Author: Kata Indonesia

Ketua Mahupiki Sumatera Utara: KUHP Nasional Junjung Tinggi Harkat dan Martabat NKRI Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) telah menggelar sosialisasi KUHP baru di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa pada Senin (9/1/2023). Acara ini merupakan hasil kerjasama Mahupiki dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). Dr. Rizkan Zulyadi selaku Ketua Mahupiki Sumatera Utara menyampaikan bahwa KUHP baru atau nasional ini mampu mengakomodir seluruh kalangan dan lapisan masyarakat serta dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat anak bangsa NKRI. Menurutnya, masih adanya polemik terkait KUHP nasional sebaiknya disikapi dengan baik demi hasil yang konstruktif. “Masih…

Dalam pidatonya pada ulang tahun PDI Perjuangan (PDIP) ke-50 tahun di Jakarta, Selasa (10/1), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak mengumumkan calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2024. Sekjen Perjuangan Nasional Marbawi A. Katon mengatakan keputusan Megawati mencerminkan presiden ke-5 itu merupakan seorang negawaran. “Di sini Ibu Megawati tampak sebagai negarawan sejati. Dia tak peduli dengan opini publik yang direkayasa sedemikian rupa agar Ibu Mega mengumumkan calon presidennya,” kata Marbawi, dalam keterangan tertulis, Selasa sore (10/1). Dalam beberapa bulan terakhir, kata Marbawi, apalagi pada pekan terakhir ini, desakan pada Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk umumkan calon presiden sangat…

Gelar Sosialisasi KUHP di Medan, Mahupiki: Apreasiasi Produk Hukum Anak Bangsa Medan-KUHP baru merupakan upaya mengubah KUHP WvS menjadi KUHP Nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal tersebut dikatakan Guru besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Pujiyono SH M.Hum, pada acara sosialisasi KUHP baru di Medan-Sumatra Utara. Dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) juga menghadirkan Narasumber lain sangat berkompeten, diantaranya Prof. Marcus Priyo Gunarto dan Dr. Surastini Fitriasih SH, MH. Dalam sambutannya Ketua Mahupiki Sumatera Utara, Dr. Rizkan Zulyadi yang mengatakan bahwa KUHP baru merupakan produk hukum anak bangsa…

MAHUPIKI SUMUT dan Univ Sumatra Utara Adakan Sosialisasi KUHP Baru Medan-Guru Besar UGM menyatakan bahwa KUHP Nasional penuh akan muatan titik keseimbangan dan juga mampu menegakkan keadilan lantaran banyak sekali perspektif yang diambil mulai dari pihak korban dan pelaku tindak pidana. Hal tersebut disampaikan dalam acara sosialisasi KUHP baru yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) yang berlokasi di Hotel Grand Mercure Medan Angkasa, Sumatra Utara, pada Senin (9/1/2023). Pakar Hukum Pidana Universtas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto menyampaikan bahwa dalam KUHP Nasional mengalami perubahan paradigma yang menyebut bahwa pidana digunakan untuk memerangi kejahatan.…

MAHUPIKI GELAR SOSIALISASI KUHP, GURU BESAR UGM: KEDEPANKAN KEADILAN HUKUM DI INDONESIA Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru disahkan oleh DPR RI pada tahun 2022 lalu dinilai sebagai sebuah kemajuan dan mampu memberikan alternatif sanksi hukum. Terkait hal tersebut, Prof. Marcus Priyo Gunarto menganggap jika Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengedepankan keadilan hukum di Indonesia sehingga tidak hanya memberikan ketegasan. Salah satunya adalah adanya alternatif sanksi bagi pelaku pelanggaran tindak pidana. “Keunggulan dari KUHP baru itu adanya alternatif-alternatif sanksi. Pidana penjara bisa diganti pidana denda, pidana denda bisa diganti dengan pengawasan atau kerja sosial,” kata Prof…

Selenggarakan Sosialisasi KUHP di Medan, MAHUPIKI: KUHP Baru Ubah Paradigma Peradilan Pidana KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang baru memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan KUHP lama buatan zaman kolonial Belanda. Guru Besar Hukum Pidana UGM, Prof Marcus Priyo Gunarto mengatakan, perubahan yang paling mendasar sebetulnya terletak di Buku I, karena ada perubahan paradigma tentang pidana. Pidana itu adalah alat untuk mencapai tujuan, sehingga semua akan merubah konteks peradilan pidana. Hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Medan. Acara tersebut diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bekerjsama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Fakultas…

MAHUPIKI dan Akademisi: KUHP Nasional Upaya Pembaruan Sistem Nilai Bercorak Indonesia Akademisi menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan upaya untuk melakukan pembaruan sistem nilai menggunakan ide dasar yang jauh lebih bercorak ke-Indonesiaan. Guru Besar Fakultas Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Pujiyono SH M.Hum dalam momen Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) di Medan, Sumatera Utara, pada Senin (9/1/2023) menyampaikan bahwa ada banyak alasan dalam pembaharuan KUHP sehingga terlahir KUHP baru. “KUHP disusun secara sadar dan matang dengan berbasis pada ide dasar grundnorm Pancasila, ide keseimbangan monodualistik,…

Akademisi: KUHP Nasional Menjunjung Keadilan, Keberagaman dan Nilai-Nilai Pancasila Para akademisi berpendapat bahwa KUHP Nasional yang telah disahkan jauh lebih menjunjung tinggi aspek keadilan, keberagaman di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen hingga sangat mewadahi nilai-nilai dasar Pancasila. Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupki) menggelar acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional di Medan, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin (9/1)/ Dalam sambutannya, Ketua Mahupki Sumatera Utara, Dr. Rizkan Zulyadi menyatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia patut berbangga dengan kelahiran KUHP Nasional karena di dalamnya memuat keseimbangan antara kewajiban dan HAM. “Kita harus bangga KUHP ini adalah produk atau…

Bahas Pentingnya KUHP Baru, Mahupiki Undang Pakar Hukum Lintas Universitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan dianggap memiliki sejumlah keunggulan. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang digelar Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Ketua Mahupiki Sumatera Utara, Dr. Rizkan Zulyadi menyampaikan KUHP baru ini merupakan produk hukum anak bangsa. Pihaknya menjelaskan bahwa aturan hukum yang baru disahkan oleh DPR itu menggunakan prinsip keseimbangan. “Kita harus bangga KUHP ini adalah produk atau hasil anak bangsa dan salah satu yang membedakan KUHP yang baru adalah memuat keseimbangan antara…

Bahas Pentingnya KUHP Baru, Mahupiki Undang Pakar Hukum Lintas Universitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan dianggap memiliki sejumlah keunggulan. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang digelar Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Ketua Mahupiki Sumatera Utara, Dr. Rizkan Zulyadi menyampaikan KUHP baru ini merupakan produk hukum anak bangsa. Pihaknya menjelaskan bahwa aturan hukum yang baru disahkan oleh DPR itu menggunakan prinsip keseimbangan. “Kita harus bangga KUHP ini adalah produk atau hasil anak bangsa dan salah satu yang membedakan KUHP yang baru adalah memuat keseimbangan antara…

Miliki Banyak Alternatif Sanksi, KUHP Nasional Dinilai Sangat Diperlukan Bangsa Indonesia KUHP nasional dinilai memiliki banyak sekali alternatif sanksi dan tidak melulu melalui pemenjaraan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dinilai sangatlah diperlukan bangsa Indonesia. KUHP baru ini merupakan produk hukum anak bangsa yang memuat keseimbangan antara HAM beserta kewajibannya. Artinya aspek yang dibahas tidak hanya bagaimana kita menuntut HAM, tetapi juga membahas kewajiban-kewajibannya. Hal tersebut dikatakan Ketua Mahupiki Sumatera Utara, Dr. Rizkan Zulyadi, dalam acara sosialisasi KUHP yang dilaksanakan di Hotel Grand Mecure Medan Angkasa, Medan (9/01/2023). Dalam kesempatan yang sama, Pakar Hukum Universitas Diponegoro sebagai salah satu narasumber,…

Pakar Hukum Pidana UGM: KUHP Nasional Bertitik Tolak Dari Asas Keseimbangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan efektif berlaku pada 2025 atau tiga tahun setelah disahkan. Komitmen Pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai KUHP terus digencarkan. Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menggelar sosialisasi KUHP baru di Medan, Sumatera Utara, pada Senin (9/1/2023). Acara yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa ini merupakan hasil kerjasama Mahupiki dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). Dalam sambutannya, Ketua Mahupiki Sumatera Utara, Dr. Rizkan Zulyadi menyampaikan KUHP nasional merupakan produk…