Oleh: Ahmad Prasetyo
Pemerintah Pusat telah mengeluarkan instruksi untuk menangani banjir Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta agar melaksanakan instruksi Presiden untuk melakukan upaya normalisasi dan naturalisasi sunga sebagai langkah antisipasi banjir.
Setelah ramai pergunjingan atas kinerja Anies yang melenceng. Kini, Presiden Jokowi tegas instruksikan untuk melaksanakan langkah normalisasi dan naturalisasi sungai sebagai langkah penanggulangan banjir 2020 yang melanda kota Jakarta. Namun, agaknya sang Gubernur masih “ngeyel” karena menilai bahwa kedua langkah tersebut merupakan program Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Bahkan, Anies meminta pertanyaan normalisasi dan naturalisasi sungai itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada Menteri PUPR, yakni Basuki Hadimuljono.
Anies menambahkan, jika kedua upaya tersebut merupakan proyek jangka panjang yang perlu dilakukan bersama-sama dengan Kementerian PUPR. Tetapi, ia kemudian menyebut, nantinya Pemerintah DKI Jakarta bersama Kementerian PUPR akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan dari hulu hingga hilir sungai.
Jokowi meminta sungai-sungai di Jakarta perlu dilakukan normalisasi kembali sehingga aliran airnya bisa normal. Dirinya juga sempat menyebut sodetan Sungai Ciliwung yang mengarah ke Banjir Kanal Timur (BKT) segera diselesaikan. Selain itu, ia juga menyinggung terkait masalah pembebasan lahan yang menjadi hambatan selama ini untuk bisa segera diselesaikan.
Presiden Jokowi turut mengajak kepala daerah di wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk mengevaluasi perihal total sistem pengendalian banjir. Jokowi menilai, Indonesia harus mempunyai strategi besar jangka pendek, menengah dan juga panjang dalam menangani masalah banjir ini.
Ia-pun meminta kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota mampu berjalan dengan baik. Ia optimis jika seluruh pihak bekerja sama dengan baik, masalah banjir yang selalu datang tiap musim hujan ini akan bisa teratasi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah instruksi terkait penanganan banjir di Jabodetabek. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat penanganan banjir bersama kepala daerah terdampak bencana dan menteri terkait di Istana Merdeka.
Instruksi pertama ialah, agar reforestasi penghijauan segera dilakukan, tak hanya tanaman keras, namun tanaman yang bisa mencegah erosi, seperti vetiver.
Kedua, Jokowi meminta agar pengerjaan proyek atas bendungan Sukamahi dan Ciawi di bagian hulu segera dipercepat. Sebab, dua bendungan yang terletak di Jawa Barat tersebut dapat mengurangi banjir kiriman di Jakarta yang berasal dari wilayah Bogor.
Ketiga, Jokowi menginstruksikan agar sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (BKT) bisa selesai tahun ini. Perlu diketahui, Proyek pengerjaan sodetan ini sebelumnya terkendala oleh masalah pembebasan lahan.
Jokowi juga sempat menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah bermusyawarah dengan masyarakat setempat terkait hal ini. Sehingga, diharapkan pembebasan lahan sekitar 600 meter bisa segera terealisasikan.
Sementara itu, Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR menyatakan bahwa Jokowi meminta dirinya untuk berkolaborasi dengan Anies dalam mengerjakan naturalisasi dan normalisasi sungai-sungai di Jakarta. Selain di Jakarta, Basuki mengatakan pihaknya akan melakukan normalisasi di Sungai Bekasi yang belum ditangani secara sistematis sejak dulu. Basuki berharap dua hingga tahun kedepan akan menghasilkan perkembangan yang lebih baik.
Di sisi lain, Jokowi turut menyampaikan arahan untuk penanganan banjir jangka pendek. Hal ini mengingat prediksi BMKG yang menyatakan jika wilayah Jakarta dan sekitarnya akan mengalami curah hujan yang cukup tinggi mulai 10 hingga 15 Januari 2020. Penanganan banjir Jangka pendek ini meliputi; penanganan darurat, penanganan pengungsi, logistik, beserta TMC (Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca).
Penanganan banjir ini harusnya tak berbelit-belit, jika saja Anies Baswedan mampu bekerja lebih cepat dan baik. Bukan malah saling tuding kesalahan dan lempar tanggung jawab. Toh, semuanya memang harus dikerjakan bersama-sama. Kemungkinan sang Gubernur ini memiliki gengsi yang cukup tinggi atau dia memang bersikap antipati? Jika sebelumnya mau berendah diri, sadar jika tanggung jawabnya atas Jakarta adalah prioritas utama, tentunya masalah ini tak perlu berlarut-larut.
Selain itu, banjir akan bisa ditangani dengan lebih cepat. Disamping itu sejumlah masalah yang disebutkan termasuk penyunatan anggaran untuk proyek antisipasi banjir juga harus dipertanggungjawabkan. Mengingat uang tersebut memang khusus digelontorkan bagi perampungan infrastruktur. Semoga dengan adanya instruksi Presiden ini bisa dijadikan pelajaran bagi Anies agar kedepan ia mampu menyajikan kinerja lebih baik lagi.
