Author: Kata Indonesia

KUHP Baru Menyempurnakan Sistem Pidana Indonesia Oleh: Agus A. Apituley Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap mampu menyempurnakan sistem pidana Indonesia. Pemberlakuan KUHP pun mulai berlaku setelah tiga tahun diundangkan, sehingga saat ini diperlukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. KUHP baru adalah sebagai wujud penyesuaian hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Pengesahan KUHP sekaligus untuk menggantikan KUHP lama yang dibuat oleh kolonial Belanda pada saat era penjajahan, disebut juga Wetboek van Strafrecht (WvS). Memang, Revisi terhadap Undang-Undang Kitab Undang-Undang…

Mendukung Sosialisasi KUHP Buatan Anak Bangsa Oleh: Ratna Sri Sundari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah diwakilkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang (UU) melalui rapat paripurna yang digelar pada 6 Desember 2022 lalu. Hal ini juga menjadi kabar baik bagi pelaku hukum pidana di Indonesia, karena KUHP baru menjadi produk hukum pertama yang resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi mengesahkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pengesahan KUHP ini merupakan momentum supremasi hukum Indonesia. Panjangnya perjalanan KUHP Nasional tersebut menjadi…

KUHP Nasional Akomodir Seluruh Aspirasi Publik, Masyarakat Indonesia Patut Berbangga Oleh: Aruna Prasetyo Penantian panjang kini telah berakhir dengan telah disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada tanggal 6 Desember 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sebagaimana diketahui, proses pembuatan KUHP yang baru ini memakan waktu yang sangat lama bahkan butuh puluhan tahun hingga KUHP diterbitkan. Terdapat sejumlah pertimbangan yang menjadi alasan diperlukannya KUHP yang baru. Jika ditelusuri kembali ke zaman dahulu, KUHP lama dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, KUHP lama yang digunakan tidak…

KST Papua Kelompok Teroris Keji Wajib Ditindak Oleh : Timotius Gobay Aksi brutal dari Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua perlu mendapatkan tindakan serius, karena kelompok tersebut telah menebarkan keonaran yang mengakibatkan munculnya korban jiwa. Tentu saja penegakan hukum terhadap KST perlu dilakukan demi Papua yang aman dan damai. Pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk mengakhiri kekerasan KST di Papua, termasuk melalui pendekatan persuasif. Sebenarnya, upaya dialog untuk kedamaian di Papua sudah dilakukan kepada banyak pihak. Namun hanya KST saja yang menunjukkan sikap tidak kooperatif. Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, penegakan terhadap KST perlu dilakukan, karena…

Peran Strategis Masyarakat dan Pelaku UMKM Percepat Pemulihan Ekonomi Indonesia Oleh : Ananda Prameswari Peran strategis dari masyarakat dan juga para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga dibantu adanya program dari Pemerintah RI, seluruhnya terbukti sangat efektif untuk terus mendorong adanya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Diketahui bahwa Indonesia memiliki target rasio kewirausahaan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) mencapai 3,9 persen dan juga pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4 persen pada tahun 2024 mendatang. Mengenai hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto menyampaikan kembali bagaimana arahan yang telah dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bahwa bangsa…

Perppu Cipta Kerja Tidak Merugikan Masyarakat Oleh : David Falih Hansa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja yang baru saja dikeluarkan akhir tahun 2022 lalu dijamin tidak merugikan masyarakat. Penyebabnya karena hak-hak pekerja masih diberikan, mulai dari hari libur sampai gaji. Perppu ini sangat penting untuk melindungi investor agar penanaman modal lancar, lalu masyarakat yang untung karena lapangan kerja bertambah. Setelah Perppu Cipta Kerja dikeluarkan, sempat timbul pro dan kontra karena dianggap mendadak. Padahal nyatanya pemerintah sudah merencanakannya dengan matang dan Perppu ini dipasang sebagai pengganti UU Cipta Kerja. Perppu Cipta Kerja dijamin tidak merugikan masyarakat karena hak pekerja…

KUHP Relevan Dengan Perkembangan Zaman Oleh: Agung Budiyanto Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (UU KUHP) telah disusun dan disahkan sedemikian rupa agar relevan dengan perkembangan zaman. Memang terdapat beberapa isu krusial dalam UU KUHP yang baru disahkan oleh pemerintah dan perlu disosialisasikan kembali kepada masyarakat luas. KUHP yang berlandaskan Pancasila, perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat masa kini. Bambang Gunawan selaku Direktur Informasi Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi DAN Informatika (Kominfo), menyatakan bahwa KUHP baru ini telah disusun oleh pemerintah sejak tahun 1970-an diharapkan dapat menjadi UU yang relevan bagi masyarakat Indonesia.…

KUHP Nasional Muat Nilai-Nilai Bangsa dan Jamin Adanya Keadilan Hukum untuk Semua Lapisan Masyarakat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional telah memuat banyak nilai-nilai yang sangat sesuai dengan karakter khas bangsa Indonesia dan juga mampu menjamin adanya asas keadilan hukum untuk semua lapisan masyarakat. Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) kembali melaksanakan kegiatan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bertempat di Santika Premiere Hotel, Padang, pada Rabu (11/1). Sekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Dr. Ahmad Sofian menyatakan bahwa masyarakat Tanah Air harus berbangga karena pada akhirnya telah memiliki KUHP Nasional yang sangat sesuai dengan nilai-nilai bangsa.…

Banyak Pembaruan dalam KUHP Nasional, Akademisi: KUHP Utamakan Nilai-Nilai Bangsa Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) melaksanakan kegiatan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bertempat di Santika Premere Hotel, Padang, Sumatera Barat (Sumbar), pada Rabu (11/1/2023). Acara yang diikuti oleh sekitar ratusan orang dari berbagai elemen tersebut menghadirkan narasumber Guru Besar Universitas Negeri Semarang (UNNES), Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, SH., M.Hum, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH., MA., Ph.D, dan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat MAHUPIKI, Dr. Yenti Ganarsih, SH., MH. Hadir memberikan sambutan, Rektor Universitas Andalas, Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH.…

Jelaskan Keunggulan KUHP Baru, Mahupiki Gelar Sosialisasi Sumatera Barat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan pada 6 Desember 2022 lalu, baru bisa berlaku tiga tahun mendatang. Masa transisi itu akan diisi dengan proses sosialisasi ke berbagai pihak, termasuk masyarakat. Terkait hal itu, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menggelar sosialisasi KUHP di Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu (11/1). Dalam sosialisasi tersebut menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,Prof Dr R Benny Riyanto SH MH, akademisi FHUI, Prof Dr Harkrestuti Harkresnowo SH MA dan Anggota Tim Perumus Rancangan KUHP yang juga Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat…

Pakar Hukum Undip Sebut KUHP Baru Wujudkan Hukum Pidana Indonesia Lebih Modern dan Cerminkan Nilai Asli Bangsa Ahli Hukum Universitas Negeri Semarang, Prof Benny Riyanto mengatakan KUHP baru yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan hukum pidana yang lebih modern dan menjadi cerminan nilai asli bangsa Indonesia. KUHP yang berlaku di Indonesia berasal dari Belanda dan memiliki nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie (WvS). WvS diadopsi menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Upaya pembaruan KUHP dimulai sejak 1958 yang ditandai dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN). Pada tahun 1963 diselenggarakan Seminar…

Kelahiran KUHP Nasional Menjadi Warisan Penting, Akademisi: Ciptakan Reformasi Sistem Hukum Pidana Indonesia Kelahiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional oleh sejumlah pakar hukum dianggap menjadi sebuah warisan yang sangat penting bagi bangsa ini dalam menciptakan reformasi sistem hukum pidana Indonesia. Guru Besar Universitas Negeri Semarang (UNNES), Prof. Dr. Benny Riyanto menekankan bahwa KUHP lama peninggalan Belanda sudah ada sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, tetapi sampai saat ini belum ada terjemahan resminya, sehingga muncul banyak terjemahan yang berpotensi menimbulkan multitafsir. “Selain itu, belum mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa, apalagi mencerminkan dasar negara falsafah Pancasila,” kata Prof Benny dalam diskusi…