• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Anies Baswedan Wajib Mengikuti Instruksi Penanganan Banjir

Anies Baswedan Wajib Mengikuti Instruksi Penanganan Banjir

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 10 January 2020

Oleh: Ahmad Prasetyo

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan instruksi untuk menangani banjir Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta agar melaksanakan instruksi Presiden untuk melakukan upaya normalisasi dan naturalisasi sunga sebagai langkah antisipasi banjir.

Setelah ramai pergunjingan atas kinerja Anies yang melenceng. Kini, Presiden Jokowi tegas instruksikan untuk melaksanakan langkah normalisasi dan naturalisasi sungai sebagai langkah penanggulangan banjir 2020 yang melanda kota Jakarta. Namun, agaknya sang Gubernur masih “ngeyel” karena menilai bahwa kedua langkah tersebut merupakan program Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Bahkan, Anies meminta pertanyaan normalisasi dan naturalisasi sungai itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada Menteri PUPR, yakni Basuki Hadimuljono.

Anies menambahkan, jika kedua upaya tersebut merupakan proyek jangka panjang yang perlu dilakukan bersama-sama dengan Kementerian PUPR. Tetapi, ia kemudian menyebut, nantinya Pemerintah DKI Jakarta bersama Kementerian PUPR akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan dari hulu hingga hilir sungai.
Jokowi meminta sungai-sungai di Jakarta perlu dilakukan normalisasi kembali sehingga aliran airnya bisa normal. Dirinya juga sempat menyebut sodetan Sungai Ciliwung yang mengarah ke Banjir Kanal Timur (BKT) segera diselesaikan. Selain itu, ia juga menyinggung terkait masalah pembebasan lahan yang menjadi hambatan selama ini untuk bisa segera diselesaikan.

Presiden Jokowi turut mengajak kepala daerah di wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk mengevaluasi perihal total sistem pengendalian banjir. Jokowi menilai, Indonesia harus mempunyai strategi besar jangka pendek, menengah dan juga panjang dalam menangani masalah banjir ini.
Ia-pun meminta kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota mampu berjalan dengan baik. Ia optimis jika seluruh pihak bekerja sama dengan baik, masalah banjir yang selalu datang tiap musim hujan ini akan bisa teratasi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah instruksi terkait penanganan banjir di Jabodetabek. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat penanganan banjir bersama kepala daerah terdampak bencana dan menteri terkait di Istana Merdeka.
Instruksi pertama ialah, agar reforestasi penghijauan segera dilakukan, tak hanya tanaman keras, namun tanaman yang bisa mencegah erosi, seperti vetiver.

Kedua, Jokowi meminta agar pengerjaan proyek atas bendungan Sukamahi dan Ciawi di bagian hulu segera dipercepat. Sebab, dua bendungan yang terletak di Jawa Barat tersebut dapat mengurangi banjir kiriman di Jakarta yang berasal dari wilayah Bogor.
Ketiga, Jokowi menginstruksikan agar sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (BKT) bisa selesai tahun ini. Perlu diketahui, Proyek pengerjaan sodetan ini sebelumnya terkendala oleh masalah pembebasan lahan.

Jokowi juga sempat menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah bermusyawarah dengan masyarakat setempat terkait hal ini. Sehingga, diharapkan pembebasan lahan sekitar 600 meter bisa segera terealisasikan.
Sementara itu, Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR menyatakan bahwa Jokowi meminta dirinya untuk berkolaborasi dengan Anies dalam mengerjakan naturalisasi dan normalisasi sungai-sungai di Jakarta. Selain di Jakarta, Basuki mengatakan pihaknya akan melakukan normalisasi di Sungai Bekasi yang belum ditangani secara sistematis sejak dulu. Basuki berharap dua hingga tahun kedepan akan menghasilkan perkembangan yang lebih baik.

Di sisi lain, Jokowi turut menyampaikan arahan untuk penanganan banjir jangka pendek. Hal ini mengingat prediksi BMKG yang menyatakan jika wilayah Jakarta dan sekitarnya akan mengalami curah hujan yang cukup tinggi mulai 10 hingga 15 Januari 2020. Penanganan banjir Jangka pendek ini meliputi; penanganan darurat, penanganan pengungsi, logistik, beserta TMC (Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca).
Penanganan banjir ini harusnya tak berbelit-belit, jika saja Anies Baswedan mampu bekerja lebih cepat dan baik. Bukan malah saling tuding kesalahan dan lempar tanggung jawab. Toh, semuanya memang harus dikerjakan bersama-sama. Kemungkinan sang Gubernur ini memiliki gengsi yang cukup tinggi atau dia memang bersikap antipati? Jika sebelumnya mau berendah diri, sadar jika tanggung jawabnya atas Jakarta adalah prioritas utama, tentunya masalah ini tak perlu berlarut-larut.

Selain itu, banjir akan bisa ditangani dengan lebih cepat. Disamping itu sejumlah masalah yang disebutkan termasuk penyunatan anggaran untuk proyek antisipasi banjir juga harus dipertanggungjawabkan. Mengingat uang tersebut memang khusus digelontorkan bagi perampungan infrastruktur. Semoga dengan adanya instruksi Presiden ini bisa dijadikan pelajaran bagi Anies agar kedepan ia mampu menyajikan kinerja lebih baik lagi.

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

August 19, 2026

Pemerintah Perkuat Satgas Terpadu Percepat Penanganan Gempa NTT

August 19, 2026

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

Pemerintah Perkuat Satgas Terpadu Percepat Penanganan Gempa NTT

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Pemerintah Perkuat Satgas Terpadu Percepat Penanganan Gempa NTT Jakarta – Pemerintah memperkuat pembentukan satuan tugas…

Satgas Gempa NTT Dikawal hingga Fase Darurat Beralih ke Rehabilitasi

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Satgas Gempa NTT Dikawal hingga Fase Darurat Beralih ke Rehabilitasi Jakarta – Penanganan korban gempa…

Kebijakan Transformatif Tunjukkan Negara Bergerak Cepat Membenahi Masalah

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Kebijakan Transformatif Tunjukkan Negara Bergerak Cepat Membenahi Masalah  Oleh: Agus Sasongko Sudah saatnya publik menilai perjalanan pembangunan bukan hanya dari janji, tetapi juga dari arah kebijakan dan hasil yang mulai terlihat di tengah kehidupan masyarakat. Dalam 21 bulan pemerintahan, berbagai langkah yang diambil menunjukkan adanya upaya mempercepat penyelesaian persoalan yang selama ini dianggap rumit dan membutuhkan waktu panjang. Di tengah tantangan pada sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik, rangkaian kebijakan transformatif menjadi sinyal bahwa negara sedang bergerak lebih cepat membenahi masalah sekaligus membangun fondasi yang lebih kuat bagi masa depan Indonesia. Gambaran tersebut mengemuka dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta. Pada kesempatan itu, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan sekaligus menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 663 hari pemerintahan. Artinya, rata-rata satu kebijakan lahir setiap lima hari sebagai bagian dari upaya menyelesaikan persoalan negara yang sebagian telah berlangsung selama puluhan tahun dan membutuhkan keberanian dalam pengambilan keputusan. Menurut Prabowo Subianto, pencapaian tersebut lahir dari kombinasi keberanian mengambil keputusan, kerja keras, arah kebijakan yang jelas, serta semangat gotong royong seluruh unsur bangsa. Pemerintah juga tidak mengklaim seluruh persoalan telah selesai, tetapi menilai berbagai tantangan nasional mulai memasuki tahap penyelesaian yang lebih nyata. Cara pandang tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan diposisikan sebagai proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi, bukan sekadar mengejar pencapaian jangka pendek yang mudah dilupakan. Salah satu indikator keberhasilan yang paling menonjol selama setahun terakhir terlihat pada sektor pangan. Indonesia berhasil mencapai swasembada delapan komoditas utama lebih cepat dibanding target awal yang diperkirakan membutuhkan empat hingga lima tahun. Beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit menjadi komoditas yang berhasil diperkuat melalui kombinasi kebijakan produksi, distribusi, serta dukungan kepada petani. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa percepatan kebijakan dapat menghasilkan dampak nyata ketika hambatan birokrasi dan distribusi mulai disederhanakan. Keberhasilan tersebut diperkuat oleh langkah pemerintah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk yang selama ini dinilai menghambat akses petani. Selain itu, harga pupuk berhasil diturunkan hingga 20 persen sehingga biaya produksi menjadi lebih ringan. Kebijakan tersebut tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga berdampak terhadap kinerja PT Pupuk Indonesia yang mencatat peningkatan keuntungan sebesar 252,8 persen. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang tepat dapat menghadirkan manfaat ganda, yakni memperkuat kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan kinerja badan usaha milik negara. Pada sektor energi, pemerintah juga menunjukkan langkah strategis melalui implementasi diesel berbasis campuran biodiesel B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri sehingga mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau setara USD9,5 miliar. Langkah tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri. Keberhasilan itu menunjukkan bahwa hilirisasi sumber daya dan pemanfaatan energi domestik mulai memberikan hasil yang konkret bagi perekonomian nasional.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.