Author: Kata Indonesia

Oleh : Dodik Prasetyo Kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan makin disoroti. Pasalnya dia dinilai terlalu banyak menyajikan politik pencitraan saat banjir. Masyarakat pun meminta agar Anies menghentikan politik pencitraan dan fokus bekerja. Pernyataan menohok dilontarkan sejumlah pihak terkait perilaku Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta terkait pencitraannya saat banjir. Seolah tak kapok, orang nomor satu di Jakarta ini kian keranjingan menyajikan suguhan terkait pencitraan ini. Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak tengah meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar segera menghentikan politik pencitraan. Dia mengutarakan bahwa Anies seharusnya memikirkan solusi banjir, bukan malah memanfaatkan kerja bakti sebagai…

Masyarakat Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengamankan Perairan Natuna Oleh : Alfisyah Kumalasari Kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna berhasil mengusir keberadaan Kapal China di Natuna. Masyarakat pun mengapresiasi ketegasan Pemerintah dalam mempertahanankan kedaulatan Indonesia di Perairan Natuna. Setelah hubungan diplomatis sempat memanas, dikabarkan Indonesia berhasil tendang kapal cost guard China yang melakukan aktivitas ilegal fishing di laut Natuna, Kepulauan Riau. Hal ini tak lepas dari ketegasan pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan NKRI di Natuna. Pasalnya, Negeri Tirai Bambu tersebut ngotot mengklaim jika Natuna adalah bagian dari wilayahnya. Sesuai arahan Presiden Jokowi yang menyatakan dengan tegas akan hadapi China tanpa kompromi. Dan ini telah…

Oleh: Raditya Rahman Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa daerah di Indonesia telah mengakibatkan banyak kerugian, baik korban nyawa hingga kerugian material lainnya. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Pusat mengoptimalisasikan seluruh jajarannya untuk menangani dampak bencana tersebut, terutama menyangkut keselamatan warga. Presiden Joko Widodo telah memberikan mandat kepada jajaranna dalam mengatasi banjir yang mendera sejumlah wilayah di jabodetabek pada awal tahun 2020 ini. Pertama, urusan banjir yang paling penting adalah yang berkaitan dengan keselamatan warga yang harus dinomorsatukan. Mantan Walikota Surakarta tersebut juga telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pemprov Jakarta dan Basarnas, serta instansi terkait untuk…

Oleh: Nawal Asri Kehadiran Presiden Jokowi di Natuna menjadi anti klimaks atas polemik dugaan pelanggaran kedaulatan Kapal China. Selain berhasil mengusir kapal-kapal China, kehadiran Presiden Jokowi menunjukkan adanya komitmen kuat Pemerintah untuk menyelesaikan masalah perairan di Natuna. Kehadiran Presiden RI Joko Widodo di Natuna merupakan bukti akan adanya sinyal keseriusan pemerintah di tengah ketegangan antara RI dengan Pemerintah Tiongkok. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dirinya meyakini, langkah Jokowi akan mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam menghadapi polemik dengan China yang melanggar Zona Ekonomi Ekslusif. Perairan di Natuna memang sangat kaya akan ikan. Terlebih banyak ikan jenis tertentu…

Oleh: Ahmad Pahlevi Presiden Jokowi mendatangi Natuna pada Rabu (8/1/2020) di tengah terpaan isu dugaan pelanggaran kedaulatan oleh Kapal China. Kunjungan Presiden Jokowi di Natuna membuahkan hasil positif karena kapal China segera meninggalkan perairan Natuna. Ketegangan akibat keberadaan Kapal China di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Natuna kini mulai mereda. Sebagai salah satu langkah tegas pemerintah untuk menjaga Kedaulatan NKRI, Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk memantau secara langsung situasi yang terjadi di Perairan Natuna. Rabu, 8 Januari 2020 sekitar pukul 07.35 WIB, Presiden Jokowi beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan…

Oleh: Ahmad Prasetyo Pemerintah Pusat telah mengeluarkan instruksi untuk menangani banjir Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta agar melaksanakan instruksi Presiden untuk melakukan upaya normalisasi dan naturalisasi sunga sebagai langkah antisipasi banjir. Setelah ramai pergunjingan atas kinerja Anies yang melenceng. Kini, Presiden Jokowi tegas instruksikan untuk melaksanakan langkah normalisasi dan naturalisasi sungai sebagai langkah penanggulangan banjir 2020 yang melanda kota Jakarta. Namun, agaknya sang Gubernur masih “ngeyel” karena menilai bahwa kedua langkah tersebut merupakan program Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Bahkan, Anies meminta pertanyaan normalisasi dan naturalisasi sungai itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada Menteri PUPR, yakni Basuki…

Oleh: Hananto Pemerintah terus menstimulus perekonomian nasinal agar dapat lebih berkembang. Salah satu cara tersebut dilaksanakan melalui penyederhanaan regulasi melalui konsep Omnibus Law yang diyakini berdampak positif bagi pengusaha maupun buruh Hari yang ditunggu-tunggu sebentar lagi datang, tumpang tindih aturan serta ruwetnya regulasi aturan Indonesia segera hilang. Berbagai Undang-Undang yang meliputi beberapa permasalahan seperti perpajakan, kelautan, industri, pendidikan, ketenagakerjaan dan masih banyak yang lainnya akan segera direvisi hingga mampu mendukung peningkatan ekonomi nasional. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah berencana mengajukan omnibus law ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bulan depan. Pemerintah berharap dengan pembahasan omnibus law yang semakin cepat, maka akan…

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk mengatasi masalah defisit atau backlog perumahan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kebutuhan dan pasokan, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk mengatasi permasalahan tersebut sekaligus upaya mencapai target Program Satu Juta Rumah, Kementerian PUPR telah menyiapkan tiga program unggulan yakni program pembangunan perumahan berbasis komunitas, pembangunan perumahan skala besar yang terintegrasi Kotaku, dan penyempurnaan skema perumahan untuk ASN/TNI/Polri dan generasi milenial. “Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap terkait penetapan anggota DPR 2019-2024. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, Wahyu ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK memulai penyidikan usai operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU ini, Rabu (8/1). “Sejalan dengan penyidikan tersebut, KPK menetapkan empat orang tersangka. Sebagai penerima, WSE (Wahyu Setiawan) Komisioner Komisi Pemilihan Umum,” kata Lili dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1). Berikut ini 4 tersangka yang ditetapkan tersebut: Penerima: 1. Wahyu Setiawan, Komisioner KPU 2. Agustiani Tio Fridelina, orang kepercayaan Wahyu Setiawan yang juga mantan…

Oleh: Wisang Geni Penantian panjang atas pemangkasan regulasi yang menguntungkan, sebentar lagi akan terwujud. Pematangan sejumlah UU yang dinilai menyulitkan akan direvisi dalam rangka mendukung perbaikan perekonomian nasional. Keyakinan atas skema Omnibus Law kian memuncak. Tak hanya digadang-gadang mampu menyederhanakan segala kerumitan terkait perizinan dan peraturan, namun juga mampu mendukung perbaikan perekonomian nasional. Skema yang digagas oleh Presiden Jokowi ini juga menuai dukungan. Berbagai pihak menyatakan setuju dengan penerapan ide ini. Apalagi dampak positif yang siap diberikan oleh Omnibus Law akan menguntungkan warga Indonesia. Misalnya akses investasi yang menguatkan ekonomi negara, penciptaan lapangan pekerjaan. secara besar-besaran, aturan pengupahan yang sesuai,…

Oleh: Ahmad Pahlevi (Pengamat Sosial Politik) Seorang pemimpi hebat adalah yang berani mengakui kesalahannya. Kemungkinan hal inilah yang patut Anies Baswedan lakukan, pasca gagal kelola banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Dan bukan ngotot menyalahkan pihak lain. Kritik demi kritik kian bertebaran menyudutkan sang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Omongan negatif yang seperti saling bertautan ini akibat kinerja Anies yang dinilai gagal kelola musibah banjir yang melanda ibukota. Pemberitaan yang makin panas kembali mendera ketika argumen-argumennya di media tak bersesuaian dengan kenyataan. Misalnya saja, 85 persen kota Jakarta tidak terkena banjir seperti wilayah…

Oleh: Dinindya Putri Presiden Jokowi mengunjungi Natuna pada Rabu (8/1/2020). Kedatangan Presiden ke Natuna merupakan bukti ketegasan Pemerintah terhadap kedaulatan NKRI yang tidak dapat ditawar. Klaim sepihak oleh China atas perairan Natuna sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya tentu tidak bisa diterima, Pemerintah Indonesia pun menunjukkan ketegasannya untuk mempertahankan Natuna sebagai bagian dari NKRI. Masalah di perairan Natuna sendiri bermula ketika kapal pencari ikan asal Tiongkok dilaporkan telah masuk ke wilayah perairan Natuna dan melakukan pencurian ikan. Kapal tersebut, bahkan dikawal langsung oleh Kapal Coast Guard China yang juga termasuk ke perairan Natuna. Pelanggaran tersebut terjadi pada 30 Desember 2019 lalu.…