Author: Kata Indonesia

Mahupiki dan FH USU Gelar Acara Sosialisasi KUHP di Medan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) Sumatera Utara bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) menyelenggarakan Sosialisasi KUHP Nasional di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Sumatera Utara, Senin (9/1). Ketua Mahupiki Sumatera Utara, Dr. Rizkan Zulyadi mengatakan KUHP baru ini merupakan produk hukum dan karya anak bangsa. Meskipun sudah disahkan, namun KUHP yang baru ini masih menuai pro dan kontra terkait pasal-pasal yang dinilai mengekang HAM. “Kita harus bangga KUHP ini adalah produk atau hasil anak bangsa dan salah satu yang membedakan KUHP yang baru…

Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Digelar di Medan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) gelar sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Medan, Sumatera Utara, pada Senin (9/1/2023). Acara yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa ini merupakan hasil kerjasama Mahupiki dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). Ketua Mahupiki Sumatera Utara, Dr. Rizkan Zulyadi menyampaikan KUHP baru ini merupakan produk hukum anak bangsa. “Kita harus bangga KUHP ini adalah produk atau hasil anak bangsa dan salah satu yang membedakan KUHP yang baru adalah memuat keseimbangan antara HAM beserta kewajibannya.…

KUHP Menampung Aspirasi Masyarakat Indonesia Oleh : Putri Dewi Nathania KUHP yang baru disahkan Desember tahun lalu sudah menampung aspirasi masyarakat Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah melakukan sosialisasi dan dialog, sekaligus menampung aspirasi rakyat Indonesia. Kegiatan ini dilakukan selama 4 bulan dan dianggap mencukupi, baru KUHP disahkan dan diterapkan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan pidana. DPR RI mengesahkan KUHP pada Desember 2022. Pengesahan dilakukan setelah semua fraksi menyetujuinya. Setelah disahkan maka KUHP baru akan menggantikan KUHP lama, yang merupakan hukum buatan Belanda pada masa kolonial. Oleh karena itu DPR lega karena telah mengesahkan KUHP, karena Indonesia…

Perppu Cipta Kerja Tidak Melanggar Hak Istirahat Pekerja Oleh : Indra Fajar Mahendra Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja baru disahkan tanggal 30 Desember 2022 lalu. Keberadaan Perppu ini pantas diapresiasi karena tidak melanggar hak istirahat pekerja karena mereka tetap boleh libur seperti biasa. Perppu nomor 2 Tahun 2022 baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi akhir tahun lalu. Pemerintah mengklaim Perppu tersebut menggantikan UU nomor 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja). Dengan adanya Perppu baru maka diharapkan ketenagakerjaan di Indonesia akan jadi makin baik. Namun ada sebagian pekerja yang bingung karena pengesahan Perppu Cipta Kerja. Mereka mengira Perppu ini…

Mahasiswa Papua Apresiasi Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Oleh : Alfred Jigibalom Mahasiwa dan sejumlah pemuda Papua memberikan apresiasi dengan sangat tinggi atas tercapainya pembangunan infrastruktur yang begitu masif dan dapat dirasakan kebermanfaataannya oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut seluruhnya terjadi pada Pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Indonesia terbukti terus mampu bangkit bahkan di tengah kondisi ekonomi dunia yang memang belakangan ini tengah terus menjadi sorotan setelah adanya badai krisis yang menerpa Eropa. Keberhasilan Indonesia sama sekali tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kemampuan bangsa ini untuk terus berkonsentrasi pada pemberdayaan produk-produk domestik dan juga upaya Pemerintah Republik Indonesia (RI) di era…

Bersinergi Wujudkan Pemilu Damai Demi Jaga Semangat Reformasi Oleh : Haikal Fathan Akbar Gelaran Pemilu yang damai merupakan sebuah upaya paling penting untuk bisa terus menjaga reformasi yang sebelumnya telah susah payah direbut dari rezim Orde Baru, termasuk juga dapat menjaga iklim demokrasi di Indonesia menjadi semakin sehat. Pemilihan Umum, atau yang biasa disingkat menjadi Pemilu adalah memang merupakan wujud kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menganut asas demokrasi. Pasalnya, dengan adanya Pemilu, maka memungkinkan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali bisa saja memilih dan menghendaki siapapun calon pemimpin yang memang mereka nilai pantas dan mampu untuk memimpin sebuah negara.…

KUHP Nasional Wujudkan Aspek Keadilan Secara Komprehensif Oleh Devi Putri Anjani Hukum pidana yang ada dalam KUHP Nasional sangat mampu untuk mewujudkan aspek keadilan secara komprehensif lantaran di dalamya banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang hakim sebelum dirinya benar-benar membuat keputusan akan tindak pidana. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah secara resmi melakukan pengesahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk mengganti KUHP lama yang merupakan peninggalan sejak jaman kolonial Belanda dulu. Meski begitu, namun dengan adanya pengesahan tersebut, nyatanya di masyarakat masih saja terjadi pro dan kontra hingga polemik. Menanggapi adanya berbagai macam reaksi…

KUHP Baru Perwujudan Reformasi Sistem Hukum Pidana Nasional Oleh : Doni Aditya Dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, masyarakat patut mendukung KUHP yang merupakan produk murni buatan anak bangsa, dan menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Dukungan dari masyarakat sangatlah penting demi mewujudkan iklim hukum yang baru di Indonesia agar tercipta ketertiban hukum yang adil dan modern. Pengesahan KUHP baru ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. KUHP warisan kolonial Belanda yang dipakai lebih dari 70 tahun sudah tidak relevan dengan situasi masyarakat Indonesia khususnya pada masa sekarang ini. Atas dasar itulah, DPR RI dan…

KUHP Nasional Akomodir Tindak Pidana Lebih Komprehensif Oleh : Gita Oktaviani KUHP Nasional sangat mampu untuk mengakomodir adanya tindak pidana lantaran menggunakan model kodifikasi yang terbuka. Bahkan jauh lebih komprehensif jika dibandingkan dengan KUHP lama produk Belanda karena terlalu terkungkung dalam Undang-Undang saja dan sama sekali tidak mewadahi adanya living law. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional telah diresmikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan tujuan untuk menggantikan KUHP lama produk jaman kolonial Belanda dulu. Terkait hal tersebut, Guru Besar Hukum Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto menilai bahwa terdapat sejumlah keunggulan dari KUHP Nasional…

Cristiano Ronaldo benar-benar terlalu spesial. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi sampai melonggarkan larangan kumpul kebo khusus untuk CR7. Kepindahan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr benar-benar memberikan efek yang luar biasa bagi Arab Saudi. Tidak hanya untuk sepak bola, tetapi juga untuk penerapan hukum di Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi sampai melonggarkan satu aturan khusus untuk Ronaldo. Aturan yang dimaksud adalah mengenai larangan untuk kumpul kebo atau tinggal dengan pasangan tidak sah. Sebelumnya, Ronaldo memang sangat berpotensi untuk melanggar aturan tersebut. Pasalnya, eks megabintang Manchester United itu hingga kini masih belum menikah dengan kekasihnya, Georgina Rodriguez. Sebagai informasi, Arab Saudi memang merupakan negara yang menerapkan hukum Islam…

Pihak yang Menolak Perppu Cipta Kerja Bisa Melalui Mekanisme Hukum Oleh : Ratih Safira Utami Pihak-pihak yang masih menolak adanya Perppu Cipta Kerja bisa mengajukan keberatan tersebut dan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) selama melalui semua mekanisme hukum yang berlaku, karena sejatinya Indonesia adalah negara hukum dan menganut asas demokrasi. Pemerintah Republik Indonesia (RI) secara resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu. Penerbitan tersebut sesuai dengan maksud dari MK melalui putusannya Nomor 91/PUU-XVII/2020 pada tanggal 25 November 2021 lalu. Sebelumnya MK menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memiliki…

KST Makin Kejam, Harus Diberantas dengan Tegas Oleh : Alfred Jigibalom Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua makin meresahkan karena mereka merampok dan memperlakukan korbannya dengan sangat tidak pantas. Kekejian KST membuat mereka layak ditindak agar tidak ada lagi korban selanjutnya, terutama dari rakyat sipil. Papua saat ini terkenal oleh beberapa hal: pariwisata, alam yang natural serta hasil pertaniannya. Akan tetapi ada 1 hal negatif yang membuat nama Bumi Cendrawasih jadi naik di media, yakni OPM dan KST. Mereka kompak ingin merdeka dari Indonesia dan tidak percaya pada hasil Pepera (penentuan pendapat rakyat), padahal peristiwa itu sudah terjadi puluhan tahun…