Author: Kata Indonesia

Delapan partai politik bertemu untuk membahas sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang sempat dilontarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari. Ketum yang hadir di antaranya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Sementara untuk PPP dihadiri Waketum Amis Uskara, dan NasDem diwakilkan Waketum Ahmad Ali serta Sekjen Johnny G. Plate. Ikut mendampingi Ketum AHY, Rezka Oktoberia Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat mengatakan bahwa Partai Demokrat sepenuhnya menolak sistem proporsional tertutup. “8 Parpol (pertemuan ini) menolak. Sistem pemilu 2024 tidak dirubah,…

Kompleks Peribadatan di IKN Dilandasi Kemajemukan Beragama Oleh : Joanna Alexandra Putri Kompleks Peribadatan di IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara dibangun dengan berlandaskan kemajemukan beragama. Hal ini sangat penting untuk menjaga kerukunan antar umat di IKN Nusantara. IKN Nusantara yang didirikan di Penajam Paser Utara masih dalam proses pembangunan dan rencananya selesai pada pertengahan tahun 2024. Ada berbagai gedung dan fasilitas yang dibangun di IKN. Di antaranya istana kepresidenan, gedung pemerintah daerah, sekolah, juga kompleks peribadatan. Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) telah mengadakan sayembara desain kompleks peribadatan IKN pada 28 Maret 2022 lalu dan pada tanggal 20 Juni…

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pagi tadi memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta. Juru bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak membenarkan hal tersebut, meski tidak merinci isi pertemuan keduanya. “Iya laporan rutin terkait pemerintahan,” ujar Dahnil. Kemudian Prabowo diketahui menjelaskan mengenai agenda Rapat Pimpinan Kemhan pada pertengahan Januari kepada Jokowi. Prabowo juga mengundang Jokowi menghadiri acara Kemhan tersebut. “Tadi Menhan Pak Prabowo minta waktu kepada Bapak Presiden untuk menjelaskan tentang Rapim Kemhan pada 18 Januari mendatang,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Jumat (6/1). Prabowo berharap Presiden Jokowi dapat hadir di agenda…

Perppu Cipta Kerja Mampu Atasi Ancaman Inflasi dan Stagflasi di Indonesia Oleh : Vania Salsabila Pratama Perppu Cipta Kerja yang telah diterbitkan oleh Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi mampu untuk mengatasi seluruh jenis ancaman, mulai dari resiko inflasi hingga adanya ancaman stagflasi yang menghantui Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022 lalu telah resmi diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo. Penerbitan tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya memang saat ini kondisi perekonomian utamanya, sedang bersifat mendesak, yang mana ekonomi Tanah Air akan menghadapi ancaman resesi global…

Tokoh Adat Wajib Dukung Pemilu Damai Oleh : Rebecca Marian Para tokoh adat wajib mendukung Pemilu 2024 berlangsung dengan damai. Mereka memiliki tanggung jawab moral sebagai orang yang dihormati masyarakat, sehingga perbuatannya akan diikuti oleh rakyat. Dengan dukungan dari tokoh adat maka warga optimis Pemilu 2024 akan lancar, jujur, dan adil. Pemilihan umum (Pemilu) adalah ajang di mana rakyat memilih sendiri presidennya, juga anggota legislatif. Pemilu berlangsung dengan meriah. Terlebih ketika rakyat bisa mencoblos gambar calon presiden (capres) sendiri, setelah pada Orde Baru hanya bisa memilih partai, sementara presidennya tidak pernah berganti. Pemilu 2024 rencananya akan diselenggarakan tanggal 14 Februari…

KUHP Nasional Jamin Kesamaan Kedudukan Pejabat di Mata Hukum Oleh : David Falih Hansa Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional oleh DPR RI beberapa waktu lalu telah mampu menjamin adanya kesamaan kedudukan dari seluruh pejabat negara di mata hukum. Karena KUHP Nasional tersebut terus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pada Pasal 27 ayat (1) telah dengan tegas menyatakan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, hal tersebut juga banyak disebut dengan konsep equality before the law, yang mana merupakan sebuah norma yang mampu melindungi…

Raut wajah sumringah terpancar dari wajah anak-anak dan warga terdampak gempa Cianjur beberapa waktu lalu usai mendapat bantuan perlengkapan sekolah berupa seragam, sepatu, tas, buku hingga alat tulis. Mereka kini tak lagi khawatir untuk kembali ke sekolah pada awal semester baru ini, usai menerima perlengkapan sekolah bantuan dari Satuan Tugas (Satgas) Bencana PLN Unit Induk Distribusi Sumatara Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB). Ayu, salah satu anak terdampak gempa Cianjur pun tak dapat menyembunyikan perasaan bahagianya usai mendapat paket bantuan sekolah, dan langsung menggendong tas yang diserahkan oleh Tim Satgas PLN UID S2JB. “Seneng dapet tas baru sama alat-alat buat…

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meyakini tim nasional Indonesia masih punya kesempatan besar di leg kedua semifinal Piala AFF 2022 melawan Vietnam setelah menangguk hasil imbang 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat. Menurut Presiden, yang menyempatkan diri menyaksikan langsung pertandingan di SUGBK, para pemain besutan Shin Tae-yong telah memperlihatkan perjuangan keras dalam leg pertama semifinal tersebut meski harus puas dengan skor nirgol. “Saya melihat seluruh pemain sudah bekerja keras mati-matian dari sempritan awal (peluit sepak mula -red) sampai akhir, tetapi hasilnya 0-0,” kata Jokowi kepada awak media selepas pertandingan seperti keterangan yang diterima di Jakarta. “Kita…

Kemenkumham : Perppu Ciptaker Jawab Tantangan Ekonomi hingga Isi Kekosongan Hukum Penerbitan Perppu Cipta Kerja yang telah dilakukan oleh pemerintah beberapa waktu lalu, dinilai bukanlah sebuah hal yang mendadak dan serta-merta, pasalnya kebijakan tersebut sangat mampu untuk menjawab berbagai macam tantangan ekonomi hingga mengisi kekosongan hukum akibat pembekuan UU Cipta Kerja sebelumnya. Plt Direktur Jenderal Peraturan Perndang-Undangan Kemenkumham, Dhahana Putra menyatakan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bukanlah sebuah kebijakan yang mendadak. Pasalnya, hal tersebut memang sudah sesuai dengan mandat dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan tenggat waktu selama 2 tahun kepada…

Kekuatan OPM Semakin Tidak Solid Oleh : Rebecca Marian OPM (Organisasi Papua Merdeka) adalah kelompok pemberontak/separatis yang ingin mendirikan Republik Federal Papua Barat. Namun kekuatan mereka semakin tidak solid karena ada dualisme kepemimpinan yang menunjukkan bahwa gerakan tersebut hanya untuk kepentingan segelintir pihak. OPM sejak dulu dikenal keras dalam mewujudkan cita-citanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dengan pasukan kelompok kriminal bersenjata (KKB), OPM terus menebar teror ke kalangan masyarakat. Tujuannya agar mereka mau diajak melakukan tindakan separatis bersama-sama. Permasalahan separatisme di Papua sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Penyebabnya mereka tak mau mengakui hasil Pepera (penentuan pendapat rakyat) dan menolak…

Penyaluran Aspirasi Perppu Ciptaker Dapat Melalui MK Oleh : Rika Prasatya Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra. Kendati demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap Perppu ciptaker dapat menyalurkan aspirasinya melalui jalur hukum yang tersedia. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan sejumlah organisasi buruh sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum berupa gugatan uji materi ke MK jika langkah-langkah aksi demontrasi dan lobi ke pemerintah gagal. Adapun sejumlah organisasi serikat buruh mengancam bakal menggugat peraturan anyar tersebut ke MK lantaran pasal-pasal dalam klaster ketenagakerjaan dinilai masih merugikan posisi pekerja. Menanggapi hal…

KUHP Nasional Miliki Paradigma Perlindungan Privasi dan HAM Oleh : Dwi Cahya Alfarizi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional memiliki paradigma yang jauh berbeda dengan KUHP peninggalan Belanda, yang mana dalam sistem hukum buatan anak bangsa ini jelas sekali masih mewadahi adanya perlindungan akan privasi masyarakat serta menyesuaikan adanya perlindungan pada nilai-nilai tertentu. Bukan hanya itu, namun terkait HAM juga menjadi semakin diakomodasi dalam KUHP nasional. Penggunaan KUHP lama peninggalan jaman Kolonial Belanda memang sama sekali sudah tidak relevan lagi untuk terus diterapkan di Indonesia. Bahkan bukan hanya tidak relevan, namun di sana juga sama sekali tidak ada pengaturan secara…