Author: Kata Indonesia

Jangan mengaku sebagai penggemar makanan seafood sejati bila belum menjajal sensasi rasa di Jakarta Kedai Ikan Bakar Pak Tarjo. Kedai ini sangat tersohor di seantero Jakarta Selatan dan kerap menjadi rujukan bagi banyak orang tasa makanan laut. Tak cuma dari mulut ke mulut, rasa lezat dari ikannya nan segar membuat kedai ini ramai dibicarakan di sejumlah jejaring sosial. Tak ayal, lokasi kuliner ini kerap direkomendasikan oleh para penggemar seafood lengkap dengan sejumlah testimoninya. Tarjo pemilik sekaligus pengelola kedai ini sedikit membongkar rahasia kesuksesan. Ia menyebut punya racikan bumbu spesial hasil racikannya sendiri. “Merancang bumbu untuk ikan ini cukup lama, saya…

Oleh: Alfisyah Kumalasari Penyebaran paham radikal di Indonesia masih masuk dalam kategori mengkhawatirkan. Salah satu sebabnya penyebaran paham tersebut mulai menyasar kalangan generasi muda, bahkan kalangan terdidik di Indonesia. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas dengan melibatkan banyak pihak dalam upaya deradikalisasi. Perlu kita ketahui bersama bahwa radikalisme merupakan upaya sistematis yang dilakukan individu atau kelompok untuk melakukan perubahan radikal sampai ke akar-akarnya dengan menggunakan kekerasan baik fisik maupun verbal. Pegiat anti-radikalisme Haidar Alwi menyebutkan bahwa di Indonesia, ada 3 macam radikalisme. Pertama adalah radikalisme secara keyakinan. Radikalisme seperti ini adalah orang yang selalu menilai orang lain kafir. Radikalisme semacam itu…

Oleh: Rian Reza Penerapan Omnibus Law semakin mendapat dukungan masyarakat. Selain menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih, UU Omnibus Law juga diyakini mampu memberikan harapan bagi kemajuan bangsa. Meski pemerintah tengah dirundung protes, namun Omnibus Law agaknya tetap akan diberlakukan. Pasalnya, skema ini dinilai sebagai jalan keluar atas tumpang tindih aturan maupun ruwetnya regulasi di Indonesia. Selain itu, Omnibus Law akan berperan sebagai payung hukum bagi seluruh aturan yang berlaku. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengklaim bahwa mayoritas organisasi buruh telah mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Ketenagakerjaan. Klaim tersebut disampaikan Airlangga, di Istana Negara. Tepatnya, usai dirinya bersama…

Oleh: Bagus Prasetyo Panjangnya struktur birokrasi tentu akan berdampak negatif bagi masyarakat, tahun lalu Presiden Jokowi pernah mengatakan akan perlunya restrukturisasi agar jenjang kepangkatan eselon tidak terlalu panjang dan berbelit-belit. Salah satu agenda prioritas Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah penyederhanaan birokrasi. Secara umum, penumpukan birokrasi akan berakibat pada lamanya proses perizinan, rumitnya prosedur administratif dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh rakyat. Apa yang pernah disampaikan oleh Jokowi dalam pidato nya tentu merupakan hal yang menarik, dimana pidato tersebut mencerminkan visi Presiden Jokowi untuk meneruskan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan rakyat Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menginginkan agar semua…

Oleh: Ahmad Pahlevi Masyarakat menolak rencana demonstrasi buruh yang akan dilaksanakan pada 20 Januari 2020 di berbagai kota terkait penolakannya terhadap Omnibus Law. Selain berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, demonstrasi buruh juga rentan disusupi kepentingan asing yang dapat memicu gangguan Kamtibmas. Penerapan Skema Omnibus Law masih mendapat resistensi dari segelintir kelompok buruh. Pasalnya sejumlah laporan menyebutkan akan adanya aktivitas demonstrasi buruh yang akan dilakukan secara serentak seluruh Indonesia per tanggal 20 Januari 2020 mendatang. Padahal, pematangan Omnibus Law terkait perburuhan masih belum final. Lalu apa yang diproteskan? Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dikabarkan bakal menggelar unjuk rasa atau demo menolak…

Oleh : Edi Jatmiko Sejumlah pihak menilai penangkapan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cacat prosedur. Kesalahan administrasi tersebut disebabkan tidak adanya persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Kecurigaan demi kecurigaan mulai terlihat, khususnya bagi para pengamat. Beredarnya sprin lidik (surat perintah lidik) atas upaya penegakan hukum bagi terduga koruptor telah dimanipulasi. Status komisioner KPU RI kini telah ditetapkan sebagai tersangka mafia uang. Namun, OTT kali ini dinilai cacat prosedur. Keanehan dalam sprin lidik terkait penanganan perkara KPU yang dijabarkan sejumlah pihak meliputi empat hal. Yang diantaranya ialah; Pertama, penerbitan surat Perintah…

Mendukung Kebijakan Pemerintah Mempercepat Pembangunan di Papua Oleh : Rebecca Marian )* Membangun Papua adalah membangun Indonesia. Di tanah yang terletak di penghujung timur Indonesia ini, pemerintah terus menjadikan tanah Papua sebagai prioritas pembangunan, terutama sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Didorong semangat dan komitmen yang kuat, sejak 2001 hingga 2019, percepatan Pembangunan yang dilakukan pemerintah di Papua melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar serta pengembangan ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan terus dilakukan. Dalam merespons berbagai masalah dan tantangan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di tanah Papua,…

Oleh: Edi Jatmiko Wacana pemindahan Ibukota di Indonesia rupanya menjadi pembahasan yang serius bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Masyarakat pun mendukung rencana pemindahan lokasi Ibu Kota karena akan berdampak positif terhadap pertumbuhan pusat ekonomi baru dan pemerataan pembangunan. Ketua DPR Bambang Soesatyo, memberikan dukungan kepada pemerintah terkait dengan rencana memmindahkan Ibu Kota. Bambang berharap kebijakan ini bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Pihaknya juga mengingatkan agar pemerintah dapat melibatkan semua pihak dalam mengkaji kebijakan pemindahan ibu kota ini. Apabila kajian dilakukan secara mendalam, dirinya meyakini bahwa pemindahan ibu kota bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Pemindahan Ibukota juga dinilai sebagai upaya menghindari konflik.…

Oleh: Amelia Hasti (Komunitas Wirausaha Kreatif) Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf terus berupaya mempermudah perizinan investasi dengan skema Omnibus Law. Penerapan Omnibus Law diyakini mampu mendorong iklim investasi dan perekonomian Indonesia. Selain itu, Omnibus Law juga digadang-gadang mampu memberikan perlindungan bagi buruh maupun pengusaha. Pada periode kedua ini, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar kepada investasi, bahkan dalam waktu singkat sampai pada akhir masa pemerintahan, Jokowi sempat menggelar rapat terbatas terkait investasi sebanyak 2 kali. Hal tersebut dilakukan untuk menggenjot realisasi investasi yang tidak kunjung meningkat dalam beberapa waktu terakhir dan menjadi hambatan dalam mempersiapkan derap langkah menuju Indonesia Maju. Jika nilai investasi…

Oleh: Ismail Kesan perizinan di Indonesia yang rumit dan tumpang tindih sebentar lagi tinggal menjadi kenangan. Masyarakat pun mendukung skema penyederhanaan regulasi Omnibus Law karena dapat mempercepat perizinan dan meningkatkan investasi. Omnibus law merupakan suatu undang-undang (UU) yang dibuat untuk menyelesaikan isu besar dengan mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus, sehingga menjadi lebih sederhana. Pemerintah tengah menyusun Omnibus Law yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Terdapat 3 hal yang disasar oleh pemerintah, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. Telah diidentifikasi (tentatif) lebih kurang 79 UU dan lebih kurang 1.229 pasal yang terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan…

Oleh: Muhammad Yasin Penyebaran paham radikal yang berasal dari dalam dan luar negeri masih menjadi ancaman serius bagi negara. Selain mengancam Pancasila sebagai ideologi negara, radikalisme juga mampu menciptakan disintegrasi bangsa. Masyarakat dan Pemerintah perlu untuk bersinergi guna mencegah penyebaran paham anti Pancasila tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi menjadi media efektif untuk menyebarkan paham radikal maupun konsep khilafah. Kedua paham tersebut bagi beberapa orang telah dijadikan pedoman didalam hidupnya. Padahal, bagi yang tahu ilmu, agama-pun tak akan mengajarkan sesuatu yang menyesatkan. Beragam polemik terkait paham ini simpang siur beredar. Terlebih semua diperparah oleh berbagai konten maupun berita…

Oleh: Abner Wanggai Serangan dari kelompok separatis bersenjata di Papua kembali muncul di awal tahun 2020, dimana salah seorang anggota brimob tertembak di bagian paha dan harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit. Hal ini tentu menunjukkan bahwa gerakan kelompok tersebut masih saja menebarkan teror, tidak ada kata lain selain memberantas kelompok tersebut dari bumi Cenderawasih. Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan bagian dari gerakan separatis. Berbagai aksi keji yang dilakukan OPM selama ini tentu juga bisa masuk kedalam kategori terorisme karena sudah menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, korban massal, dan menimbulkan kerusakan obyek vital. Sebelumnya…