Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (FA-KMHDI) mendorong pemerintah agar terus memperkuat upaya-upaya memberantas kabar bohong (hoaks) bermuatan idiologis yang dapat memicu radikalisme, dan berpotensi membahayakan keutuhan NKRI maupun proses pembangunan nasional.
“Semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara agar terus berupaya memberantas produksi maupun penyebaran hoaks, tentunya dengan disertai dukungan dari seluruh komponen bangsa,” ujar Ketua Presidum FA – KMHDI I ketut Wiriana, pada seminar kebangsaan dalam rangka perayaan HUT Ke-18 FA-KMHDI di Jakarta, Sabtu, 30 November.
Turut hadir sebagai pembicara dalam seminar kebangsaan itu adalah Menteri Agama Fachrul Razi, Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Komaruddin Hidayat, Sekjen Ikatan Cendikiawan Hindu Indonesia I Ketut Budiasa, dan pegiat sosial media Rudi S. Kamri.
Lebih lanjut Wiriana menjelaskan, maraknya produksi maupun penyebaran berita bohong sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI, terlebih bila kabar bohong itu bermuatan idiologis. Karena muatan idiologis dalam kabar bohong dapat memicu berkembangnya radikalisme di tengah masyarakat.
“Masyarakat umumnya tidak menyadari bahwa di dalam berita bohong itu sebenarnya terkandung paham-paham radikal yang mengusung idiologi tertentu,” jelasnya.
Wiriana memaklumi bahwa tidak mudah bagi masyarakat umum dan awam untuk mengetahui atau membedakan mana kabar bohong dan mana kabar yang benar. Akibatnya, melalui kabar bohong itu, tidak jarang masyarakat tanpa sadar terpapar paham radikal yang mengusung misi idiologi yang bertentangan dengan Pancasila sebagai idiologi dasar negara.
Akan semakin berbahaya bila masyarakat karena ketidaktahuannya turut meneruskan atau menyebarkan kabar bohong itu. “Dengan sendirinya, tanpa disadari pula, masyarakat yang meneruskan kabar bohong bermotif idiologis itu telah turut serta menjadi agen penyebar paham radikal,” jelas Wiriana.
Karena itu, Wiriana menegaskan, pentingnya pemerintah mengambil langkah-langkah tegas dan melakukan berbagai upaya deradikalisasi, antara lain dengan gerak cepat menutup semua ruang gerak penyebaran kabar bohong yang bermuatan idiologis.
“Sumber-sumber produksi kabar bohong bermuatan idiologis itu seharusnya bisa dideteksi sejak awal, dan kemudian dilakukan berbagai pendekatan untuk memberantasnya,” ujarnya.
Sejalan dengan upaya pemberantasan kabar bohong bermuatan idiologi itu, Wiriana juga mengingatkan pentingnya mengintegrasikan program-program pembangunan berbasis masyarakat dengan isu toleransi dan perdamaian. Dalam hal ini program pembangunan harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat secara langsung tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agamanya.
“Jadi setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah harus mengutamakan pula penanaman pemahaman isu-isu toleransi dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat yang terlibat dalam pembangunan itu,” pungkas Wiriana. ***
