• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Headline»Tokoh Adat Wajib Dukung Pemilu Damai

Tokoh Adat Wajib Dukung Pemilu Damai

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 7 January 2023

Tokoh Adat Wajib Dukung Pemilu Damai

Oleh : Rebecca Marian

Para tokoh adat wajib mendukung Pemilu 2024 berlangsung dengan damai. Mereka memiliki tanggung jawab moral sebagai orang yang dihormati masyarakat, sehingga perbuatannya akan diikuti oleh rakyat. Dengan dukungan dari tokoh adat maka warga optimis Pemilu 2024 akan lancar, jujur, dan adil.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah ajang di mana rakyat memilih sendiri presidennya, juga anggota legislatif. Pemilu berlangsung dengan meriah. Terlebih ketika rakyat bisa mencoblos gambar calon presiden (capres) sendiri, setelah pada Orde Baru hanya bisa memilih partai, sementara presidennya tidak pernah berganti.

Pemilu 2024 rencananya akan diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024. Dari 2 Pemilu sebelumnya, masyarakat bertikai di media sosial karena terlalu fanatik mendukung partai dan capres tertentu. Seharusnya kejadian ini tidak boleh terulang lagi pada Pemilu mendatang dan para tokoh adat juga mendukung agar Pemilu berlangsung dengan damai.

Suttan Kanjeng Penyimbang Muhammad Sani Amit, tokoh adat dari Lampung, menyatakan bahwa ia mendukung Pemilu damai dan menolak politik uang pada Pemilu 2024 mendatang.

Ia dan segenap tokoh adat di Lampung Tengah menandatangani pakta integritas dan mengadakan deklarasi Pemilu damai. Acara ini didukung penuh oleh Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu).

Suttan Kanjeng Penyimbang Muhammad Sani Amit melanjutkan, tujuan dari deklarasi adalah menolak politik uang dan mencegah kecurangan pada Pemilu 2024 nanti. Selain itu, ia dan tokoh adat Lampung Tengah yang lain akan mengawasi Pemilu agar berjalan dengan damai, tentu dengan sinergi dari Bawaslu.
Dalam artian, para tokoh adat di Lampung Tengah memiliki komitmen tinggi untuk menjaga perdamaian pada Pemilu 2024 mendatang. Mereka juga bekerja sama dengan Banwaslu sebagai lembaga resmi negara yang mengawasi kelancaran Pemilu, baik sebelum dan sesudah masa pencoblosan. Dengan kolaborasi ini maka diharap Pemilu di Lampung Tengah dan sekitarnya berjalan dengan damai tanpa ada kendala sama sekali.
Para tokoh adat ingin Pemilu berlangsung dengan damai karena pada ajang ini sangat rawan gesekan. Penyebabnya karena fanatisme yang berlebihan pada partai politik atau capres tertentu yang bisa menyebabkan tawuran, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Jika tokoh adat mendeklarasikan Pemilu damai maka akan diikuti oleh warganya dan mereka akan tetap menjaga perdamaian, walau mendukung capres yang berbeda.
Warga akan mengikuti tokoh adat di daerahnya karena ia dihormati dan dituakan. Ketika tokoh adat mendukung Pemilu damai maka warga akan menurutinya dan meminimalisir konflik. Mereka ingat pada pesan sang tokoh adat untuk menjaga perdamaian.
Masyarakat sadar bahwa tujuan Pemilu itu baik yakni mencari pemimpin dan anggota legislatif yang baru, sehingga Indonesia akan lebih maju. Oleh karena itu mereka akan menjaga perdamaian. Terlebih ketika ada contoh langsung dari sang tokoh adat.
Perdamaian menjadi kunci suksesnya Pemilu, oleh karena itu ketika ada tokoh adat yang mendukungnya maka patut diapresiasi. Berarti tokoh adat sangat nasionalis dan mendukung program pemerintah, termasuk Pemilu. Mereka sadar bahwa Pemilu sangat penting karena akan membuat masa depan Indonesia jadi lebih baik.
Sementara itu, Mardiono, tokoh adat di Bangka Belitung, menyatakan bahwa ia dan segenap tokoh lain mendukung Pemilu 2024 agar berjalan dengan damai. Semoga pasca Pemilu 2024 bangsa ini akan dibangun dengan kearifan lokal.
Dalam artian, tokoh agama di Bangka Belitung juga mendukung Pemilu damai. Penyebabnya karena perdamaian harus ditegakkan saat Pemilu, baik di Bangka Belitung maupun daerah lain. Jangan sampai ada permusuhan yang terjadi sebelum maupun sesudah Pemilu, yang disebabkan oleh provokator atau masyarakat sendiri.
Alangkah ngerinya ketika Pemilu lalu ada perpecahan antar warga dan menjadi 2 kubu yang saling mengejek. Mereka akan berperang di dunia maya dan saling serang di Twitter, Instagram, maupun media sosial lain. ejekan demi ejekan terlontar karena merasa capresnya yang paling benar.
Padahal peperangan di dunia maya juga berbahaya karena bisa merembet di dunia nyata. Ketika ada pihak yang tersinggung maka akan terjadi tawuran yang memakan korban luka-luka dan perusakan fasilitas umum. Masyarakat tentu tidak ingin hal buruk ini terjadi. Oleh karena itu mereka menjaga agar Pemilu selalu damai tanpa ada gesekan antar pendukung partai tertentu.
Masyarakat menyadari bahwa dukungan diperlukan bagi capres dan partai agar memenangkan Pemilu. Namun dukungan bukan berarti boleh menghina pihak lain, apalagi menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).
Perpecahan ketika jelang Pemilu dan sesudahnya berusaha dicegah agar tidak merembet jadi pertikaian berkepanjangan. Oleh karena itu para tokoh adat perlu aktif menyosialisasikan kepada masyarakat untuk mendukung Pemilu damai agar agenda penting tahun 2024 berlangsung dengan lancar.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Pekerja Hijau: Jawaban atas Perubahan Industri dan Tuntutan Keberlanjutan

September 22, 2026

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi

September 21, 2026

Pekerja Hijau: Jawaban atas Perubahan Industri dan Tuntutan Keberlanjutan

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Pekerja Hijau: Jawaban atas Perubahan Industri dan Tuntutan Keberlanjutan *) Oleh : Dewi Astuti Jakarta…

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi JAKARTA — Pemerintah memperluas penyiapan…

Pemerintah Perkuat Balai Vokasi demi Cetak Pekerja Hijau Nasional

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Pemerintah Perkuat Balai Vokasi demi Cetak Pekerja Hijau Nasional Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat kualitas…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.