Author: Kata Indonesia

Mengutuk Aksi Brutal KST Papua Rusak Fasilitas Pendidikan dan Tempat Ibadah Oleh : Rebecca Marian Seluruh masyarakat Indonesia perlu mengutuk aksi brutal yang telah dilakukan oleh KST Papua, yakni dengan melakukan pengrusakan fasilitas pendidikan seperti sekolah dan juga melakukan penyerangan di rumah ibadah, yakni gereja. Hal-hal kejam yang telah dilakukan itu justru akan menghambat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Papua. Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua terus saja melakukan berbagai tindakan brutal dan keji yang menyerang hingga menyebabkan ancaman keamanan bagi masyarakat sipil, bahkan tidak jarang, akibat aksi-aksi yang mereka lakukan tersebut bisa menimbulkan korban jiwa. Jelas saja…

Baru- baru ini viral di sosial media Tik Tok Alumnus Pondok Pesantren Gontor Tahun 1997 Agus Purnomo kini menjadi salah satu pengusaha sukses. Dia memiliki rumah mewah dan luas. Rumahnya pun dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah. Namun sebelum bisa kaya raya seperti sekarang, Agus Purnomo dulu adalah orang susah. Namun hal itu yang justru menjadi motivasi bagi Agus Purnomo untuk mengubah hidupnya. Dalam salah satu postingannya di Tik Tok pria yang dijuluki “Juragan” ini tengah menghitung segepok uang pecahan Rp 100 ribu. Tak main-main jumlah uang yang dihitung Agus mencapai Rp 1 miliar. Selain memiliki hobi “pamer” di media sosial, Agus juga…

KUHP Menjawab Perkembangan Yang Ada di Masyarakat Oleh : Ratih Safira Utami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjawab perkembangan yang ada di masyarakat karena disesuaikan dengan kehidupan modern yang makin dinamis. Keberadaan KUHP baru patut disyukuri masyarakat karena diharapkan dapat meminimalisasi kejahatan di dunia maya. KUHP sudah disahkan dan hukum pidana akan lebih sempurna serta melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan. Hukum modern akan diberlakukan dan membina mereka yang pernah berbuat salah. Selain itu, KUHP dibuat dengan mengadopsi nilai-nilai Indonesia, karena diberlakukan untuk rakyat Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa KUHP akhirnya disahkan setelah 59 tahun dibahas. KUHP…

KST Sebagai Musuh Nyata Bangsa Indonesia Oleh : Alfred Jigibalom Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua adalah musuh nyata bangsa Indonesia karena kelompok separatis ini tak hanya menyerang warga, tetapi juga aparat keamanan. Sudah terlalu banyak korban luka-luka dan korban jiwa akibat kekejaman KST. Oleh karena itu masyarakat, terutama warga Papua, setuju dengan pemberantasan KST. Penyebabnya karena kelompok ini bisa membahayakan nyawa mereka. KST adalah personel penjaga di bawah perintah OPM (Organisasi Papua Merdeka). Mereka bertugas untuk mensukseskan cita-cita OPM, demi kejayaan Papua Barat. Keinginan gila mereka untuk memerdekakan Papua berubah menjadi ambisi berbisa, sehingga KST berubah seperti monster yang…

Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an Tangerang pimpinan KH. Yusuf Mansur dan KH. Ahmad Jamil akan mengadakan Nonton Bareng (Nobar) Film Jejak Langkah 2 Ulama, bersama ribuan santri dan alim ulama di sekitar Tangerang, Nobar yang dilakukan di lingkungan pesantren tersebut dilaksanakan pada Hari Sabtu, (14/01/2023) Menurut Septiadi Arif, Dzunnuroin Entertainment sebagai Event organizer dari acara Nobar film Jejak Langkah 2 Ulama tersebut akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam mensyiarkan film yang disutradarai oleh Alumni Pondok Modern Gontor. “Dzunnuroin Entertainment merupakan kumpulan dari Alumni Pesantren Gontor 597-698 mempunyai inisiatif untuk mensyiarkan film Jejak Langkah 2 Ulama dan bekerjasama dengan Pesantren -…

MK Berikan Kesempatan Pembahasan Kembali Perppu Cipta Kerja Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan yang sangat lebar untuk terus melakukan diskusi dan pembahasan kembali kepada seluruh publik yang mungkin masih keberatan akan penerbitan Perppu Cipta Kerja. Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo telah secara resmi menandatangani penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang mana merupakan sebuah jawaban atas putusan Mahkaman Konstitusi (MK) atas status inkonstitusional bersyaratnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sebelumnya. Sehingga pihak MK langsung memberitahukan kepada pemerintah supaya segera melakukan perbaikan atau revisi. Penerbitan Perppu Cipta Kerja ini…

Fashion merupakan salah satu tren yang berkembang cukup pesat dengan berbagai macam model yang diperbaharui menggunakan waktu yang cukup singkat. Hal ini yang membuat dunia fashion harus terus memberikan inovasi yang menarik guna tetap dapat bersaing dengan brand lainnya. Seperti halnya merek lokal yang bernama FindMeera, yang kini menyediakan inovasi berupa daster kaftan premium sebagai kebutuhan pakaian sehari-hari. Kaftan yang dikenal dengan gaya pakaian untuk menyambut momen spesial seperti lebaran, namun FindMeera mampu menyediakan jenis kaftan yang dapat digunakan setiap hari. Proses pembuatan daster kaftan ini juga menggunakan tahapan yang cukup detail menyesuaikan kebutuhan dari konsumennya. Hal ini menunjukan bahwa…

KUHP Jaga Kebebasan Berekspresi Oleh : David Falih Hansa Kekhawatiran tentang Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) yang mengancam kebebasan pers untuk berekspresi dan berpendapat dinilai kurang tepat. Pasalnya, Pers memiliki aturannya sendiri yakni UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Wartawan menjalankan tugasnya untuk menulis berita dan menyiarkannya pada masyarakat. Seorang wartawan atau jurnalis meliput acara lalu menuliskannya di surat kabar atau media online. Posisi mereka sangat dihormati masyarakat karena menjadi corong dari informasi terkini di Indonesia maupun di dunia. Mereka meliput banyak berita, termasuk peresmian KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Masyarakat juga menyimak baik-baik beberapa Pasal dalam KUHP. Apalagi ada banyak…

Mendukung KPK Tangkap Lukas Enembe, Masyarakat Harus Hormati Proses Hukum Oleh : Sabby Kosay Lukas Enembe ditangkap KPK tanggal 10 Januari 2022. Penangkapan berlangsung lancar meski ada perlawanan dari sejumlah oknum yang pro Lukas. Masyarakat, khususnya warga Papua, diminta untuk menghormati proses hukum Lukas Enembe. Ia terbukti bersalah dan melakukan korupsi serta gratifikasi, jadi tidak boleh dibela dan dilindungi dengan alasan apapun. Sejak September 2022 Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan gratifikasi oleh KPK. Ia sudah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK tetapi tidak pernah mendatanginya. Lukas selalu beralasan dirinya sakit jantung dan stroke parah…

Manfaatkan Media Sosial Untuk Wujudkan Pemilu Damai Oleh : Arzan Malik Narendra Pemanfaatan media sosial harus benar-benar dengan bijak. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap penciptaan kondisi Pemilu yang damai dan juga kodusif di Indonesia karena sudah tidak lagi banyak bertebaran isu-isu atau berita hoax. Pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) akan segera datang padatahun 2024 mendatang di Indonesia. Memang banyak harapan yang menyertai serta tidak sedikit pula rasa optimisme dari seluruh masyarakat supaya penyelenggaraa Pemilu tersebut bisa berjalan dengan penuh akan kedamaian dan kondusif. Tidak bisa dipungkiri bahwa menjaga Pemilu yang damai memang sebuah kewajiban dan kebutuhan serta keharusan yang…

KUHP Nasional Upaya Pemerintah Ciptakan Sistem Hukum Lebih Baik Oleh : Alfisyah Dianasari Pengesahan KUHP Nasional merupakan sebuah upaya Pemerintah RI untuk bisa menciptkan suatu sistem hukum di Indonesia dengan jauh lebih baik dari sebelumnya, lantaran mampu mengatasi berbagai macam persoalan termasuk banyaknya interpretasi yang belum seragam. UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP ini, telah mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat Indonesia sehingga hal tersebut dapat disebut sebagai produk bangsa Indonesia. Masyarakat pun menyambut positif upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi KUHP Baru kesemua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, agar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan hukum yang baru disahkan DPR pada…

KUHP Nasional Mampu Tegakkan Hukum Berkeadilan dan Berkemanusiaan Oleh : Aulia Hawa KUHP Nasional jelas akan mampu lebih menegakkan hukum di Indonesia yang berlandaskan kepada keadilan dan kemanusiaan lantaran di dalamnya memungkinkan ada banyak alternatif sanksi lainnya dan bukan hanya semata pemenjaraan yang merampas hak kemerdekaan seseorang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah secara resmi mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang ditujukan untuk mengganti keberlakuan sistem hukum produk jaman kolonial Belanda yang memang telah sangat lama berlaku di Tanah Air. Dalam kelahiran KUHP Nasional tersebut, tentunya jika dibandingkan secara langsung dengan KUHP lama, maka sistem hukum…