Reuni 212 tahun ini diperkirakan sepi peminat karena tidak berdekatan dengan Pemilu dan tidak adanya isu-isu yang signifikan. Salah satu isu dalam Reuni 212 akan menyoroti kasus Sukmawati Soekarnoputri. Kasus ini dianggap sebagai momentum untuk menggerakkan massa pada aksi tersebut. Setiap tahunnya, saat Reuni 212 selalu mendapatkan momentum serupa. Beberapa di antaranya seperti kasus Ahok dan pembakaran bendera tauhid. Karena itu pihaknya akan terus mengadakan Reuni 212 setiap tahunnya. Aksi ini adalah bentuk pembelaan atas adanya momentum umat islam yang…
Oleh: Iqbal Fadilah Sebelas Kementerian dan Lembaga pada 12 November 2019 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, telah menandatangani Surat Keterangan Bersama (SKB) terkait radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Kesebelas Kementerian dan Lembaga tersebut yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkominfo Johnny G Plate, Kepala BIN Budi Gunawaan, Kepala BNPT Suhardi Alius, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Kepala BPIP Hariyono, dan Komisi ASN. Mereka juga meluncurkan portal aduan ASN di laman aduasn.id. Namun, sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi penerbitan SKB tersebut karena dinilai…
Presiden Joko Widodo meninjau langsung perkembangan pembangunan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 29 November 2019. Presiden menargetkan, pelabuhan ini bisa selesai pada tahun 2027. “Ya ini Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat yang kita harapkan ini akan menjadi sebuah pelabuhan besar nantinya di tahun 2027. Jadi memang pekerjaan yang besar sehingga tahapan-tahapannya memang jangka panjang,” kata Presiden kepada media usai peninjauan. Pada tahapan pertama, kata Presiden, investasi yang diperlukan kurang lebih sebesar Rp29 triliun. Adapun nilai total investasi yang diperlukan hingga selesai pada tahun 2027 bisa mencapai hingga Rp50 triliun. Menurut Presiden, total luas…
From: TW Deora (The writer is Papua’s problem observer) “Human kind tragedy” had happened in several places such as Homhom, Wouma, Pisugi, Baliem River and Tulem in Wamena region in Papua province on Sept. 23, a tragedy which given the sign of separatist crooks maneuver especially in Papua. A to statements from the government, at least 33 were killed in the violence, eight of them native Papuans. An armed rebel group – referred to as an “armed criminal group” by the police – was reportedly behind the atrocity. Thousands of people, both native Papuans and non-native residents, fled the town…
MASS BRAWL AND RIOTS IN WAMENA, PAPUA : THE SIGN OF SEPARATIST CROOKS MANEUVRE TO MAKE “COLOR REVOLUTION” By : TW Deora “Human kind tragedy” had happened in several places such as Homhom, Wouma, Pisugi, Baliem River and Tulem in Wamena region in Papua province on Sept. 23, a tragedy which given the sign of separatist crooks maneuver especially in Papua. According to statements from the government, at least 33 were killed in the violence, eight of them native Papuans. An armed rebel group – referred to as an “armed criminal group” by the police – was reportedly behind the…